Connect with us

TANAH AIR

Dinilai Memberatkan Kelas Menengah, Ekonom Jebolan NYU Faruk Abdullah Kritisi Kenaikan PBB DKI

Published

on

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta saat ini diketahui tengah mengkaji kenaikan berbagai pungutan pajak dan juga telah menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB). Rencana tersebut tidak terlepas dari target Pemprov DKI mengerek pendapatan pajak dari Rp36,125 triliun menjadi Rp38,125 triliun tahun ini.

Terkait dengan itu, Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) Farouk Abdullah Alwyni mengatakan, kenaikan PBB 2018 perlu di kaji ulang. Pemprov DKI diminta mempertimbangkan dampak jangka menengah dan panjang kenaikan pungutan tersebut terhadap masyarakat. Alasannya, sejak 2014, Jakarta telah mengalami kenaikan tarif PBB yang fantastis, yakni bisa lebih dari 500%.

“Pemprov DKI Jakarta beralasan kenaikan itu dilakukan karena sebelumnya tidak pernah ada kenaikan PBB. Tapi alasan ini tidak akurat jika me-review pergerakan kenaikan PBB di tahun-tahun sebelumnya,” katanya melalui siaran pers, Sabtu (26/5/2018).

Farouk melihat kenaikan tersebut berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat Jakarta. Menurut dia, pihak yang paling dirugikan dalam hal ini adalah kelas menengah.

Di satu sisi, Farouk mengapresiasi kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang mencabut diskon PBB sebesar 50% untuk lapangan golf. Diskon besar untuk lapangan golf menurutnya memang sangat tidak proporsional. Sementara, imbuhnya, untuk anggota masyarakat biasa, perlu mendapatkan PBB yang proporsional.

Menurut Farouk, pungutan PBB yang semakin tinggi akan membebani para pemilik rumah di dalam kota, khususnya daerah Jakarta Pusat. Pertimbangan peningkatan pajak karena suatu daerah adalah daerah komersial menurutnya digeneralisir secara tidak proporsional.

“Karena lepas dari daerah Thamrin dan Sudirman, peningkatan PBB berdampak ke wilayah sekitarnya. Padahal, daerah sekitar Thamrin dan Sudirman itu rumah dan bangunan komersial masih bercampur,” paparnya.

Dia menambahkan, jika mempelajari konteks perpajakan internasional bagi masyarakat negara-negara maju, kebijakan tersebut terasa janggal. Terlebih di negara maju, setiap peningkatan pajak harus diimbangi perbaikan pelayanan publik dan juga infrastruktur.

Farouk mencontohkan regulasi perpajakan di Los Angeles, AS, yang mana maksimum peningkatan property tax (PBB) tidak boleh lebih dari 2% setiap tahun. Di negara bagian New South Wales dan Victoria, Australia, kata dia, rumah tinggal utama bahkan tidak dikenakan property tax sama sekali. Sedangkan di Belanda, maksimum kenaikan property tax tidak boleh melebihi inflasi setiap tahunnya.

Sehubungan dengan itu, Farouk mengusulkan agar Gubernur DKI perlu mengkaji ulang peningkatan PBB di tahun 2014 dan 2018, agar pada tahun 2019 dapat dilakukan pengurangan mendasar terhadap pembebanan PBB yang ada sekarang ini, khususnya untuk rumah-rumah tinggal. Penetapan PBB, tegas dia, tetap perlu mempertimbangkan kapasitas masyarakat secara umum.

Selanjutnya, realisasi peningkatkan NJOP tidak kena pajak menjadi Rp2 miliar di 2018 menurutnya adalah hal yang positif. Tetapi, agar kebijakan yang ada menjadi bermanfaat secara lebih menyeluruh, maka nilai tersebut perlu menjadi pengurang dari nilai-nilai NJOP yang berada di atasnya.

Di samping itu perlu juga perubahan penetapan persentase empat tarif PBB-P2 yang berlaku berdasarkan Perda No 16/2011, yaitu tarif 0,01% untuk NJOP < Rp200 juta, tarif 0,1% untuk NJOP Rp200 juta sampai dengan < Rp2 miliar, tarif 0,2% untuk NJOP Rp2 miliar sampai dengan < Rp10 miliar, dan tarif 0,3% untuk NJOP Rp10 miliar atau lebih. Mengingat NJOP s/d Rp2 miliar sudah tidak dikenakan pajak, maka otomatis tarif nilai NJOP > Rp2 miliar sampai dengan < Rp10 miliar perlu di buat menjadi 0,1%, dengan penyesuaian lebih jauh dari nilai di atasnya.

Sehubungan dengan point di atas, kebijakan pembebasan pajak kepada rumah tinggal utama perlu di pertimbangkan, khususnya bagi para penduduk senior, yang dikategorikan sebagai anggota masyarakat yang berumur lebih dari 55 tahun dan/ataupun anggota masyarakat yang tidak berpenghasilan tinggi.

Dalam hal ini, petugas UPPD menurutnya perlu diberikan kapasitas yang lebih baik dan memadai dalam membaca kondisi riil yang dihadapi setiap anggota masyarakat dan melihat kapasitas riil warga dalam membayar PBB. Kemudian, perlu membuat kebijakan-kebijakan yang lebih ramah dan substantif dalam mengakomodasi permohonan pengurangan pajak setiap warga.

Terakhir, menurut dia sudah saatnya Pemda DKI maupun pemda lainnya untuk mulai meningkatkan pendapatan non-pajak. BUMD-BUMD yang ada perlu di optimalkan untuk memberikan pendapatan. Di samping itu potensi-potensi pendapatan non-pajak lainnya perlu terus di bangun.

Continue Reading
Comments

TANAH AIR

Komite I DPD RI Lakukan Kunjungan Kerja Ke Papua Barat

Published

on

By

Walikota Sorong: Saya Kaget Kok Gubernur Tahan Dana Otsus

Komite I DPD RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kota Sorong, Papua Barat pada Senin (17/9). Dalam kunjungan kerjanya, Komite I DPD RI dipimpin oleh pimpinan yang terdiri dari Wakil Ketua Jacob Esau Komigi (Dapil Papua Barat) dan Wakil Ketua Fahira Idris (Dapil DKI Jakarta).

Kedua pimpinan Komite I DPD RI ini didampingi oleh anggota yang terdiri dari Eni Sumarni (Dapil Jabar), Napa Johannes Awat (Dapil Kalteng) dan Abdul Qodir Amir Hartono atau yang akrab disapa Gus Ton (Dapil Jatim). Pimpinan dan anggota Komite I DPD RI diterima oleh Walikota Sorong, Lambert Jitmau beserta jajarannya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kunjungan Kerja kali ini terkait pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus diberikan dan diberlakukan untuk Provinsi Papua Papua Barat.

Dalam sambutan pengantarnya, Jacob Esau Komigi kembali mengingatkan bahwa pelaksanaan desentralisasi asimetris dalam bentuk otonomi khusus Papua Barat yang telah tertuang dalam UU merupakan komitmen Pemerintah Pusat memberikan kekhususan kepada Papua Barat berupa kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua Barat. “Otsus harus dilanjutkan tetapi dengan rasa daerah, bukan Jakarta”, tegas Jacob.

Jacob menambahkan perlunya evaluasi UU Otsus Papua Barat dan Papua demi keberlanjutan dana otsus untuk pembangunan Papua Barat dan Papua. Evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul antara lain belum adanya Perdasus dan Perdasi di Papua dan Papua Barat, kemiskinan, pelayanan publik khususnya Pendidikan dan Kesehatan, keterbatasan infrastruktur penunjang ekonomi, relasi Pusat-Provinsi dan Provinisi Kab/Kota, dan kewenangan serta regulasi, dan kondisi sosial, politik dan keamanan yang mengancam keutuhan NKRI.

Walikota Sorong, Lambert Jitmau menyambut baik sikap politik Komite I DPD RI terhadap keberlanjutan otonomi khusus Papua Barat. Menurutnya, untuk mendapatkan otonomi khusus Papua dan Papua Barat ini merupakan perjuangan berat dari warga Papua beserta wakil – wakilnya di Jakarta. Karena itu, Lambert meminta kepada semua pihak untuk memanfaatkan UU Otsus ini terutama keberadaan dana otsus untuik kesejahteraan warga asli Papua dan asal Papua. Menurutnya, dana otsus yang yang akan selesai 6 tahun lagi ini harus diperpanjang dengan melakukan evaluasi total terlebih dahulu. Dari aspek penggunaan, lanjut Lambert, dana otsus sudah cukup baik karena digunakan untuk 4 bidang prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Lambert menambahkan persoalan dana otsus sesungguhnya bukan di Pemerintah Pusat di Jakarta, melainkan di Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua. Selama ini Dana otsus ditransfer oleh Pemerintah Pusat ke Pemprov Papua Barat. Masalahnya adalah Pemprov seringkali menahan dana otsus tersebut, tidak langsung dibagi ke Kabupaten/Kota. “Saya kaget kok Gubernur tahan dana otsus, untuk apa?”, tegas Lambert. Sebagai contoh ditahun 2018 ini dana otsus untuk Papua Barat sebesar Rp. 7 triliun, namun sampai saat ini baru Rp. 3 triliun yang sudah dibagi ke Kabupaten/Kota. “Ini artinya daya serap dari Pemprov rendah toh? Kapan lagi mau habiskan yang Rp 4 triluin untuk masyarakat? Karena bulan–bulan ini sampai pada Desember nanti kami semua akan disibukan dengan laporan – laporan”, ujar Lambert.

Karena itu, menurut Lambert, terkait dana otsus perlu ada formula baru kedepannya. Pertama, Lambert mengusulkan agar dana otsus dibagi habis oleh pemerintah pusat berdasarkan prioritas (spesific grant) dan ditransfer langsung ke Kabupaten.Kota. Meskipun Gubernur adalah koordinator Otsus dan wakil pemerintah pusat di daerah, Lambert secara tegas meminta Komite I DPD RI untuk menyampaikan aspirasi dana otsus Papua Barat ditransfer langsung kepada Kabupaten/Kota. “Mohon Komite I DPD sampaikan aspirasi ini kepada Mendagri dan Menkeu”, tambah Lambert.

Kedua, lanjut Lambert, terkait indikator penentuan jumlah dana otsus. Sejatinya dana otsus untuk Kabupaten/Kota berdasarkan indikator jumlah penduduk, bukan luas wilayah. “Kami ingin membangun SDM Papua Barat yang cerdas agar tidak semakin tertinggal dari Jawa, maka butuh dukungan dana otsus”, ujar Lambert.

Sebagai informasi, Kota Sorong yang memiliki penduduk paling padat di Provinsi Papua Barat mendapat dana otsus tahuj 2018 ini sebesar Rp. 160 M untuk membiayai 5 sektor prioritas yaitu kebijakan afirmasi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi.

Menanggapi aspirasi dari Walikota Sorong tersebut, Komite I DPD RI berjanji akan memperjuangkan keberlanjutan UU Otsus Papua Barat. Fahira Idris menjelaskan bahwa seringkali aspirasi DPD RI tidak didengar ketika rapat tripatrit bersama DPR dan Pemerintah. Namun demikian, Fahira yakin dengan dukungan penuh dari warga Papua Barat ini aspirasi dari Papua Barat akan disetujui oleh DPR dan Pemerintah. (As / Foto : Ist)

Continue Reading

TANAH AIR

Cegah Rupiah Jatuh, Aktivis Perempuan Deklarasikan Gerakan Pengawal Rupiah Perempuan Perisai Bangsa

Published

on

By

JAKARTA – KETUA Departemen Ketahanan Nasional Gerakan Nasional Peduli Narkoba Tawuran dan Anarkisme (GEPENTA) Periode 2017-2022,  Ari Sinaga mendeklarsikan gerakan perempuan untuk membela keterpurukan rupiah dari dolar yang kini telah melanda Indonesia.

Ari yang menjabat sebagai Ketua Umum Gerakan Pengawal Rupiah Perempuan Perisai Bangsa mengatakan bahwa dengan pelbagai profesinya saat ini, kaum perempuan sesungguhnya memiliki peranan significan untuk membantu pemerintah dan rakyat Indonesia dari krisis monter yang berkepanjangan.

“Kami memanggilmu Wahai Perisai Bangsa, PULANG LAH, ayo pulang, kembalilah ke posisimu,” ujar Ari kepada redaksi hari ini Kamis (6/9/2019).

Ari menjelaskan, Bangsa ini telah lama kau biarkan,  kau asik terbang bersama kupu-kupu, bermain dengan warna-warna semu.

“SADAR” bahwasannya keadaan Bangsa kita seperti ini adalah pembiaran berlarut larut yang dengan sadar kita lakukan. Kerusakan tatanan disana-sini karena kita tidak punya daya halau, karena merasa bukan kewajiban personal tapi tugas orang lain…Diperparah lagi hilangnya perisai bangsa…

Siapa perisai itu? Kita, Kitalah Perisai Bangsa… Ingat!

Perilaku berBudaya Perempuan Indonesia, termasuk saya, yang lambat laun senang dengan infiltrasi budaya Asing dan terkadang berakrab diri dengan kebanggaan Signature, Symbol produk Asing.menyebabkan ketergantungan yang luar biasa besar pada Wilayah Dapur, Sumur, Kasur dan Busur. Padahal  kewajiban terbesarnya adalah memberikan pengaruh kepada anak-anaknya untuk mampu membangun symbol-symbol produk negeri sendiri.

Ingatlah….Kembali pada masanya dulu. Perempuan Indonesia lah yang menjadi gawang dan penahan denang menjaga Budaya asal, berperilaku sederhana,  sehingga proxy yang masuk tidak mampu menembus dinding dinding ketahanan budaya.

Begitu kita gagap budaya disanalah madrasattun Ummi tergerus, maka jangan kaget ketika situasi menjadi begini.

Karena benteng sejati terletak pada kekuatan Perempuannya.

Kita yakin kita Mampu kembali PULANG sebagai perisai bangsa, cukup sudah hiruk pikuk semu yang meninabobokkan kita. Ayo kita galang bersama fitrah kita kembali jadi Pasukan Penjaga Busur Ekonomi melalui Dapur, Sumur, Kasur sehingga mengembalikan lagi kekuatan kita Benteng PERTIWI.

Ayo Ibu-Ibu Pegawai Pemerintah, Ibu-Ibu Wiraswasta, Ibu-Ibu Pekerja, Ibu-Ibu Rumah Tangga, dan rekan Selebriti kita maju, dan rebut kembali Kewajiban kita untuk mengubah GAYA HIDUP KITA Menjadi PERISAI BANGSA PENGAWAL RUPIAH. (Alvin)

 

Redaksi : tabayun.online@gmail.com

 

Continue Reading

TANAH AIR

Pendekatan Kreatif Dalam Perkembangan Psikologi Remaja

Published

on

By

Oleh : Umar Salim, S.IP, M.A. (Pegiat Gerakan Pemuda Jakarta Anti Narkoba)

 

Baru-baru ini, dunia berita kembali diramaikan dengan adanya seorang pelajar yang tewas lantaran dikeroyok pelajar lain di Jakarta. Baik korban maupun pelaku merupakan para pelajar SMA yang berusia 16an tahun. Sungguh suatu peristiwa naas dan mengenaskan. Ditambah lagi, pihak kepolisian mengindikasi adanya pengaruh minuman keras pada para pelaku.

Gambaran pelajar yang semestinya sarat akan hal baik karena terdidik seketika tercoreng dengan coretan buruk. Tawuran, minum-minuman keras atau bahkan narkoba nampaknya sudah mewarnai sebagian pelajar kita. Pelajar sebagai sosok muda yang terdidik seharusnya menjadi ikon sekaligus aset pengharapan bangsa dan negara kelak.

Pada saat SMA, seseorang sedang mengalami transisi dari masa anak-anak menuju dewasa yang biasa disebut dengan masa remaja (adolescence). Masa ini merupakan masa kritis dalam pembentukan jati diri seseorang yang pada masa tersebut juga terjadi perkembangan-perkembangan yang signifikan, tidak hanya perkembangan fisik, namun juga perkembangan psikologi dan emosi.

Menurut Santrock (2003), pada masa remaja seseorang banyak menghadapi permasalahan yang sangat rumit karena masanya sedang dalam fase transisi. Terkadang dalam menghadapi berbagai masalah baru tersebut, seorang remaja akan cenderung menghindari berbagai permasalahan yang rumit dan akan cenderung mencari ketenangan yang salah satu pelariannya melalui minuman keras.

Sangat disayangkan ketika para remaja di DKI Jakarta saat ini terjerumus dalam kebiasaan meminum minuman keras sebagai salah satu solusi dalam menghadapi permasalahan dalam proses perkembangan psikologinya. Pada tahapan ini seharusnya para remaja diarahakan untuk melakukan hal-hal yang kretif sebagai tempat aktualisasi diri mereka ketika sedang menghadapi masalah. Pendekatan melalui hal-hal yang menyenangkan dan kreatif seharusnya dikedepankan dalam membantu proses perkembangan remaja kedepan.

Pemuda merupakan cikal bakal pemimpin bangsa. Itulah yang menjadi dasar Gerakan Pemuda Jakarta Anti Narkoba (GPJAN) dalam bergerak melawan narkoba dan miras di kalangan pemuda. Jika pemuda telah terkontaminasi dengan penyakit bernama kecanduan miras dan narkoba, nasib bangsa ke depan bisa jadi sangat memilukan.

GPJAN dalam gerakannya sebagai mitra masyarakat dan pemerintah dalam memberantas miras dan narkoba di kalangan pemuda berupaya menggunakan pendekatan-pendekatan kreatif. Pemuda dan pelajar yang menjadi target edukasi GPJAN tentu sangat mengakrabi media sosial dengan aneka ragam jenisnya. Medsos bisa menjadi senjata tajam yang membahayakan pelajar jika tidak digunakan secara bijak. Pun medsos bisa menjadi sarana edukasi efektif untuk mencerdaskan para pemuda. GPJAN aktif membuat film pendek kreatif, aneka perlombaan di medsos dengan sisipan nilai gerakan lawan miras dan narkoba.

Sudah semestinya gerakan masyarakat lebih proaktif lagi membersamai pemerintah, para orang tua dan masyarakat dalam memberantas narkoba di kalangan pemuda. Hal ini sangat diperlukan agar gerakan lebih massif dan efektif.

Continue Reading

Trending