Connect with us

TANAH AIR

Dinilai Memberatkan Kelas Menengah, Ekonom Jebolan NYU Faruk Abdullah Kritisi Kenaikan PBB DKI

Published

on

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta saat ini diketahui tengah mengkaji kenaikan berbagai pungutan pajak dan juga telah menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB). Rencana tersebut tidak terlepas dari target Pemprov DKI mengerek pendapatan pajak dari Rp36,125 triliun menjadi Rp38,125 triliun tahun ini.

Terkait dengan itu, Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) Farouk Abdullah Alwyni mengatakan, kenaikan PBB 2018 perlu di kaji ulang. Pemprov DKI diminta mempertimbangkan dampak jangka menengah dan panjang kenaikan pungutan tersebut terhadap masyarakat. Alasannya, sejak 2014, Jakarta telah mengalami kenaikan tarif PBB yang fantastis, yakni bisa lebih dari 500%.

“Pemprov DKI Jakarta beralasan kenaikan itu dilakukan karena sebelumnya tidak pernah ada kenaikan PBB. Tapi alasan ini tidak akurat jika me-review pergerakan kenaikan PBB di tahun-tahun sebelumnya,” katanya melalui siaran pers, Sabtu (26/5/2018).

Farouk melihat kenaikan tersebut berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat Jakarta. Menurut dia, pihak yang paling dirugikan dalam hal ini adalah kelas menengah.

Di satu sisi, Farouk mengapresiasi kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang mencabut diskon PBB sebesar 50% untuk lapangan golf. Diskon besar untuk lapangan golf menurutnya memang sangat tidak proporsional. Sementara, imbuhnya, untuk anggota masyarakat biasa, perlu mendapatkan PBB yang proporsional.

Menurut Farouk, pungutan PBB yang semakin tinggi akan membebani para pemilik rumah di dalam kota, khususnya daerah Jakarta Pusat. Pertimbangan peningkatan pajak karena suatu daerah adalah daerah komersial menurutnya digeneralisir secara tidak proporsional.

“Karena lepas dari daerah Thamrin dan Sudirman, peningkatan PBB berdampak ke wilayah sekitarnya. Padahal, daerah sekitar Thamrin dan Sudirman itu rumah dan bangunan komersial masih bercampur,” paparnya.

Dia menambahkan, jika mempelajari konteks perpajakan internasional bagi masyarakat negara-negara maju, kebijakan tersebut terasa janggal. Terlebih di negara maju, setiap peningkatan pajak harus diimbangi perbaikan pelayanan publik dan juga infrastruktur.

Farouk mencontohkan regulasi perpajakan di Los Angeles, AS, yang mana maksimum peningkatan property tax (PBB) tidak boleh lebih dari 2% setiap tahun. Di negara bagian New South Wales dan Victoria, Australia, kata dia, rumah tinggal utama bahkan tidak dikenakan property tax sama sekali. Sedangkan di Belanda, maksimum kenaikan property tax tidak boleh melebihi inflasi setiap tahunnya.

Sehubungan dengan itu, Farouk mengusulkan agar Gubernur DKI perlu mengkaji ulang peningkatan PBB di tahun 2014 dan 2018, agar pada tahun 2019 dapat dilakukan pengurangan mendasar terhadap pembebanan PBB yang ada sekarang ini, khususnya untuk rumah-rumah tinggal. Penetapan PBB, tegas dia, tetap perlu mempertimbangkan kapasitas masyarakat secara umum.

Selanjutnya, realisasi peningkatkan NJOP tidak kena pajak menjadi Rp2 miliar di 2018 menurutnya adalah hal yang positif. Tetapi, agar kebijakan yang ada menjadi bermanfaat secara lebih menyeluruh, maka nilai tersebut perlu menjadi pengurang dari nilai-nilai NJOP yang berada di atasnya.

Di samping itu perlu juga perubahan penetapan persentase empat tarif PBB-P2 yang berlaku berdasarkan Perda No 16/2011, yaitu tarif 0,01% untuk NJOP < Rp200 juta, tarif 0,1% untuk NJOP Rp200 juta sampai dengan < Rp2 miliar, tarif 0,2% untuk NJOP Rp2 miliar sampai dengan < Rp10 miliar, dan tarif 0,3% untuk NJOP Rp10 miliar atau lebih. Mengingat NJOP s/d Rp2 miliar sudah tidak dikenakan pajak, maka otomatis tarif nilai NJOP > Rp2 miliar sampai dengan < Rp10 miliar perlu di buat menjadi 0,1%, dengan penyesuaian lebih jauh dari nilai di atasnya.

Sehubungan dengan point di atas, kebijakan pembebasan pajak kepada rumah tinggal utama perlu di pertimbangkan, khususnya bagi para penduduk senior, yang dikategorikan sebagai anggota masyarakat yang berumur lebih dari 55 tahun dan/ataupun anggota masyarakat yang tidak berpenghasilan tinggi.

Dalam hal ini, petugas UPPD menurutnya perlu diberikan kapasitas yang lebih baik dan memadai dalam membaca kondisi riil yang dihadapi setiap anggota masyarakat dan melihat kapasitas riil warga dalam membayar PBB. Kemudian, perlu membuat kebijakan-kebijakan yang lebih ramah dan substantif dalam mengakomodasi permohonan pengurangan pajak setiap warga.

Terakhir, menurut dia sudah saatnya Pemda DKI maupun pemda lainnya untuk mulai meningkatkan pendapatan non-pajak. BUMD-BUMD yang ada perlu di optimalkan untuk memberikan pendapatan. Di samping itu potensi-potensi pendapatan non-pajak lainnya perlu terus di bangun.

Continue Reading
Comments

TANAH AIR

Sumpah Pemuda 2018 : Bersatu Menolak Perpecahan Bangsa Dari Semua Hasutan Tentang Isu Keberagaman

Published

on

By

Oleh : Teuku Gandawan Xasir – StrategiIndonesia™

 

Sebuah bangsa pastilah memiliki dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, demikian pula Indonesia. Akan selalu ada orang-orang yang sangat paham dengan tujuan kebangsaan, ada yang kurang paham dan ada yang memang tak paham dan enggan menjadi paham.

Kenapa selalu ada orang yang enggan paham atau tidak mau paham? Itulah kehidupan. Semua bangsa mengalami dan memiliki kelompok orang-orang yang menjadi sampah masyarakat mereka. Itu kenapa di setiap bangsa selalu ada pelaku kriminal, pembuat onar, pengadu domba, koruptor, pembela koruptor, kaum anarki, kaum perampas hak-hak publik dan sebagainya.

Hari ini kita tiba pada tanggal 28 Oktober 2018, tanggal dimana 90 tahun lalu yaitu pada 28 Oktober 1928, muncul sekelompok orang-orang cerdas dan berjiwa nasionalis bersikap tegas dan utuh untuk menyatakan keinginannya agar bangsa ini menjadi bangsa yang utuh, produktif dan hidup dalam harmoni yang penuh kesadaran demi kebaikan bersama.

Hari ini 28 Oktober 2018, kita menghadapi ulang kebusukan masa lalu. Dimana sebagian dari kita sibuk mengadu domba seolah bangsa ini sedang di pinggir perpecahan karena menolak keberagaman. Celakanya yang sibuk menghasut seolah adanya perpecahan keberagaman adalah orang-orang yang memegang otoritas kegiatan publik. Pihak yang harusnya menjaga persatuan malah sibuk menjaga agar terus ada konflik untuk bisa dimanfaatkan dan disalahgunakan.

Padahal pada saat yang sama, hari ini, kita sebenarnya masih sangat banyak yang hidup normal. Tidak ada saling benci di pasar-pasar dan mall-mall. Tidak ada saling benci di kantor-kantor dan tempat olahraga. Tidak ada saling benci di banyak tempat. Yang ada hanya sekelompok minoritas orang yang terus menghasut kebencian di sosial media, menghasut seolah adalah perpecahan agama, menghasut seolah ada tirani mayoritas, menghasut seolah ada penindasan beragama.

Kita yang mayoritas dan tidak terjebak urusan hasut menghasut ini, harus sadar betul bahwa kita tengah terus diprovokasi oleh mereka. Kita ajak lelah sebagai bangsa agar sibuk saling hina dan saling benci. Tujuannya apa? Agar kita mayoritas sibuk dengan hal tersebut, sementara mereka para pembusuk ini bisa sibuk memperkaya diri dengan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari kekayaan negara dengan berbagai cara menggunakan jabatan dan fasilitas yang mereka kuasai.

Kita harus menghentikan ini semua. Kita perlu segera bangkit dan sadar untuk mengembalikan tujuan hidup bangsa ini sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Saatnya mulai 28 Oktober 2018 kita mengucapkan sikap dan janji, untuk menolak semua hasutan tentang isu perpecahan dalam keberagamanan. Tidak ada perpecahan karena keberagaman dalam bangsa ini.

Kita tak pernah membahas siapa jadi apa dalam bidang olahraga, tapi itu pula yang digoreng-goreng para penghasut. Dua event Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018 hampir jadi event para manusia busuk hati ini untuk mengadu domba. Berulang-ulang mereka mengobarkan isu agar bersatu dalam keberagaman. Padahal sejak dahulu kala pelatnas olahraga kita tak ada isu SARA dan tak pernah SARA melihat siapa yang juara. Syukurnya kita tak terjebak oleh semua isu kaum busuk ini.

Mulai 28 Oktober 2018, kita harus canangkan persatuan. Tolak semua pembusuk dan pengadu domba. Cukup sudah para pembusuk ini terus berkoar-koar sejak 2014. Mari kita mulai titik baru hidup bangsa ini, melangkah bersatu sesungguhnya tanpa para manusia busuk jiwa. Mari kita bersumpah untuk membangun Indonesia yang satu tanpa para pembusuk, hari ini juga!

28 Oktober 2018, 11.15
Bersumpah Untuk Bangsa Menolak Semua Para Pembusuk

Continue Reading

TANAH AIR

Soedarmo: Ormas Mitra Pemerintah dalam Pembangunan

Published

on

By

MANADO – KEMENTRIAN DALAM NEGERI melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menggelar Forum Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan, Penyandang Difabel, dan Kelompok Rentan/Marjinal Lainnya bertempat di Ballroom Hotel Sintesa Peninsula Manado pada tanggal 25 Oktober 2018.

Acara ini merupakan salah satu rangkaian dari Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PKNRM) Tahun 2018. PKNRM sendiri merupakan perhelatan nasional yang bertujuan menunjukkan kepada masyarakat mengenai aksi nyata pemerintah dalam mengimplementasikan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Acara dibuka oleh Soedarmo, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

“Ormas menjadi aset berharga bagi bangsa Indonesia. Hari ini, terhitung ada 393.655 Ormas yang terdaftar di Pemerintah. Padahal, 2 minggu lalu, jumlah Ormas masih berjumlah 390.000. Ini berarti ada pertambahan sekitar 3.000 Ormas dalam jangka waktu beberapa minggu.” ujar Soedarmo.

Soedarmo mengatakan bahwa hal ini menunjukkan betapa besarnya potensi Ormas di Indonesia. Pemerintah harus bisa menjadi pembina Ormas yang baik agar dalam berkegiatan Ormas bisa menjadi mitra yang baik dalam bersama-sama membangun Bangsa dan Negara. Pemerintah akan mengapresiasi Ormas dan Pemerintah Daerah yang telah melakukan pembinaan Ormas di daerahnya melalui ajang Penghargaan Terhadap Ormas yang akan diadakan pada tangal 6 November 2018, dimana tahun ini sudah menjadi tahun kedua Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan kepada Ormas yang telah berkontribusi dalam pembangunan Bangsa Indonesia.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara, Drs. Meiki M. Onibala, M.Si, menyampaikan selamat datang di kota manado. Mewakili Gubernur Sulawesi Utara, Meiki  menyampaikan bahwa kegiatan Forum Kemitraan semacam ini menjadi penting untuk diadakan sebagai sarana berkomunikasi  dalam rangka menyelesaikan masalah yang dihadapi bangsa ini dalam bidang peningkatan kapasitas kelompok perempuan, penyandang difabel, dan kelompok rentan/marjinal lainnya.

“Jika semua ini dilakukan maka akan berkontribusi bagi visi Sulawesi Utara yang berdikari dalam bidang ekonomi,” tegas Meiki.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pembekalan materi bidang Politik dan Pemerintahan Umum kepada para peserta dari Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Didi Sudiana, SE., MM, Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Drs. Lutfi T.M.A., M.Si, Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan, Dr. Prabawa Eka Soesanta, S.Sos,. M.Si, Plt. Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Drs. Syarmadani, M.Si dan Direktur Kewaspadaan Nasional, Dr. Drs. Akbar Ali, M,Si.

Dalam paparannya, Didi Sudiana menyampaikan bahwa di kalangan generasi muda sendiri banyak yang belum memahami ideologi bangsa, dan Pemerintah berharap melalui peran serta masyarakat yang tergabung dalam ormas bisa memberikan kontribusi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat kita, khususnya generasi muda.

Sementara itu, Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Lutfi menegaskan bahwa Pemerintah saat ini sangat berkomitmen dalam menjalankan roda pembangunan, dan diharapkan peran serta Ormas agar pembangunan yang sudah berjalan di rute yang benar ini bisa terus berlanjut.

Terakhir, Syarmadani selaku Plt. Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya menekankan peran Ormas sebagai mitra pemerintah, yang bisa diajak memberikan kritik dan saran yang positif dalam rangka bersama-sama membangun bangsa. (zul dan endi)

Continue Reading

TANAH AIR

BNP2TKI Partisipasi Trade Expo Indonesia 2018 di BSD Gelar Aktraksi PMI Terdidik

Published

on

By

JAKARTA – PENEMPATAN Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terus mendapat perhatian sejak Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) berdiri tahun 2006.

Program penempatan ini telah berjalan yaitu melalui skema kebijakan Private to Private (P to P), Government to Private (G to P), Government to Government (G to G), Penempatan untuk kepentingan perusahaan sendiri (Intern Corporate Transfered) dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atas kehendak sendiri (Pekerja Mandiri).

Salah satu instrumen kebijakan untuk mempromikan PMI terdidik yaitu mengikuti ajang pameran PMI baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk tahun 2018 ini, BNP2TKI melalui Kedeputian Kerjasama Luar Negeri (KLN) dan Promosi telah berpartisipasi dalam kegiatan Trade Expo Indonesia (TEI) sejak tahun 2008 dan menjadi agenda tahunan yang dilaksanakan oleh BNP2TKI dalam rangka mempromosikan PMI Terampil ke calon pengguna (user) ataupun agensi dari luar negeri yang hadir dalam kegiatan TEI.

Menurut Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi BNP2TKI, Drg. Elia Rosalina Afif, MARS, MKK, kegiatan TEI tahun 2018 ini BNP2TKI menempati Hall 5 booth 48-50 Gedung ICE BSD. Pada pameran ini BNP2TKI juga telah mengajak partisipasi 12 Institusi Pendidikan dan Vocational Training dari sektor-sektor unggulan seperti Hospitality, Kesehatan, Manufaktur dan IT untuk mengisi Booth yang telah disediakan dan juga menampilkan Skill Demonstration selama kegiatan TEI berlangsung. BNP2TKI juga akan menampilkan produk-produk hasil pemberdayaan PMI Purna yang diharapkan dapat menjadi peluang bisnis dengan buyer/ pengusaha dari luar negeri

“Kami berharap para pengusaha (buyers) yang dibawa langsung oleh Perwakilan RI di luar negeri bisa mendapat PMI terdidik di negara-negara penempatan,” harap Elin sapaan akrabnya.

Pada Pameran tahun ini seperti biasanya juga ada  kegiatan Employment Business Meeting (EBM) yang dilaksanakan 2 kali yaitu pada tanggal 24 Oktober 2018 di JHL Solitaire Serpong Tangerang dan tanggal 26 Oktober 2018 di ruang Garuda 5 a dan b Gedung ICE BSD.

Kegiatan EBM ini bertujuan untuk :

  1. Memfasilitasi pertemuan antara Calon Pengguna dan Agensi dari Luar Negeri dengan Para PPTKIS dan Sumber Supply Calon Pekerja Migran Indonesia di Dalam Negeri dalam forum one on one meeting.
  2. Mendapatkan informasi terkini tentang potensi lowongan jabatan berikut kualifikasi kompetensi dan sertifikasi yang bisa di isi oleh Pekerja Migran Indonesia khususnya di negara-negara non traditional countries.
  3. Sharing informasi mengenai potensi suplai Pekerja Migran Indonesia di berbagai sektor unggulan seperti Tenaga Kesehatan, Hospitality dan Manufaktur.

Elin menambahkan, adapun kegiatan EBM Tanggal 24 Oktober 2018 akan dihadiri 5 perusahaan dan agensi dari Polandia yang membutuhkan PMI di sektor pengelasan (welder), careworker dan supir truk.  Selanjutnya pada EBM tanggal 26 Oktober 2018 akan dihadiri perusahaan dan agensi dari Kuwait, Jepang dan Malaysia. Dari dalam negeri telah mendaftar kurang lebih 25 P3MI yang akan menjadi mitra dalam one on one meeting dengan calon pengguna dan agensi dari luar negeri.

“Kami berharap pada kegiatan TEI tahun 2018 ini dapat menghasilkan peluang-peluang kerja untuk PMI terampil di berbagai sektor baik khususnya di negara-negara non tradisional,” pungkas Elin. (Alvin)

 

Continue Reading

Trending