Connect with us

COPY RIGHT

Menyongsong Pemimpin Baru : Mulut mu Harimau mu Jokowi Tersandung Janji

Published

on

Oleh : Diva Kuldip Sing (Aktivis  Pergerakan 80/90 PIJAR & Jaringan Aktivis ProDEM)

Perubahan fundamental di sektor ekonomi, kesejahteraan, keadilan dan keamanan yang dituang dalam program Nawacita merupakan komitmen pamungkas pasangan Jokowi – Jk pada Pilpres 2014.

Nawacita hasil pemikiran Bung Karno adalah cita-cita kemandirian ekonomi yang merdeka merupakan arah tujuan cita-cita UUD 1945 di Orde Lama. Suatu hal yang baik kemudian Jokowi – Jk menjadikan Nawacita sebagai pedoman pembangunan ekonomi kelak jika terpilih dalam Pilpres 2014.

Tentu bukan tanpa maksud dan tujuan program Nawacita ini dikemas rapi saat memasuki masa kampanye Pilres 2014. Terlepas dari kesungguhan menjalankan amanah rakyat (Nawacita) atau sekadar mencari simpatik publik di tengah derasnya godaan ekonomi liberal.

Suka atau tidak suka, secara resmi KPU telah memutuskan Pilpres 2014 di menangkan pasangan Jokowi – JK yang kemudian dilantik menjadi Presiden Repblik Indonesia ke 7 masa jabatan 2014 – 2019.

Indonesia kini memiliki Pemimpin baru dengan harapan baru lewat proses “demokratis”. Saatnya Presiden dan Wakil Presiden membuktikan semua janji kampanyenya. Pemimpin adalah membuktikan janji – janjinya (Anies Rasyid Baswedan).

Hampir 4 tahun Jokowi – JK memimpin pemerintahan, sepertinya sulit mewujudkan 66 janji kampanyenya secara utuh dan menyeluruh. Nawacita yang menjadi harapan seluruh rakyat khususnya para pemilih Jokowi – JK kecewa karena janji itu semakin jauh dari harapan.

Indonesia di ibaratkan kapal besar yang sedang berlabuh di bawah nahkoda pilihan. Dengan penuh percaya serta harapan pada nahkoda, semua penumpang yakin tiba di pulau tujuan. Kini kapal terombang ambing di hantam ombak tengah samudra luas. Posisi kapal semakin jauh dari arah tujuan seperti tak arah angin. Ironis, ilmu bintang pun tak lagi jadi pedoman navigasi. Kapal besar pun tersesat di laut lepas nan luas.

Target pertumbuhan ekonomi nasional Pemerintah Jokowi sebesar 7% dan tercapai 5%, hutang luar pemerintah dan swasta mendekati 7.000 triliyun. Ini tak sebanding dengan ratio hutang luar negeri sekali pun hutang tersebut masih di ambang aman.

Lemahnya rupiah terhadap dollar AS sempat tembus Rp.14.000. Berbahaya jika akhir bulan maret jatuh tempo pembayaran hutang, jangankan untuk bayar pokok hutang, bayar bunganya saja tak mampu. Ini membahayakan keadaan ekonomi Nasional yang dampak pada keamanan dan stabilitas dalam negeri. Jelas ekonomi Indonesia alami kegagalan.

Terbukanya lapangan kerja bagi 10 juta pekerja Indonesia tak tercapai. Sementara terjadi serbuan pekerja RRC yang masuk ke sektor pekerjaan proyek infrastruktur. Fenomena ini terjadi akibat perjanjian investasi RRC yang di ikuti oleh syarat ketersediaan lapangan kerja baga warga negara RRC. Pihak pemerintah pun terkesan menutupi bahkan menepis kabar ini.

Proyeksi memperbesar ekspor nasional dengan memfokuskan pada sektor pertanian, perternakkan dan kelautan justru di warnai aksi impor beras, daging dan garam. Petani, peternak, nelayan semakin sulit mandiri ditengah lesunya daya saing dan daya beli.

Land reform tidak berjalan sesuai harapan, pemerintah hanya bagi-bagi sertifikat dengan proses yang cepat karena di kejar target. Hal ini menurut kalangan Hukum justru akan timbul pelanggaran UU karena memotong aturan dasar land reform. Dampak psikologis sosial masyarakat pemegang sertifikat tanah. Akan rentan terjadinya transaksi keuangan dan sertifikat tanah mereka menjadi jaminan pihak bank atau rentenir. Secara tidak langsung menjerumuskan rakyat pada persoalan hutang yang akan menjeratnya, sertifikat tanah akan di miliki kaum pemodal pemburu tanah. Kabarnya Sinar Mas Group memiliki lahan 5 juta hektar, disisi lain ada 30% rakyat yang belum memiliki rumah.

Bidang politik, pemerintah menunjukkan sikap anti kritik dan cenderung memainkan issue primordial dan agama. Kasus penistaan agama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama merupakan bukti kurang pekanya Pemerintah mensikapi persoalan. Timbul ketidak harmonisan antar umat beragama yang mencoreng Bhinneka Tunggal Ika Pancasila. Terjadi ketidak adilan dan kriminalisasi ulama, tokoh islam, aktivis dengan berbagai pola kesalahan yang menjeratnya. Berbagai revisi UU yang justru “menabrak demokratisasi”. Hukum hadir tidak tajam kebawah, sehingga para pelanggar sesungguhnya terkesan lambat di proses secara hukum. Para taipan, konglomerat Sembilan naga bebas tak tersentuh meski beberapa penyelewengan aturan UU dan korupsi di lakukan, kabarnya ada koruptor kelas kakap dari kelompok taipan kabur dan belum ada upaya nyata untuk di proses hukum.

Stabilitas keamanan jauh dari harapan. Terjadi banyak tindakan pidana kriminal, mulai dari penganiayaan terhadap Novel Baswedan, pakar IT ITB, aktivis Islam dan serangan “orang gila” terhadap ulama dan tokoh Islam. Pembakaran Masjid di Tolikara Papua, sengketa pembangunan menara Masjid di Timika yang berpotensi konflik horizontal. Ratusan ton Narkoba jenis sabu-sabu masuk ke Indonesia. Masuknya tenaga kerja asing illegal di sektor hiburan malam. Masih banyak lagi pelanggaran pidana yang tidak di angkat dalam tulisan ini.

Kabinet kerja yang di susun Jokowi – Jk tak lagi sejalan dengan janji awal. Bagi – bagi kekuasaan dengan partai politik lebih di kedepankan sebagai penentu kebijakan posisi menteri. Akhirnya dapat kita lihat dalam perjalanan kabinet kerja Jokowi beberapa kali terjadi pergantian menteri. Kemudian muncul kegaduhan antar menteri yang disebabkan tumpang tindihnya ego personal, tumpang tindih wewenang yang akibatkan saling lempar persoalan.

Janji adalah hutang yang akan di bawa sampai setelah ajal menjemput. Mulut mu Harimau mu, karena ucapan, kita dapat termakan mulut sendiri.

Kebohongan – kebohongan itu di tutupi dengan berbagai skema pencitraan. Mulai dari dari bagi-bagi hadiah buku, sepeda, sertifikat tanah, nonton konser musik Metallica, adu panco dengan putranya, kenakan kaos saat kunjungan kerja negara, latihan tinju, nonton film Dilan dan berbagai hal unik lainnya lengkap dengan selfie foto.

Manuver tersebut ternyata tidak mampu mendongkrak keberpihakan publik pada presiden. Berbagai hasil jajak pendapat dari lembaga survey menunjukkan kepuasan public atas hasil kerja Jokowi hanya di kisaran 40% dan 60% tidak puas. Padahal Jokowi sudah mengantongi beberapa persen dari partai koalisi, maka seharusnya kepuasan public terhadap kinerjanya di kisaran minimal 60%. Ini bertanda sulit kemudian bagi Jokowi untuk mampu melanjutkan ke periode ke dua. Artinya data tersebut menunjukkan sebagian besar rakyat ingin pemimpin baru pada Pilpres 2019.

Belakangan banyak bermunculan reaksi kritisi kebijakan Pemerintah mulai dari Aksi Bela Islam, demo mahasiswa – BEM, buruh, hingga aksi demo Tobat Nasuha menyesal memilih Jokowi di depan Istana Merdeka yang dilakukan Jaringan Aktivis ProDEM angkatan 80/90.
Pemerintah bisa katakan bahwa aksi tersebut di lakukan kelompok ekstrim sebagian kecil rakyat. Tapi sesungguhnya aksi tersebut nyata berdasarkan fakta yang terjadi dan yang rakyat rasakan.

Aksi protes atas kebijakan Presiden tidak bisa dianggap remeh. Ini bukan soal jumlah peserta aksi namun pada kenyataannya gelombang protes dan penolakan terhadap Jokowi terus bergelinding menjadi semakin besar dan masive. Hingga pada suatu masa pemerintah khusunya kubu Jokowi tak mampu membendung aksi massa yang ujungnya pada merosotnya perolehan suara Capres Jokowi dalam Pilpres 2019.

Setahun kedepan (2019) kita akan menyongsong pemimpin baru kebuah keniscayaan yang dikehendaki rakyat, marilah kita kawal sejak saat ini.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

COPY RIGHT

Menyongsong Pemimpin Baru : Mulut mu Harimau mu Jokowi Tersandung Janji

Published

on

By

Oleh : Diva Kuldip Sing (Aktivis  Pergerakan 80/90 PIJAR & Jaringan Aktivis ProDEM)

Perubahan fundamental di sektor ekonomi, kesejahteraan, keadilan dan keamanan yang dituang dalam program Nawacita merupakan komitmen pamungkas pasangan Jokowi – Jk pada Pilpres 2014.

Nawacita hasil pemikiran Bung Karno adalah cita-cita kemandirian ekonomi yang merdeka merupakan arah tujuan cita-cita UUD 1945 di Orde Lama. Suatu hal yang baik kemudian Jokowi – Jk menjadikan Nawacita sebagai pedoman pembangunan ekonomi kelak jika terpilih dalam Pilpres 2014.

Tentu bukan tanpa maksud dan tujuan program Nawacita ini dikemas rapi saat memasuki masa kampanye Pilres 2014. Terlepas dari kesungguhan menjalankan amanah rakyat (Nawacita) atau sekadar mencari simpatik publik di tengah derasnya godaan ekonomi liberal.

Suka atau tidak suka, secara resmi KPU telah memutuskan Pilpres 2014 di menangkan pasangan Jokowi – JK yang kemudian dilantik menjadi Presiden Repblik Indonesia ke 7 masa jabatan 2014 – 2019.

Indonesia kini memiliki Pemimpin baru dengan harapan baru lewat proses “demokratis”. Saatnya Presiden dan Wakil Presiden membuktikan semua janji kampanyenya. Pemimpin adalah membuktikan janji – janjinya (Anies Rasyid Baswedan).

Hampir 4 tahun Jokowi – JK memimpin pemerintahan, sepertinya sulit mewujudkan 66 janji kampanyenya secara utuh dan menyeluruh. Nawacita yang menjadi harapan seluruh rakyat khususnya para pemilih Jokowi – JK kecewa karena janji itu semakin jauh dari harapan.

Indonesia di ibaratkan kapal besar yang sedang berlabuh di bawah nahkoda pilihan. Dengan penuh percaya serta harapan pada nahkoda, semua penumpang yakin tiba di pulau tujuan. Kini kapal terombang ambing di hantam ombak tengah samudra luas. Posisi kapal semakin jauh dari arah tujuan seperti tak arah angin. Ironis, ilmu bintang pun tak lagi jadi pedoman navigasi. Kapal besar pun tersesat di laut lepas nan luas.

Target pertumbuhan ekonomi nasional Pemerintah Jokowi sebesar 7% dan tercapai 5%, hutang luar pemerintah dan swasta mendekati 7.000 triliyun. Ini tak sebanding dengan ratio hutang luar negeri sekali pun hutang tersebut masih di ambang aman.

Lemahnya rupiah terhadap dollar AS sempat tembus Rp.14.000. Berbahaya jika akhir bulan maret jatuh tempo pembayaran hutang, jangankan untuk bayar pokok hutang, bayar bunganya saja tak mampu. Ini membahayakan keadaan ekonomi Nasional yang dampak pada keamanan dan stabilitas dalam negeri. Jelas ekonomi Indonesia alami kegagalan.

Terbukanya lapangan kerja bagi 10 juta pekerja Indonesia tak tercapai. Sementara terjadi serbuan pekerja RRC yang masuk ke sektor pekerjaan proyek infrastruktur. Fenomena ini terjadi akibat perjanjian investasi RRC yang di ikuti oleh syarat ketersediaan lapangan kerja baga warga negara RRC. Pihak pemerintah pun terkesan menutupi bahkan menepis kabar ini.

Proyeksi memperbesar ekspor nasional dengan memfokuskan pada sektor pertanian, perternakkan dan kelautan justru di warnai aksi impor beras, daging dan garam. Petani, peternak, nelayan semakin sulit mandiri ditengah lesunya daya saing dan daya beli.

Land reform tidak berjalan sesuai harapan, pemerintah hanya bagi-bagi sertifikat dengan proses yang cepat karena di kejar target. Hal ini menurut kalangan Hukum justru akan timbul pelanggaran UU karena memotong aturan dasar land reform. Dampak psikologis sosial masyarakat pemegang sertifikat tanah. Akan rentan terjadinya transaksi keuangan dan sertifikat tanah mereka menjadi jaminan pihak bank atau rentenir. Secara tidak langsung menjerumuskan rakyat pada persoalan hutang yang akan menjeratnya, sertifikat tanah akan di miliki kaum pemodal pemburu tanah. Kabarnya Sinar Mas Group memiliki lahan 5 juta hektar, disisi lain ada 30% rakyat yang belum memiliki rumah.

Bidang politik, pemerintah menunjukkan sikap anti kritik dan cenderung memainkan issue primordial dan agama. Kasus penistaan agama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama merupakan bukti kurang pekanya Pemerintah mensikapi persoalan. Timbul ketidak harmonisan antar umat beragama yang mencoreng Bhinneka Tunggal Ika Pancasila. Terjadi ketidak adilan dan kriminalisasi ulama, tokoh islam, aktivis dengan berbagai pola kesalahan yang menjeratnya. Berbagai revisi UU yang justru “menabrak demokratisasi”. Hukum hadir tidak tajam kebawah, sehingga para pelanggar sesungguhnya terkesan lambat di proses secara hukum. Para taipan, konglomerat Sembilan naga bebas tak tersentuh meski beberapa penyelewengan aturan UU dan korupsi di lakukan, kabarnya ada koruptor kelas kakap dari kelompok taipan kabur dan belum ada upaya nyata untuk di proses hukum.

Stabilitas keamanan jauh dari harapan. Terjadi banyak tindakan pidana kriminal, mulai dari penganiayaan terhadap Novel Baswedan, pakar IT ITB, aktivis Islam dan serangan “orang gila” terhadap ulama dan tokoh Islam. Pembakaran Masjid di Tolikara Papua, sengketa pembangunan menara Masjid di Timika yang berpotensi konflik horizontal. Ratusan ton Narkoba jenis sabu-sabu masuk ke Indonesia. Masuknya tenaga kerja asing illegal di sektor hiburan malam. Masih banyak lagi pelanggaran pidana yang tidak di angkat dalam tulisan ini.

Kabinet kerja yang di susun Jokowi – Jk tak lagi sejalan dengan janji awal. Bagi – bagi kekuasaan dengan partai politik lebih di kedepankan sebagai penentu kebijakan posisi menteri. Akhirnya dapat kita lihat dalam perjalanan kabinet kerja Jokowi beberapa kali terjadi pergantian menteri. Kemudian muncul kegaduhan antar menteri yang disebabkan tumpang tindihnya ego personal, tumpang tindih wewenang yang akibatkan saling lempar persoalan.

Janji adalah hutang yang akan di bawa sampai setelah ajal menjemput. Mulut mu Harimau mu, karena ucapan, kita dapat termakan mulut sendiri.

Kebohongan – kebohongan itu di tutupi dengan berbagai skema pencitraan. Mulai dari dari bagi-bagi hadiah buku, sepeda, sertifikat tanah, nonton konser musik Metallica, adu panco dengan putranya, kenakan kaos saat kunjungan kerja negara, latihan tinju, nonton film Dilan dan berbagai hal unik lainnya lengkap dengan selfie foto.

Manuver tersebut ternyata tidak mampu mendongkrak keberpihakan publik pada presiden. Berbagai hasil jajak pendapat dari lembaga survey menunjukkan kepuasan public atas hasil kerja Jokowi hanya di kisaran 40% dan 60% tidak puas. Padahal Jokowi sudah mengantongi beberapa persen dari partai koalisi, maka seharusnya kepuasan public terhadap kinerjanya di kisaran minimal 60%. Ini bertanda sulit kemudian bagi Jokowi untuk mampu melanjutkan ke periode ke dua. Artinya data tersebut menunjukkan sebagian besar rakyat ingin pemimpin baru pada Pilpres 2019.

Belakangan banyak bermunculan reaksi kritisi kebijakan Pemerintah mulai dari Aksi Bela Islam, demo mahasiswa – BEM, buruh, hingga aksi demo Tobat Nasuha menyesal memilih Jokowi di depan Istana Merdeka yang dilakukan Jaringan Aktivis ProDEM angkatan 80/90.
Pemerintah bisa katakan bahwa aksi tersebut di lakukan kelompok ekstrim sebagian kecil rakyat. Tapi sesungguhnya aksi tersebut nyata berdasarkan fakta yang terjadi dan yang rakyat rasakan.

Aksi protes atas kebijakan Presiden tidak bisa dianggap remeh. Ini bukan soal jumlah peserta aksi namun pada kenyataannya gelombang protes dan penolakan terhadap Jokowi terus bergelinding menjadi semakin besar dan masive. Hingga pada suatu masa pemerintah khusunya kubu Jokowi tak mampu membendung aksi massa yang ujungnya pada merosotnya perolehan suara Capres Jokowi dalam Pilpres 2019.

Setahun kedepan (2019) kita akan menyongsong pemimpin baru kebuah keniscayaan yang dikehendaki rakyat, marilah kita kawal sejak saat ini.

Continue Reading

Trending

COPY RIGHT

Menyongsong Pemimpin Baru : Mulut mu Harimau mu Jokowi Tersandung Janji

Published

on

Oleh : Diva Kuldip Sing (Aktivis  Pergerakan 80/90 PIJAR & Jaringan Aktivis ProDEM)

Perubahan fundamental di sektor ekonomi, kesejahteraan, keadilan dan keamanan yang dituang dalam program Nawacita merupakan komitmen pamungkas pasangan Jokowi – Jk pada Pilpres 2014.

Nawacita hasil pemikiran Bung Karno adalah cita-cita kemandirian ekonomi yang merdeka merupakan arah tujuan cita-cita UUD 1945 di Orde Lama. Suatu hal yang baik kemudian Jokowi – Jk menjadikan Nawacita sebagai pedoman pembangunan ekonomi kelak jika terpilih dalam Pilpres 2014.

Tentu bukan tanpa maksud dan tujuan program Nawacita ini dikemas rapi saat memasuki masa kampanye Pilres 2014. Terlepas dari kesungguhan menjalankan amanah rakyat (Nawacita) atau sekadar mencari simpatik publik di tengah derasnya godaan ekonomi liberal.

Suka atau tidak suka, secara resmi KPU telah memutuskan Pilpres 2014 di menangkan pasangan Jokowi – JK yang kemudian dilantik menjadi Presiden Repblik Indonesia ke 7 masa jabatan 2014 – 2019.

Indonesia kini memiliki Pemimpin baru dengan harapan baru lewat proses “demokratis”. Saatnya Presiden dan Wakil Presiden membuktikan semua janji kampanyenya. Pemimpin adalah membuktikan janji – janjinya (Anies Rasyid Baswedan).

Hampir 4 tahun Jokowi – JK memimpin pemerintahan, sepertinya sulit mewujudkan 66 janji kampanyenya secara utuh dan menyeluruh. Nawacita yang menjadi harapan seluruh rakyat khususnya para pemilih Jokowi – JK kecewa karena janji itu semakin jauh dari harapan.

Indonesia di ibaratkan kapal besar yang sedang berlabuh di bawah nahkoda pilihan. Dengan penuh percaya serta harapan pada nahkoda, semua penumpang yakin tiba di pulau tujuan. Kini kapal terombang ambing di hantam ombak tengah samudra luas. Posisi kapal semakin jauh dari arah tujuan seperti tak arah angin. Ironis, ilmu bintang pun tak lagi jadi pedoman navigasi. Kapal besar pun tersesat di laut lepas nan luas.

Target pertumbuhan ekonomi nasional Pemerintah Jokowi sebesar 7% dan tercapai 5%, hutang luar pemerintah dan swasta mendekati 7.000 triliyun. Ini tak sebanding dengan ratio hutang luar negeri sekali pun hutang tersebut masih di ambang aman.

Lemahnya rupiah terhadap dollar AS sempat tembus Rp.14.000. Berbahaya jika akhir bulan maret jatuh tempo pembayaran hutang, jangankan untuk bayar pokok hutang, bayar bunganya saja tak mampu. Ini membahayakan keadaan ekonomi Nasional yang dampak pada keamanan dan stabilitas dalam negeri. Jelas ekonomi Indonesia alami kegagalan.

Terbukanya lapangan kerja bagi 10 juta pekerja Indonesia tak tercapai. Sementara terjadi serbuan pekerja RRC yang masuk ke sektor pekerjaan proyek infrastruktur. Fenomena ini terjadi akibat perjanjian investasi RRC yang di ikuti oleh syarat ketersediaan lapangan kerja baga warga negara RRC. Pihak pemerintah pun terkesan menutupi bahkan menepis kabar ini.

Proyeksi memperbesar ekspor nasional dengan memfokuskan pada sektor pertanian, perternakkan dan kelautan justru di warnai aksi impor beras, daging dan garam. Petani, peternak, nelayan semakin sulit mandiri ditengah lesunya daya saing dan daya beli.

Land reform tidak berjalan sesuai harapan, pemerintah hanya bagi-bagi sertifikat dengan proses yang cepat karena di kejar target. Hal ini menurut kalangan Hukum justru akan timbul pelanggaran UU karena memotong aturan dasar land reform. Dampak psikologis sosial masyarakat pemegang sertifikat tanah. Akan rentan terjadinya transaksi keuangan dan sertifikat tanah mereka menjadi jaminan pihak bank atau rentenir. Secara tidak langsung menjerumuskan rakyat pada persoalan hutang yang akan menjeratnya, sertifikat tanah akan di miliki kaum pemodal pemburu tanah. Kabarnya Sinar Mas Group memiliki lahan 5 juta hektar, disisi lain ada 30% rakyat yang belum memiliki rumah.

Bidang politik, pemerintah menunjukkan sikap anti kritik dan cenderung memainkan issue primordial dan agama. Kasus penistaan agama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama merupakan bukti kurang pekanya Pemerintah mensikapi persoalan. Timbul ketidak harmonisan antar umat beragama yang mencoreng Bhinneka Tunggal Ika Pancasila. Terjadi ketidak adilan dan kriminalisasi ulama, tokoh islam, aktivis dengan berbagai pola kesalahan yang menjeratnya. Berbagai revisi UU yang justru “menabrak demokratisasi”. Hukum hadir tidak tajam kebawah, sehingga para pelanggar sesungguhnya terkesan lambat di proses secara hukum. Para taipan, konglomerat Sembilan naga bebas tak tersentuh meski beberapa penyelewengan aturan UU dan korupsi di lakukan, kabarnya ada koruptor kelas kakap dari kelompok taipan kabur dan belum ada upaya nyata untuk di proses hukum.

Stabilitas keamanan jauh dari harapan. Terjadi banyak tindakan pidana kriminal, mulai dari penganiayaan terhadap Novel Baswedan, pakar IT ITB, aktivis Islam dan serangan “orang gila” terhadap ulama dan tokoh Islam. Pembakaran Masjid di Tolikara Papua, sengketa pembangunan menara Masjid di Timika yang berpotensi konflik horizontal. Ratusan ton Narkoba jenis sabu-sabu masuk ke Indonesia. Masuknya tenaga kerja asing illegal di sektor hiburan malam. Masih banyak lagi pelanggaran pidana yang tidak di angkat dalam tulisan ini.

Kabinet kerja yang di susun Jokowi – Jk tak lagi sejalan dengan janji awal. Bagi – bagi kekuasaan dengan partai politik lebih di kedepankan sebagai penentu kebijakan posisi menteri. Akhirnya dapat kita lihat dalam perjalanan kabinet kerja Jokowi beberapa kali terjadi pergantian menteri. Kemudian muncul kegaduhan antar menteri yang disebabkan tumpang tindihnya ego personal, tumpang tindih wewenang yang akibatkan saling lempar persoalan.

Janji adalah hutang yang akan di bawa sampai setelah ajal menjemput. Mulut mu Harimau mu, karena ucapan, kita dapat termakan mulut sendiri.

Kebohongan – kebohongan itu di tutupi dengan berbagai skema pencitraan. Mulai dari dari bagi-bagi hadiah buku, sepeda, sertifikat tanah, nonton konser musik Metallica, adu panco dengan putranya, kenakan kaos saat kunjungan kerja negara, latihan tinju, nonton film Dilan dan berbagai hal unik lainnya lengkap dengan selfie foto.

Manuver tersebut ternyata tidak mampu mendongkrak keberpihakan publik pada presiden. Berbagai hasil jajak pendapat dari lembaga survey menunjukkan kepuasan public atas hasil kerja Jokowi hanya di kisaran 40% dan 60% tidak puas. Padahal Jokowi sudah mengantongi beberapa persen dari partai koalisi, maka seharusnya kepuasan public terhadap kinerjanya di kisaran minimal 60%. Ini bertanda sulit kemudian bagi Jokowi untuk mampu melanjutkan ke periode ke dua. Artinya data tersebut menunjukkan sebagian besar rakyat ingin pemimpin baru pada Pilpres 2019.

Belakangan banyak bermunculan reaksi kritisi kebijakan Pemerintah mulai dari Aksi Bela Islam, demo mahasiswa – BEM, buruh, hingga aksi demo Tobat Nasuha menyesal memilih Jokowi di depan Istana Merdeka yang dilakukan Jaringan Aktivis ProDEM angkatan 80/90.
Pemerintah bisa katakan bahwa aksi tersebut di lakukan kelompok ekstrim sebagian kecil rakyat. Tapi sesungguhnya aksi tersebut nyata berdasarkan fakta yang terjadi dan yang rakyat rasakan.

Aksi protes atas kebijakan Presiden tidak bisa dianggap remeh. Ini bukan soal jumlah peserta aksi namun pada kenyataannya gelombang protes dan penolakan terhadap Jokowi terus bergelinding menjadi semakin besar dan masive. Hingga pada suatu masa pemerintah khusunya kubu Jokowi tak mampu membendung aksi massa yang ujungnya pada merosotnya perolehan suara Capres Jokowi dalam Pilpres 2019.

Setahun kedepan (2019) kita akan menyongsong pemimpin baru kebuah keniscayaan yang dikehendaki rakyat, marilah kita kawal sejak saat ini.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

COPY RIGHT

Menyongsong Pemimpin Baru : Mulut mu Harimau mu Jokowi Tersandung Janji

Published

on

By

Oleh : Diva Kuldip Sing (Aktivis  Pergerakan 80/90 PIJAR & Jaringan Aktivis ProDEM)

Perubahan fundamental di sektor ekonomi, kesejahteraan, keadilan dan keamanan yang dituang dalam program Nawacita merupakan komitmen pamungkas pasangan Jokowi – Jk pada Pilpres 2014.

Nawacita hasil pemikiran Bung Karno adalah cita-cita kemandirian ekonomi yang merdeka merupakan arah tujuan cita-cita UUD 1945 di Orde Lama. Suatu hal yang baik kemudian Jokowi – Jk menjadikan Nawacita sebagai pedoman pembangunan ekonomi kelak jika terpilih dalam Pilpres 2014.

Tentu bukan tanpa maksud dan tujuan program Nawacita ini dikemas rapi saat memasuki masa kampanye Pilres 2014. Terlepas dari kesungguhan menjalankan amanah rakyat (Nawacita) atau sekadar mencari simpatik publik di tengah derasnya godaan ekonomi liberal.

Suka atau tidak suka, secara resmi KPU telah memutuskan Pilpres 2014 di menangkan pasangan Jokowi – JK yang kemudian dilantik menjadi Presiden Repblik Indonesia ke 7 masa jabatan 2014 – 2019.

Indonesia kini memiliki Pemimpin baru dengan harapan baru lewat proses “demokratis”. Saatnya Presiden dan Wakil Presiden membuktikan semua janji kampanyenya. Pemimpin adalah membuktikan janji – janjinya (Anies Rasyid Baswedan).

Hampir 4 tahun Jokowi – JK memimpin pemerintahan, sepertinya sulit mewujudkan 66 janji kampanyenya secara utuh dan menyeluruh. Nawacita yang menjadi harapan seluruh rakyat khususnya para pemilih Jokowi – JK kecewa karena janji itu semakin jauh dari harapan.

Indonesia di ibaratkan kapal besar yang sedang berlabuh di bawah nahkoda pilihan. Dengan penuh percaya serta harapan pada nahkoda, semua penumpang yakin tiba di pulau tujuan. Kini kapal terombang ambing di hantam ombak tengah samudra luas. Posisi kapal semakin jauh dari arah tujuan seperti tak arah angin. Ironis, ilmu bintang pun tak lagi jadi pedoman navigasi. Kapal besar pun tersesat di laut lepas nan luas.

Target pertumbuhan ekonomi nasional Pemerintah Jokowi sebesar 7% dan tercapai 5%, hutang luar pemerintah dan swasta mendekati 7.000 triliyun. Ini tak sebanding dengan ratio hutang luar negeri sekali pun hutang tersebut masih di ambang aman.

Lemahnya rupiah terhadap dollar AS sempat tembus Rp.14.000. Berbahaya jika akhir bulan maret jatuh tempo pembayaran hutang, jangankan untuk bayar pokok hutang, bayar bunganya saja tak mampu. Ini membahayakan keadaan ekonomi Nasional yang dampak pada keamanan dan stabilitas dalam negeri. Jelas ekonomi Indonesia alami kegagalan.

Terbukanya lapangan kerja bagi 10 juta pekerja Indonesia tak tercapai. Sementara terjadi serbuan pekerja RRC yang masuk ke sektor pekerjaan proyek infrastruktur. Fenomena ini terjadi akibat perjanjian investasi RRC yang di ikuti oleh syarat ketersediaan lapangan kerja baga warga negara RRC. Pihak pemerintah pun terkesan menutupi bahkan menepis kabar ini.

Proyeksi memperbesar ekspor nasional dengan memfokuskan pada sektor pertanian, perternakkan dan kelautan justru di warnai aksi impor beras, daging dan garam. Petani, peternak, nelayan semakin sulit mandiri ditengah lesunya daya saing dan daya beli.

Land reform tidak berjalan sesuai harapan, pemerintah hanya bagi-bagi sertifikat dengan proses yang cepat karena di kejar target. Hal ini menurut kalangan Hukum justru akan timbul pelanggaran UU karena memotong aturan dasar land reform. Dampak psikologis sosial masyarakat pemegang sertifikat tanah. Akan rentan terjadinya transaksi keuangan dan sertifikat tanah mereka menjadi jaminan pihak bank atau rentenir. Secara tidak langsung menjerumuskan rakyat pada persoalan hutang yang akan menjeratnya, sertifikat tanah akan di miliki kaum pemodal pemburu tanah. Kabarnya Sinar Mas Group memiliki lahan 5 juta hektar, disisi lain ada 30% rakyat yang belum memiliki rumah.

Bidang politik, pemerintah menunjukkan sikap anti kritik dan cenderung memainkan issue primordial dan agama. Kasus penistaan agama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama merupakan bukti kurang pekanya Pemerintah mensikapi persoalan. Timbul ketidak harmonisan antar umat beragama yang mencoreng Bhinneka Tunggal Ika Pancasila. Terjadi ketidak adilan dan kriminalisasi ulama, tokoh islam, aktivis dengan berbagai pola kesalahan yang menjeratnya. Berbagai revisi UU yang justru “menabrak demokratisasi”. Hukum hadir tidak tajam kebawah, sehingga para pelanggar sesungguhnya terkesan lambat di proses secara hukum. Para taipan, konglomerat Sembilan naga bebas tak tersentuh meski beberapa penyelewengan aturan UU dan korupsi di lakukan, kabarnya ada koruptor kelas kakap dari kelompok taipan kabur dan belum ada upaya nyata untuk di proses hukum.

Stabilitas keamanan jauh dari harapan. Terjadi banyak tindakan pidana kriminal, mulai dari penganiayaan terhadap Novel Baswedan, pakar IT ITB, aktivis Islam dan serangan “orang gila” terhadap ulama dan tokoh Islam. Pembakaran Masjid di Tolikara Papua, sengketa pembangunan menara Masjid di Timika yang berpotensi konflik horizontal. Ratusan ton Narkoba jenis sabu-sabu masuk ke Indonesia. Masuknya tenaga kerja asing illegal di sektor hiburan malam. Masih banyak lagi pelanggaran pidana yang tidak di angkat dalam tulisan ini.

Kabinet kerja yang di susun Jokowi – Jk tak lagi sejalan dengan janji awal. Bagi – bagi kekuasaan dengan partai politik lebih di kedepankan sebagai penentu kebijakan posisi menteri. Akhirnya dapat kita lihat dalam perjalanan kabinet kerja Jokowi beberapa kali terjadi pergantian menteri. Kemudian muncul kegaduhan antar menteri yang disebabkan tumpang tindihnya ego personal, tumpang tindih wewenang yang akibatkan saling lempar persoalan.

Janji adalah hutang yang akan di bawa sampai setelah ajal menjemput. Mulut mu Harimau mu, karena ucapan, kita dapat termakan mulut sendiri.

Kebohongan – kebohongan itu di tutupi dengan berbagai skema pencitraan. Mulai dari dari bagi-bagi hadiah buku, sepeda, sertifikat tanah, nonton konser musik Metallica, adu panco dengan putranya, kenakan kaos saat kunjungan kerja negara, latihan tinju, nonton film Dilan dan berbagai hal unik lainnya lengkap dengan selfie foto.

Manuver tersebut ternyata tidak mampu mendongkrak keberpihakan publik pada presiden. Berbagai hasil jajak pendapat dari lembaga survey menunjukkan kepuasan public atas hasil kerja Jokowi hanya di kisaran 40% dan 60% tidak puas. Padahal Jokowi sudah mengantongi beberapa persen dari partai koalisi, maka seharusnya kepuasan public terhadap kinerjanya di kisaran minimal 60%. Ini bertanda sulit kemudian bagi Jokowi untuk mampu melanjutkan ke periode ke dua. Artinya data tersebut menunjukkan sebagian besar rakyat ingin pemimpin baru pada Pilpres 2019.

Belakangan banyak bermunculan reaksi kritisi kebijakan Pemerintah mulai dari Aksi Bela Islam, demo mahasiswa – BEM, buruh, hingga aksi demo Tobat Nasuha menyesal memilih Jokowi di depan Istana Merdeka yang dilakukan Jaringan Aktivis ProDEM angkatan 80/90.
Pemerintah bisa katakan bahwa aksi tersebut di lakukan kelompok ekstrim sebagian kecil rakyat. Tapi sesungguhnya aksi tersebut nyata berdasarkan fakta yang terjadi dan yang rakyat rasakan.

Aksi protes atas kebijakan Presiden tidak bisa dianggap remeh. Ini bukan soal jumlah peserta aksi namun pada kenyataannya gelombang protes dan penolakan terhadap Jokowi terus bergelinding menjadi semakin besar dan masive. Hingga pada suatu masa pemerintah khusunya kubu Jokowi tak mampu membendung aksi massa yang ujungnya pada merosotnya perolehan suara Capres Jokowi dalam Pilpres 2019.

Setahun kedepan (2019) kita akan menyongsong pemimpin baru kebuah keniscayaan yang dikehendaki rakyat, marilah kita kawal sejak saat ini.

Continue Reading

Trending