Connect with us

TANAH AIR

Dinilai Memberatkan Kelas Menengah, Ekonom Jebolan NYU Faruk Abdullah Kritisi Kenaikan PBB DKI

Published

on

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta saat ini diketahui tengah mengkaji kenaikan berbagai pungutan pajak dan juga telah menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB). Rencana tersebut tidak terlepas dari target Pemprov DKI mengerek pendapatan pajak dari Rp36,125 triliun menjadi Rp38,125 triliun tahun ini.

Terkait dengan itu, Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) Farouk Abdullah Alwyni mengatakan, kenaikan PBB 2018 perlu di kaji ulang. Pemprov DKI diminta mempertimbangkan dampak jangka menengah dan panjang kenaikan pungutan tersebut terhadap masyarakat. Alasannya, sejak 2014, Jakarta telah mengalami kenaikan tarif PBB yang fantastis, yakni bisa lebih dari 500%.

“Pemprov DKI Jakarta beralasan kenaikan itu dilakukan karena sebelumnya tidak pernah ada kenaikan PBB. Tapi alasan ini tidak akurat jika me-review pergerakan kenaikan PBB di tahun-tahun sebelumnya,” katanya melalui siaran pers, Sabtu (26/5/2018).

Farouk melihat kenaikan tersebut berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat Jakarta. Menurut dia, pihak yang paling dirugikan dalam hal ini adalah kelas menengah.

Di satu sisi, Farouk mengapresiasi kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang mencabut diskon PBB sebesar 50% untuk lapangan golf. Diskon besar untuk lapangan golf menurutnya memang sangat tidak proporsional. Sementara, imbuhnya, untuk anggota masyarakat biasa, perlu mendapatkan PBB yang proporsional.

Menurut Farouk, pungutan PBB yang semakin tinggi akan membebani para pemilik rumah di dalam kota, khususnya daerah Jakarta Pusat. Pertimbangan peningkatan pajak karena suatu daerah adalah daerah komersial menurutnya digeneralisir secara tidak proporsional.

“Karena lepas dari daerah Thamrin dan Sudirman, peningkatan PBB berdampak ke wilayah sekitarnya. Padahal, daerah sekitar Thamrin dan Sudirman itu rumah dan bangunan komersial masih bercampur,” paparnya.

Dia menambahkan, jika mempelajari konteks perpajakan internasional bagi masyarakat negara-negara maju, kebijakan tersebut terasa janggal. Terlebih di negara maju, setiap peningkatan pajak harus diimbangi perbaikan pelayanan publik dan juga infrastruktur.

Farouk mencontohkan regulasi perpajakan di Los Angeles, AS, yang mana maksimum peningkatan property tax (PBB) tidak boleh lebih dari 2% setiap tahun. Di negara bagian New South Wales dan Victoria, Australia, kata dia, rumah tinggal utama bahkan tidak dikenakan property tax sama sekali. Sedangkan di Belanda, maksimum kenaikan property tax tidak boleh melebihi inflasi setiap tahunnya.

Sehubungan dengan itu, Farouk mengusulkan agar Gubernur DKI perlu mengkaji ulang peningkatan PBB di tahun 2014 dan 2018, agar pada tahun 2019 dapat dilakukan pengurangan mendasar terhadap pembebanan PBB yang ada sekarang ini, khususnya untuk rumah-rumah tinggal. Penetapan PBB, tegas dia, tetap perlu mempertimbangkan kapasitas masyarakat secara umum.

Selanjutnya, realisasi peningkatkan NJOP tidak kena pajak menjadi Rp2 miliar di 2018 menurutnya adalah hal yang positif. Tetapi, agar kebijakan yang ada menjadi bermanfaat secara lebih menyeluruh, maka nilai tersebut perlu menjadi pengurang dari nilai-nilai NJOP yang berada di atasnya.

Di samping itu perlu juga perubahan penetapan persentase empat tarif PBB-P2 yang berlaku berdasarkan Perda No 16/2011, yaitu tarif 0,01% untuk NJOP < Rp200 juta, tarif 0,1% untuk NJOP Rp200 juta sampai dengan < Rp2 miliar, tarif 0,2% untuk NJOP Rp2 miliar sampai dengan < Rp10 miliar, dan tarif 0,3% untuk NJOP Rp10 miliar atau lebih. Mengingat NJOP s/d Rp2 miliar sudah tidak dikenakan pajak, maka otomatis tarif nilai NJOP > Rp2 miliar sampai dengan < Rp10 miliar perlu di buat menjadi 0,1%, dengan penyesuaian lebih jauh dari nilai di atasnya.

Sehubungan dengan point di atas, kebijakan pembebasan pajak kepada rumah tinggal utama perlu di pertimbangkan, khususnya bagi para penduduk senior, yang dikategorikan sebagai anggota masyarakat yang berumur lebih dari 55 tahun dan/ataupun anggota masyarakat yang tidak berpenghasilan tinggi.

Dalam hal ini, petugas UPPD menurutnya perlu diberikan kapasitas yang lebih baik dan memadai dalam membaca kondisi riil yang dihadapi setiap anggota masyarakat dan melihat kapasitas riil warga dalam membayar PBB. Kemudian, perlu membuat kebijakan-kebijakan yang lebih ramah dan substantif dalam mengakomodasi permohonan pengurangan pajak setiap warga.

Terakhir, menurut dia sudah saatnya Pemda DKI maupun pemda lainnya untuk mulai meningkatkan pendapatan non-pajak. BUMD-BUMD yang ada perlu di optimalkan untuk memberikan pendapatan. Di samping itu potensi-potensi pendapatan non-pajak lainnya perlu terus di bangun.

Continue Reading
Comments

TANAH AIR

Migran Care Curiga Ada Kepentingan Politik Dibalik Terbitnya Permenaker 291/2018

Published

on

By

JAKARTA – TAHUN politik yang sedang berjalan saat ini ternyata ada juga imbasnya pada pada urusan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesai (PMI).

Salah satu lembaga yang mencurigai ada kepentingan politik dibalik terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor (Permenaker) nomor 291 tahun 2018 tentang Penempatan PMI  melalui Satu Kanal yaitu Migran Care.

“Kami curiga ada kepentingan politik dibalik terbitnya Pemenaker Nomor 291 Tahun 2018,” ujar  Ketua Divisi Advokasi dan Kebijakan Migran Care, Siti Badriah ditemui di sela-sela kehadirannya mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementrian Tenaga Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI pada Senin (14/01/2019).

Siti menjelaskan, Permenaker ini keluar pada saat anggota DPR Komisi IX sedang reses dan di tahun politik pula. Karena itu wajar jika curiga ada kepentingan poiltik dalam percepatan keluarnya Permenaker Nomor 291.  Apalagi kalau mau ditelusuri seharusnya Kemenaker terlebih dahulu mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) sebelum mengeluarkan Peremenaker. Dari segi hukum, PP kan tingkatannya lebih tinggi daripada Permen.

Hal lain, Siti menyebutkan, Undang-Undang PMI menyebutkan perlunya keikutsertaan  Civil Society Organization (CS0) seperti Migran Care yang tidak dilibatkan dalam pembuatan Permenaker Nomor 291. Selain CSP, pemerintah juga harus melibatkan pemerintah daerah dalam penyiapan SDM Calon PMI.

“Saya melihat banyak Balai Latihan Kerja pemda yang belum siap dengan keluarnya Permenaker 291,” papar Siti.    

Pemerintah, katanya, harus mendengarkan dulu pendapat CSO dan Pemda.

Lebih lanjut Siti menjelaskan, yang terpenting sebelum menerbitkan Permen ini yaitu Pemerintah harus memastikan adanya reformasi dalam tata kelola penempatan dan perlindungan PMI. Jadi sejak 6 tahun Moratorium ke-21 negara di Timur Tengah termasuk Arab Saudi, pemerintah belum banyak melakukan perbaikan terkait kebijakan tata kelola TKI.  

“Sekali lagi, kami mendesak agar Permenaker 291 Tahun 2018 ini perlu ditinjau ulang,” paparnya.  (Maher)

Continue Reading

TANAH AIR

Rencana Penempatan TKI ke Saudi Melalui Satu Kanal Dianggap Syarat dengan Kepentingan

Published

on

By

RENCANA pemerintah membuka moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi terbatas melalui satu kanal penempatan mendapat kritik dari aktifis peduli buruh migran. Yusri Albima menyatakan pemerintah harus mempertimbangkan kembali jangan sampai mekanisme ini menimbulkan monopoli dan KKN.

“Satu kanal penempatan dan memberi hak kepada satu lembaga asosiasi untuk menempatkan TKI justru rawan nepotisme, ujungnya malah akan menghilang kan aspek transparansi dan pengawasan”, ujarnya Sabtu (5/1)

Yusri mendengar bahwa Kepmen nomor 291 sudah dikeluarkan oleh kementerian tenaga kerja. Dalam Kepmen tersebut pemerintah memberikan berbagai syarat perusahaan penempatan TKI/PMI harus memiliki pengalaman 5 tahun dalam penempatan. Tapi tidak dijelaskan kapan perusahaan tersebut beroperasi. “ini juga perlu dikritisi jangan sampai perusahaan yang dulu pernah menempatkan TKI dan terdata memiliki banyak kasus di BNP2TKI dan Perwakilan-Perwakilan RI, diskors serta tidak aktif bisa bergerak lagi. Harus jelas aturannya dan libatkan semua stakeholder sebelum memutuskan, libatkan kawan2 aktifis Peduli TKI/PMI dr semua Organisasi/Lembaga. Jadi hanya perusahaan yang uodate dalam penempatan TKI yang bisa punya hak, dan yang telah memenuhi syarat UU 18/2017” jelasnya.

Yusri menambahkan, persoalan penempatan TKI sangat syarat dengan berbagai kepentingan. Semua pihak harus sungguh sungguh-sungguh melakukan pengawasan. “Jika tidak maka cerita lama tentang eksploitasi TKI akan terulang lagi, yang akan jadi bahan kritikan para anggota dewan bila rezim Penguasa berganti,” papar Yusri.

Mantan Ketua Umum Serikat Buruh Migran GASBIINDO Pusat ini menyatakan, tugas penting yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah saat ini adalah segera menyelesaikan segala aturan turunan dari UU RI nomor 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, bukan mencabut moratorium dan membuat rencana Penempatan TKI/PMI Satu Kanal ke Kerajaan Saudi Arabia.

Rencana itu juga akan terkontaminasi dengan kepentingan Politik Pilpres 2019 bila disiarkan dilakukan saat ini. “Selesaikan dulu semua regulasi turunan dari UU 18/3017 sesuai amanahnya, setelah itu bicara Kanal dan soal teknis lainnya”. ***

Continue Reading

TANAH AIR

Ketua FBN Jakarta, Moris Kussoy Minta Warga Jakarta Bantu Program Pemda

Published

on

By

JAKARTA – KETUA Forum Bela Negara Provinsi DKI Jakarta Morris Kussoy mengingatkan pentingnya semua golongan dan lapisan sosial di ibukota untuk terus membantu Pemerintah DKI Jakarta dalam memajukan kotanya dan mensejahterakan warga nya. Pesan yang diterima redaksi, Selasa malam (18/12/2018) itu disampaikan Morris pada saat menyambut Hari Bela Negara yang jatuh pada Rabu 19 Desember 2018. Menurut Morris, Jakarta sebagai barometer pusat pemerintahan ekonomi, politik, sosial, budaya,dan pertahanan keamanan menempati posisi yang strategis. Dengan fungsinya sebagai barometer nasional maka seluruh warga Jakarta mempunyai kewajiban untuk membantu pemerintah dalam mencitrakan Jakarta sebagai kota yang beradab, kota yang maju,  aman, sejahtera. Jakarta merupakan kota bagi seluruh penduduk Indonesia untuk datang dan mencari kesempatan hidup yang lebih baik. “Jakarta merupakan ibukota negara, dan menjadi melting pot bagi semua etnis, suku, dan ras. Karena itu, semua pihak terbuka datang dan memajukan ibukota tercinta ini,” papar Morris Memasuki tahun politik dan pemilihan caleg dan presiden 2019, Morris meminta seluruh warga Jakarta untuk bersama-sama menjaga kondusifitas suhu politik, mencegah penyebaran hoax dan ujian kebencian serta mencegah adanya praktek politik uang. “Kami berharap agar seluruh warga Jakarta yang sudah mempunyai hak pilih agar ikut mencoblos pada Rabu 17 April 2019.  Mari pertahankan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bagi Provinsi DKI Jakarta yang baru saja mendapat penghargaan sebagai provinsi yang tertinggi dalam meraih skor IDI,” pungkas Morris. (Reza)
Continue Reading

Trending