Connect with us

HUKUM & KORUPSI

Selamatkan Demokrasi, Tak Ada Bukti Rocky Menista Agama

Published

on

JAKARTA – Lebih dari 300 aktivis pergerakan berkumpul menyatakan sikap di malam acara yang berthema #save Rocky Gerung #save Demokrasi, di kawasan Menteng, Selasa malam (17/4/2018).

Nampak hadir sejumlah aktivis senior pergerakan era 70/80/90, kader Partai pendukung Pemerintah, kader Partai Oposisi, aktivis pergerakan islam 212, PIRA Gerindra, dll. Mereka terlihat akrab satu sama lain, sekaligus menjadi ajang silaturahim aktivis lintas agama, partai, idiologi dalam satu tekad mendukung Rocky Gerung.

Lagu Indonesia Raya mengumandang dibawakan hikmat dengan sikap sempurna dari seluruh aktivis yang hadir di acara malam tadi. Terpantau aktivis Jogja era 80an Rinjani nampak menuntun lagu Kebangsaan dan jalannya acara.

“Mohon maaf jika acara ini ada kekurangan, saya haturkan maaf yang sebesarnya, Alhamdulilah respon kawan – kawan dibuktikan dengan banyaknya yang hadir, maklum persiapan hanya 3 hari,” sambut Ricky Tamba selaku Ketua Panitia Pelaksana.

Berikut beberapa ringkasan pernyataan sikap aktivis pergerakan atas dukungannya terhadap RG.

Natalius Pigai menyampaikan, bahwa pernyataan RG yang menjadi kontroversial itu tidak memenuhi unsur penistaan agama karena tidak menyebut kitab suci agama apapun, silakan di lihat lagi rekaman video ulangnya. Yang terjadi pada soal RG berbeda dengan kasusnya Ahok yang jelas menista agama karena menyebut ayat dari Al Quran, kemudian Sukmawati yang jelas menyebut dan menyinggung soal syariat Islam. Di sisi lain bahwa kitab suci itu pengertiannya universal maka tidak terkait pada personal atau kelompok. Dan bagi pelapor RG tidak miliki Legal standing karena ucapan RG tidak menyasar pada si pelapor, kelompok lain sehingga pelapor mewakili siapa.

“Maka baiknya Polri tidak perlu memproses laporan tersebut, lebih baik urus ribuan persoalan lain yang masih mangkrak,” himbau Nathalius Pigai.

“Jika kemudian pelopor RG tidak mampu buktikan objek yang disasar maka Polri harus penjarakan Abu Janda dan Aulia sebagai pelapor,” tambah Nathalius Pigai dalam pernyataannya.

Selanjutnya Neta Pane menyampaikan bahwa, sangat bodoh jika Polisi mau memproses RG lebih lanjut, karena betul alasan yang di sampaikan Pigai tidak memenuhi unsur penistaan agama maupun unsur hukum lainnya.

“Coba lihat kebelakang pasca aksi 212, terjadi penangkapan aktivis Ratna Sarumpaet dkk, itu adalah upaya pejabat tertentu yang sedang mencari posisi di depan Presiden. Sehingga pejabat tertentu tersebut yang sedang cari muka akhirnya naik pangkat dan mendapat posisi jabatan yang lebih bagus,” terang Neta Pane –  Indonesia Police Watch.

Pernyataan berikutnya disampaikan aktivis era 80 Achmad Yani, saya kenal Rocky lewat tulisan – tulisan cerdasnya jadi secara pribadi saya tidak kenal. Pikiran yang dituang dalam tulisannya sangat   bagus dan cerdas. Tapi kenapa RG harus alami persoalan seperti ini? Semua penangkapan aktivis saya melihatnya tidak ada unsur pidananya, kebetulan saya mengajar Hukum Pidana lebih dari 20 tahun.

“Perlakuan terhadap Rocky justru mendapat dukungan besar dan viral dari banyak kalangan, saya melihatnya ini sebuah tanda langit, semoga 2019 mendapat Presiden Baru,” ujar Ahmad Yani mantan DPR RI.

Acara ditutup dengan lagu Pada Mu Negeri, kembali hadirin berdiri menyanyikannya dan dilanjutkan dengan penandatangan spanduk dukungan untuk Rocky Gerung yang nantinya akan dibawa saat  melaporkan laporan pelapor Rocky Gerung.

“Indonesia seharusnya berbangga memiliki seorang Filsuf hebat seperti Rocky Gerung, pemikirannya bisa disejajarkan dengan Filsuf dunia. Atas perhatiannya, waktu dan dukungannya, saya ucapkan terimakasih yang sebesarnya,” tutup Syahganda Nainggolan, penyelenggara acara. (agusto)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

HUKUM & KORUPSI

KPB Laporkan Darmadi, Caleg DPR-RI PDIP ke BAWASLU RI

Published

on

By

JAKARTA – Ratusan masyarakat, mahasiwa dan akitivis yang tergabung dalam massa aksi Komite Pemilu Bersih (KPB) datangi Gedung Kantor Bawaslu RI, siang tadi, Senin 17/12/2018.

Mereka membawa spanduk dan poster yang bergambar foto Darmadi Durianto, anggota komisi VI DPR RI – FPDIP, spanduk, yang bertuliskan “Tolak Darmadi Durianto mejadi wakil rakyat – tegakkan pemilu bersih”.

Massa Aksi KPB gelar orasi di depan Gedung Bawaslu RI Jl. Thamrin Jakarta Pusat (17/12).

Sebelumnya viral video di media sosial terkait kampanye Caleg DPR RI Darmadi Durianto – Dapil 3, Jakarta Timur yang diduga team sukses membagi – bagi amplop berisi uang. Hal inilah yang menjadi dasar KPB melaporkan Darmadi ke Bawaslu RI guna diproses lebih lanjut sesuai aturan.

Ratusan massa aksi menyampaikan orasi bergantian menyoal money politik dan meminta Bawaslu agar mencoret Darmadi Durianto dicoret dari daftar calon legislatif DPR RI Dapil III Jakarta Timur, ungkap orator aksi.

Kemudian perwakilan aksi KPB, Yusuf Rangkuti, Tubagus Fahmi, dan Didin menemui pimpinan Bawaslu untuk sampaikan aspirasinya.

“Pihak Bawaslu belum bisa memproses laporan kami, karena mereka pihak kami untuk lebih dulu mengisi formulir, bukti rekaman video, laporan kejadian dari Panwaslu rempat kejadian serta saksi yang hadir dalam kejadian tersebut, ” terang Yusuf dan Fahmi.

Fahmi menambahkan bahwa Bawaslu akan tindak lanjuti laporan ini jika semua data lengkap di ikuti laporan dari Panwaslu.

Tiap jelang Pemilu pihak Bawaslu tak jarang menerima laporan pengaduan. Beberapa bulan lalu pihak Bawaslu telah melakukan peringatan dan sanksi kepada salah satu Caleg Partai X atas dugaan money politik saat acara bazar di area Monas.

“Kami akan menyiapkan segala data yang diminta pihak Bawaslu secepatnya, agar kasus ini segera hasilkan keputusan yang jelas, ” tutup Fahmi. (Agusto)

Berikut video liputan kegiatan aksi dan wawancara korlap aksi.

Continue Reading

HUKUM & KORUPSI

KPB Laporkan Darmadi, Caleg DPR-RI PDIP ke BAWASLU RI

Published

on

By

JAKARTA – Ratusan masyarakat, mahasiwa dan akitivis yang tergabung dalam massa aksi Komite Pemilu Bersih (KPB) datangi Gedung Kantor Bawaslu RI, siang tadi, Senin 17/12/2018.

Mereka membawa spanduk dan poster yang bergambar foto Darmadi Durianto, anggota komisi VI DPR RI – FPDIP, spanduk, yang bertuliskan “Tolak Darmadi Durianto mejadi wakil rakyat – tegakkan pemilu bersih”.

Massa Aksi KPB gelar orasi di depan Gedung Bawaslu RI Jl. Thamrin Jakarta Pusat (17/12).

Sebelumnya viral video di media sosial terkait kampanye Caleg DPR RI Darmadi Durianto – Dapil 3, Jakarta Timur yang diduga team sukses membagi – bagi amplop berisi uang. Hal inilah yang menjadi dasar KPB melaporkan Darmadi ke Bawaslu RI guna diproses lebih lanjut sesuai aturan.

Ratusan massa aksi menyampaikan orasi bergantian menyoal money politik dan meminta Bawaslu agar mencoret Darmadi Durianto dicoret dari daftar calon legislatif DPR RI Dapil III Jakarta Timur, ungkap orator aksi.

Kemudian perwakilan aksi KPB, Yusuf Rangkuti, Tubagus Fahmi, dan Didin menemui pimpinan Bawaslu untuk sampaikan aspirasinya.

“Pihak Bawaslu belum bisa memproses laporan kami, karena mereka pihak kami untuk lebih dulu mengisi formulir, bukti rekaman video, laporan kejadian dari Panwaslu rempat kejadian serta saksi yang hadir dalam kejadian tersebut, ” terang Yusuf dan Fahmi.

Fahmi menambahkan bahwa Bawaslu akan tindak lanjuti laporan ini jika semua data lengkap di ikuti laporan dari Panwaslu.

Tiap jelang Pemilu pihak Bawaslu tak jarang menerima laporan pengaduan. Beberapa bulan lalu pihak Bawaslu telah melakukan peringatan dan sanksi kepada salah satu Caleg Partai X atas dugaan money politik saat acara bazar di area Monas.

“Kami akan menyiapkan segala data yang diminta pihak Bawaslu secepatnya, agar kasus ini segera hasilkan keputusan yang jelas, ” tutup Fahmi. (Agusto)

Berikut video liputan kegiatan aksi dan wawancara korlap aksi.

Continue Reading

HUKUM & KORUPSI

KPB Akan Demo Tuntut Bawaslu Coret Darmadi Terkait Politik Uang

Published

on

By

*Politik Uang, KIP Akan Gelar Aksi Tuntut Bawaslu Coret Darmadi Durianto Dari Caleg PDIP*

Politik Uang, KIP Akan Gelar Aksi Tuntut Bawaslu Coret Darmadi Durianto Dari Caleg PDIP

Sumber klikaktifis. id

JAKARTAKomite Pemilu Bersih (KPB) berencana akan menggelar aksi demonstrasi di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Senin 17 Desember 2018 Pukul 12.30* sesuai undangan yang di terima redaksi.

 

KPB mempersoalkan politisi PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto terang-terangan bagi-bagi amplop kepada warga, kejadian ini direkam oleh warga lain yang hadir. KIP menduga Darmadi menggunakan dana CSR BUMN untuk acara itu.

“Jangan sampe salah, pilih caleg nomor satu” ajak Bendahara Megawati Institute itu seperti dalam video yang viral beredar. Diketahui Darmadi saat ini maju kembali menjadi caleg dari PDIP Dapil DKI Jakarta III.

Dalam video itu terdengar jelas saat Darmadi mengajak pilih nomor 01. Perekam video tetap menegaskan pilihan no 02. “Jangan takut, tetap pilih nomor 02. Prabowo-Sandi, insya Allah menang” jawabnya.

Saat Darmadi mengajak warga memilih dirinya kembali, tampak ada pria dan wanita yang bertugas bagi-bagi amplop.

Koordinator Aksi KPB M. Yusuf mengatakan, sanksi bagi mereka yang melakukan praktik politik uang bisa dilihat di dalam Pasal 187A, 187B, dan Pasal 187C ayat 187A. ayat (1) setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia.

Baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah.

Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.0000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Ayat (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya di dalam Pasal 187B disebutkan Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), papar Yusuf.

KPB tambah Yusuf, mendesak Bawaslu RI segera menjatuhkan sangsi pada Darmadi berupa pencoretan sebagai caleg PDIP. “Bawaslu harus serahkan Darmadi ke penegak hukum Karena telah melanggar UU Pemilu”, tutup Yusuf, Ahad malam (16/12/2018)

Sebelumnya Darmanto membantah membagi-bagi amplop berisi uang. Anggota Komisi VI DPR tersebut menegaskan yang dibagi timnya itu bukan amplop isu uang seperti yang disebut dalam video. Namun, kata dia, timnya membagikan kupon untuk warga memperoleh konsumsi serta kalender.

“Begini, itu bukan uang ya. Itu kan kupon buat ambil konsumsi serta kalender baru 2019. Kalau yang ngomong itu amplop berisi uang itu enggak benar, keliru itu,” kata Darmadi Kamis (13/12).

“Tanya saja langsung ke warga yang hadir. Apa benar saya atau tim saya bagi-bagi uang dalam amplop. Tim saya sudah tahu siapa yang rekam itu video sampai nyebar kayak sekarang,” tegas Darmadi.

Continue Reading

Trending

HUKUM & KORUPSI

Selamatkan Demokrasi, Tak Ada Bukti Rocky Menista Agama

Published

on

JAKARTA – Lebih dari 300 aktivis pergerakan berkumpul menyatakan sikap di malam acara yang berthema #save Rocky Gerung #save Demokrasi, di kawasan Menteng, Selasa malam (17/4/2018).

Nampak hadir sejumlah aktivis senior pergerakan era 70/80/90, kader Partai pendukung Pemerintah, kader Partai Oposisi, aktivis pergerakan islam 212, PIRA Gerindra, dll. Mereka terlihat akrab satu sama lain, sekaligus menjadi ajang silaturahim aktivis lintas agama, partai, idiologi dalam satu tekad mendukung Rocky Gerung.

Lagu Indonesia Raya mengumandang dibawakan hikmat dengan sikap sempurna dari seluruh aktivis yang hadir di acara malam tadi. Terpantau aktivis Jogja era 80an Rinjani nampak menuntun lagu Kebangsaan dan jalannya acara.

“Mohon maaf jika acara ini ada kekurangan, saya haturkan maaf yang sebesarnya, Alhamdulilah respon kawan – kawan dibuktikan dengan banyaknya yang hadir, maklum persiapan hanya 3 hari,” sambut Ricky Tamba selaku Ketua Panitia Pelaksana.

Berikut beberapa ringkasan pernyataan sikap aktivis pergerakan atas dukungannya terhadap RG.

Natalius Pigai menyampaikan, bahwa pernyataan RG yang menjadi kontroversial itu tidak memenuhi unsur penistaan agama karena tidak menyebut kitab suci agama apapun, silakan di lihat lagi rekaman video ulangnya. Yang terjadi pada soal RG berbeda dengan kasusnya Ahok yang jelas menista agama karena menyebut ayat dari Al Quran, kemudian Sukmawati yang jelas menyebut dan menyinggung soal syariat Islam. Di sisi lain bahwa kitab suci itu pengertiannya universal maka tidak terkait pada personal atau kelompok. Dan bagi pelapor RG tidak miliki Legal standing karena ucapan RG tidak menyasar pada si pelapor, kelompok lain sehingga pelapor mewakili siapa.

“Maka baiknya Polri tidak perlu memproses laporan tersebut, lebih baik urus ribuan persoalan lain yang masih mangkrak,” himbau Nathalius Pigai.

“Jika kemudian pelopor RG tidak mampu buktikan objek yang disasar maka Polri harus penjarakan Abu Janda dan Aulia sebagai pelapor,” tambah Nathalius Pigai dalam pernyataannya.

Selanjutnya Neta Pane menyampaikan bahwa, sangat bodoh jika Polisi mau memproses RG lebih lanjut, karena betul alasan yang di sampaikan Pigai tidak memenuhi unsur penistaan agama maupun unsur hukum lainnya.

“Coba lihat kebelakang pasca aksi 212, terjadi penangkapan aktivis Ratna Sarumpaet dkk, itu adalah upaya pejabat tertentu yang sedang mencari posisi di depan Presiden. Sehingga pejabat tertentu tersebut yang sedang cari muka akhirnya naik pangkat dan mendapat posisi jabatan yang lebih bagus,” terang Neta Pane –  Indonesia Police Watch.

Pernyataan berikutnya disampaikan aktivis era 80 Achmad Yani, saya kenal Rocky lewat tulisan – tulisan cerdasnya jadi secara pribadi saya tidak kenal. Pikiran yang dituang dalam tulisannya sangat   bagus dan cerdas. Tapi kenapa RG harus alami persoalan seperti ini? Semua penangkapan aktivis saya melihatnya tidak ada unsur pidananya, kebetulan saya mengajar Hukum Pidana lebih dari 20 tahun.

“Perlakuan terhadap Rocky justru mendapat dukungan besar dan viral dari banyak kalangan, saya melihatnya ini sebuah tanda langit, semoga 2019 mendapat Presiden Baru,” ujar Ahmad Yani mantan DPR RI.

Acara ditutup dengan lagu Pada Mu Negeri, kembali hadirin berdiri menyanyikannya dan dilanjutkan dengan penandatangan spanduk dukungan untuk Rocky Gerung yang nantinya akan dibawa saat  melaporkan laporan pelapor Rocky Gerung.

“Indonesia seharusnya berbangga memiliki seorang Filsuf hebat seperti Rocky Gerung, pemikirannya bisa disejajarkan dengan Filsuf dunia. Atas perhatiannya, waktu dan dukungannya, saya ucapkan terimakasih yang sebesarnya,” tutup Syahganda Nainggolan, penyelenggara acara. (agusto)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

HUKUM & KORUPSI

KPB Laporkan Darmadi, Caleg DPR-RI PDIP ke BAWASLU RI

Published

on

By

JAKARTA – Ratusan masyarakat, mahasiwa dan akitivis yang tergabung dalam massa aksi Komite Pemilu Bersih (KPB) datangi Gedung Kantor Bawaslu RI, siang tadi, Senin 17/12/2018.

Mereka membawa spanduk dan poster yang bergambar foto Darmadi Durianto, anggota komisi VI DPR RI – FPDIP, spanduk, yang bertuliskan “Tolak Darmadi Durianto mejadi wakil rakyat – tegakkan pemilu bersih”.

Massa Aksi KPB gelar orasi di depan Gedung Bawaslu RI Jl. Thamrin Jakarta Pusat (17/12).

Sebelumnya viral video di media sosial terkait kampanye Caleg DPR RI Darmadi Durianto – Dapil 3, Jakarta Timur yang diduga team sukses membagi – bagi amplop berisi uang. Hal inilah yang menjadi dasar KPB melaporkan Darmadi ke Bawaslu RI guna diproses lebih lanjut sesuai aturan.

Ratusan massa aksi menyampaikan orasi bergantian menyoal money politik dan meminta Bawaslu agar mencoret Darmadi Durianto dicoret dari daftar calon legislatif DPR RI Dapil III Jakarta Timur, ungkap orator aksi.

Kemudian perwakilan aksi KPB, Yusuf Rangkuti, Tubagus Fahmi, dan Didin menemui pimpinan Bawaslu untuk sampaikan aspirasinya.

“Pihak Bawaslu belum bisa memproses laporan kami, karena mereka pihak kami untuk lebih dulu mengisi formulir, bukti rekaman video, laporan kejadian dari Panwaslu rempat kejadian serta saksi yang hadir dalam kejadian tersebut, ” terang Yusuf dan Fahmi.

Fahmi menambahkan bahwa Bawaslu akan tindak lanjuti laporan ini jika semua data lengkap di ikuti laporan dari Panwaslu.

Tiap jelang Pemilu pihak Bawaslu tak jarang menerima laporan pengaduan. Beberapa bulan lalu pihak Bawaslu telah melakukan peringatan dan sanksi kepada salah satu Caleg Partai X atas dugaan money politik saat acara bazar di area Monas.

“Kami akan menyiapkan segala data yang diminta pihak Bawaslu secepatnya, agar kasus ini segera hasilkan keputusan yang jelas, ” tutup Fahmi. (Agusto)

Berikut video liputan kegiatan aksi dan wawancara korlap aksi.

Continue Reading

HUKUM & KORUPSI

KPB Laporkan Darmadi, Caleg DPR-RI PDIP ke BAWASLU RI

Published

on

By

JAKARTA – Ratusan masyarakat, mahasiwa dan akitivis yang tergabung dalam massa aksi Komite Pemilu Bersih (KPB) datangi Gedung Kantor Bawaslu RI, siang tadi, Senin 17/12/2018.

Mereka membawa spanduk dan poster yang bergambar foto Darmadi Durianto, anggota komisi VI DPR RI – FPDIP, spanduk, yang bertuliskan “Tolak Darmadi Durianto mejadi wakil rakyat – tegakkan pemilu bersih”.

Massa Aksi KPB gelar orasi di depan Gedung Bawaslu RI Jl. Thamrin Jakarta Pusat (17/12).

Sebelumnya viral video di media sosial terkait kampanye Caleg DPR RI Darmadi Durianto – Dapil 3, Jakarta Timur yang diduga team sukses membagi – bagi amplop berisi uang. Hal inilah yang menjadi dasar KPB melaporkan Darmadi ke Bawaslu RI guna diproses lebih lanjut sesuai aturan.

Ratusan massa aksi menyampaikan orasi bergantian menyoal money politik dan meminta Bawaslu agar mencoret Darmadi Durianto dicoret dari daftar calon legislatif DPR RI Dapil III Jakarta Timur, ungkap orator aksi.

Kemudian perwakilan aksi KPB, Yusuf Rangkuti, Tubagus Fahmi, dan Didin menemui pimpinan Bawaslu untuk sampaikan aspirasinya.

“Pihak Bawaslu belum bisa memproses laporan kami, karena mereka pihak kami untuk lebih dulu mengisi formulir, bukti rekaman video, laporan kejadian dari Panwaslu rempat kejadian serta saksi yang hadir dalam kejadian tersebut, ” terang Yusuf dan Fahmi.

Fahmi menambahkan bahwa Bawaslu akan tindak lanjuti laporan ini jika semua data lengkap di ikuti laporan dari Panwaslu.

Tiap jelang Pemilu pihak Bawaslu tak jarang menerima laporan pengaduan. Beberapa bulan lalu pihak Bawaslu telah melakukan peringatan dan sanksi kepada salah satu Caleg Partai X atas dugaan money politik saat acara bazar di area Monas.

“Kami akan menyiapkan segala data yang diminta pihak Bawaslu secepatnya, agar kasus ini segera hasilkan keputusan yang jelas, ” tutup Fahmi. (Agusto)

Berikut video liputan kegiatan aksi dan wawancara korlap aksi.

Continue Reading

HUKUM & KORUPSI

KPB Akan Demo Tuntut Bawaslu Coret Darmadi Terkait Politik Uang

Published

on

By

*Politik Uang, KIP Akan Gelar Aksi Tuntut Bawaslu Coret Darmadi Durianto Dari Caleg PDIP*

Politik Uang, KIP Akan Gelar Aksi Tuntut Bawaslu Coret Darmadi Durianto Dari Caleg PDIP

Sumber klikaktifis. id

JAKARTAKomite Pemilu Bersih (KPB) berencana akan menggelar aksi demonstrasi di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Senin 17 Desember 2018 Pukul 12.30* sesuai undangan yang di terima redaksi.

 

KPB mempersoalkan politisi PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto terang-terangan bagi-bagi amplop kepada warga, kejadian ini direkam oleh warga lain yang hadir. KIP menduga Darmadi menggunakan dana CSR BUMN untuk acara itu.

“Jangan sampe salah, pilih caleg nomor satu” ajak Bendahara Megawati Institute itu seperti dalam video yang viral beredar. Diketahui Darmadi saat ini maju kembali menjadi caleg dari PDIP Dapil DKI Jakarta III.

Dalam video itu terdengar jelas saat Darmadi mengajak pilih nomor 01. Perekam video tetap menegaskan pilihan no 02. “Jangan takut, tetap pilih nomor 02. Prabowo-Sandi, insya Allah menang” jawabnya.

Saat Darmadi mengajak warga memilih dirinya kembali, tampak ada pria dan wanita yang bertugas bagi-bagi amplop.

Koordinator Aksi KPB M. Yusuf mengatakan, sanksi bagi mereka yang melakukan praktik politik uang bisa dilihat di dalam Pasal 187A, 187B, dan Pasal 187C ayat 187A. ayat (1) setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia.

Baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah.

Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.0000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Ayat (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya di dalam Pasal 187B disebutkan Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), papar Yusuf.

KPB tambah Yusuf, mendesak Bawaslu RI segera menjatuhkan sangsi pada Darmadi berupa pencoretan sebagai caleg PDIP. “Bawaslu harus serahkan Darmadi ke penegak hukum Karena telah melanggar UU Pemilu”, tutup Yusuf, Ahad malam (16/12/2018)

Sebelumnya Darmanto membantah membagi-bagi amplop berisi uang. Anggota Komisi VI DPR tersebut menegaskan yang dibagi timnya itu bukan amplop isu uang seperti yang disebut dalam video. Namun, kata dia, timnya membagikan kupon untuk warga memperoleh konsumsi serta kalender.

“Begini, itu bukan uang ya. Itu kan kupon buat ambil konsumsi serta kalender baru 2019. Kalau yang ngomong itu amplop berisi uang itu enggak benar, keliru itu,” kata Darmadi Kamis (13/12).

“Tanya saja langsung ke warga yang hadir. Apa benar saya atau tim saya bagi-bagi uang dalam amplop. Tim saya sudah tahu siapa yang rekam itu video sampai nyebar kayak sekarang,” tegas Darmadi.

Continue Reading

Trending