Connect with us

HIKMAH

Bom Waktu Kesenjangan Sosial, Struktur Gaji Pejabat Harus di Koreksi

Published

on

UNTUK PERTAMA kalinya, Presiden Joko Widodo memberikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk para pensiunan. Sebelumnya, THR sudah diberikan sejak tahun 2016 kepada para aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS). Total yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pembayaran gaji ke-13 dan THR adalah Rp. 35,76 triliun atau 69% lebih banyak dari jumlah tahun lalu.

Kementerian Keuangan mengklaim, pembayaran gaji ke-13 dan THR tahun 2018 diharapkan bisa menyumbang sektor riil dan ekonomi Indonesia. Harapannya, pemberian THR yang berbarengan dengan libur panjang bisa mendongkrak belanja masyarakat dan mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi.

Apakah dengan kebijakan populis ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi? Artinya, masyarakat semakin sejahtera dari efek peningkatan konsumsi yang menggerakan pertumbuhan ekonomi. Belum tentu. Faktanya, pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan tingkat kesenjangan sosial di masyarakat.

Memang, dalam beberapa tahun terjadi pertumbuhan ekonomi meski dalam kondisi stagnan. Tapi selama ini yang banyak menikmati hanya sejumlah kecil, yakni kelompok elite masyarakat. Kue pertumbuhan ekonomi tidak bisa dinikmati secara merata. Berdasarkan studi World Bank, selama satu dekade s/d tahun 2015 yang menikmati pertumbuhan ekonomi hanya 20% masyarakat dan meninggalkan 80% yang lain.

Mayoritas rakyat tidak bisa merasakan pertumbuhan ekonomi tersebut, sehinggga taraf hidupnya semakin menurun bukannya makmur, yang ada justru banyak mendapakan tekanan beban hidup dari berbagai sektor. Penikmat pertumbuhan ekonomi ini hanya kelompok kecil saja akibat struktur sosial di Indonesia yang sejak zaman kolonial hingga pasca reformasi tidak berubah signifikan. Bahkah melahirkan raja-raja kecil paska berlakuknya otonomi daerah karena mental birokrat yang masih feodal dan koruptif. Nah, masih kentalnya sistem feodalistik dalam tatanan politik dan ekonomi negara ini menjadi pangkal masalahnya.

Dominan dalam kelompok kecil ini di antaranya adalah pejabat negara, kalangan militer, politikus, dan tentunya para konglomerat. Kelompok ini satu sama lain saling menyokong dan mengamankan kepentingannya masing-masing. Tak ayal, meski reformasi sudah bergulir, pertumbuhan ekonomi lagi-lagi hanya memberikan manfaat kepada kelompok kecil tersebut, yang secara bergantian leluasa mengakses sumber daya ekonomi. Sementara kelas menengah-bawah dan kalangan UMKM sulit naik kelas karena keterbatasan terhadap akses sumber daya ekonomi akibat dikuasai segelintir elite dan kroni-kroninya.

Mengutip laporan dari majalah internasional The Economist, Farouk menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat tujuh dunia dalam Crony Capitalism Index. Walaupun bukan sebuah indeks yang sempurna, indeks ini paling tidak menggambarkan sejauh mana sebuah negara memberikan kesempatan ekonomi yang lebih terbuka dan merata kepada warganegara-nya. Kondisi ekonomi yang belum benar-benar terbuka ini membuat ketimpangan sosial di Indonesia semakin parah dan akan menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak, hanya menanti momentum pemicunya. Berdasarkan studi Credit Suisse (2016) Indonesia adalah negara terburuk ke empat dalam hal ketimpangan ekonomi.

Lembaga internasional OXFAM juga memperingatkan, ketimpangan ekonomi di Indonesia sangat darurat. Dalam laporannya, OXFAM (2016) menyebutkan total harta empat orang terkaya di Indonesia, yang tercatat sebesar US$ 25 miliar setara dengan gabungan kekayaan sekitar 100 juta orang atau 40% dari total penghasilan masyarakat terbawah. Menurut laporan yang sama, pada tahun 2016, satu persen orang terkaya ini memiliki 49% atau hampir setengahnya dari total kekayaan populasi di tanah air. Hebatnya, hanya dalam sehari saja seorang konglomerat terkaya bisa mendapatkan bunga deposito 1.000 kali lebih besar dari pengeluaran 10% penduduk miskin Indonesia untuk setahun. Bahkan, jumlah uang yang diperolehnya setiap tahun dari kekayaan itu cukup untuk mengentaskan lebih dari 20 juta warga keluar dari jurang kemiskinan.

Merujuk data BPS, per September 2017, jumlah masyarakat miskin Indonesia adalah sekitar 26,6 juta, atau sekitar 10.12% dari total jumlah penduduk. Persoalannya adalah parameter penduduk miskin ini menggunakan batas garis kemiskinan yang sangat kecil, yakni Rp. 400.995 untuk masyarakat perkotaan dan Rp 370.910 untuk warga pedesaan.

Tapi jika menggunakan indikator Bank Dunia dalam menentukan batas kemiskinan, yaitu pendapatan sebesar US$ 2 per hari per orang, maka penduduk miskin Indonesia masih sangat tinggi, yakni di perkirakan mencapai 47% atau 120 juta jiwa dari total populasi. Batasan garis kemiskinan Rp 400.000 ini terlalu rendah, karena orang kota dengan penghasilan Rp 500.000 sudah dianggap tidak miskin, yang bahkan belum tentu cukup untuk kebutuhan dasar. Padahal kebutuhan manusia itu bukan makan saja tapi juga pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, juga rekreasi dan hiburan.

Tingkat kesenjangan sosial ini berpotensi semakin dalam ketika sekelompok kecil elite semakin kaya, sedangkan kebanyakan rakyat banyak menanggung beban ekonomi. Sikap pemerintah yang menganak emaskan birokrat dengan kenaikan gaji, tunjangan, dan bonus bisa jadi berimbas pada semakin parahnya kesenjangan sosial. Sebab rakyat biasa pada umumnya tidak mengalami peningkatan pendapatan yang memadai setiap tahun. Sedangkan gaji para pejabat negara di pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, direksi dan komisaris BUMN, serta lembaga negara lainnya yang fantastik justru akan berpotensi memantik konflik dan kecemburuan sosial.

Struktur penggajian institusi negara sebenarnya juga memperburuk kondisi ketimpangan sosial, bayangkan saja, gaji pejabat negara seperti direktur utama BPJS Kesehatan, gubernur Bank Indonesia, pimpinan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan yang sudah menyentuh diatas Rp 200 juta per bulan. Bahkan pernah di sinyalir bahwa penghasilan Gubernur BI melebihi penghasilan dari Federal Reserve Chairman Amerika Serikat. Padahal GDP per kapita Indonesia hanya sekitar 6.6% dari GDP per kapita Amerika Serikat. Belum lagi struktur penggajian yang fantastis dari banyak direktur dan komisaris BUMN. Bahkan belum lama ini juga mencuat polemik penggajian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang mencapai Rp 100 juta per bulan, belum lagi kasak kusuk total remunerasi kalangan anggota dewan di Senayan, yang dalam setahun bisa mencapai miliaran.

Sebagian mungkin berpendapat bahwa besarnya gaji sebanding dengan posisi vital dan beban tanggung jawab yang dipikul sangat berat dan rawan konflik kepentingan. Namun, yang harus dilihat adalah besarnya penghasilan itu apa sudah sebanding dengan produktivitas kinerjanya? Sejauh mana dampak manfaatnya untuk masyarakat banyak? dan yang tidak kalah penting sejauh mana pendapat per kapita masyarakat secara menyeluruh di bandingkan penghasilan para elite tersebut?. Jika tidak berdampak besar terhadap kinerja dan kemaslahatan secara umum, tentunya sebuah penghianatan yang memboroskan angggaran negara.

Ke depannya, perlu ada evaluasi terhadap struktur penggajian dalam kaitannya dengan persoalan ketimpangan sosial ini. Mungkin penentuan gaji institusi publik kedepannya perlu menggunakan dasar perbandingan pendapatan per kapita penduduk, ataupun mungkin dari penghasilan terendah anggota masyarakat yang ada. Cara perhitungan ini untuk memberikan rasa keadilan sebagaimana amanat konstitusi dan falsafah Pancasila. Pejabat negara yang bergaji besar tapi tidak ada manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sama artinya melanggar setidaknya empat pasal dalam Pancasila.

Lebih jauhnya, dalam kondisi beban utang negara yang besar, kondisi ekonomi rakyat secara umum masih berat, pekerja migran non-skill kita yang masih tinggi (belum lagi yang irregular), pemerintah bisa mengambil langkah solidaritas meski tidak populer, yakni memangkas gaji segenap pejabat negara, direksi dan komisaris BUMN untuk efisiensi anggaran. Di Malaysia, Mahathir Mohammad berani memotong gaji para menterinya demi menunjukkan rasa keadilan bagi rakyatnya.

Dalam hal ini, pejabat negara dan BUMN dengan gaji yang sangat besar dituntut serius bekerja sesuai dengan bagiannya masing-masing dalam mengupayakan perbaikan taraf hidup masyarakat. Segenap birokrat sepatutnya berfikir untuk terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, termasuk pelaku ekonomi dengan di antaranya pro-aktif melakukan pemangkasan segala macam perizinan dan aturan. Pada akhirnya, mendapatkan tanggung jawab di pemerintahan baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif juga di BUMN dan segenap institusi negara adalah untuk menjalankan fungsi negara dalam mengupayakan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, bukan mencari kesejahteraan sendiri untuk meningkatkan status sosial. Artinya, pendapatan naik kalau penghasilan rakyat secara menyeluruh juga bertambah. Jika tidak, gaji elite semakin besar tapi kesejateraan rakyat secara umum tidak meningkat. Ujung-ujungnya, kita akan tetap menjadi negara dunia ketiga yang mengekalkan struktur kolonial dan feudal.

Farouk Abdullah Alwyni
Chairman, Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED)
www.cisfed.org

Continue Reading
Comments

HIKMAH

Pernyataan Sikap Atas Batalnya Kenaikan Cukai Rokok Oleh Pemerintah Jokowi

Published

on

By

JAKARTA – Tidak dinaikkannya cukai rokok merupakan langkah mundur pemerintah dalam melindungi rakyat dari bahaya rokok. Terkait hal ini sejumlah organisasi anti rokok gelar konfrensi pers dan pernyataan sikap, yang digelar di Resto Bebek Bengil, Kawasan Menteng, Jumat Siang, 6/11/2018.

Hadir dalam acara tersebut tokoh nasional seperti Faisal Basri,

Continue Reading

HIKMAH

Kuasai Lembaga Pencegahan  Rasuah Berati Anda Bisa Amankan Kekuasaan!!!

Published

on

By

Selamat berkahir pekan,.. saya akan menceritakan tentang Praktek kekuasaan di negeri yang katanya serpihan surga … Di era demokrasi liberal  yang menurut saya sangat rusuh. Saling dorong mendorong masuk ke jurang, ribut tiada henti.

Salah satu opsi untuk mengamankan kekuasaan dengan menguasai sebuah  lembaga  yang katanya  pencegahan rasuah. Menguasai lembaga  pencegahan rasuah sebenarnya dimaknai sebagai bentuk melemahkan penegakan Hukum.

Kenapa mesti dikuasai? Sebenarnya, kalau  mau  jujur sebuah  lembaga  kepolisian di sebuah  negara maupun institusi kejaksaannya bisa saja mengusut dan menindak kasus korupsi. Tetapi dua institusi tersebut kurang bisa nendang kalau mengurusi perkara korupsi.

Nah disitu perlu semacam lembaga pencegahan rasuah yang lain ceritanya kalo lembaga  pencegahan rasuah  itu yang menindak kasus korupsi. Mereka bahkan punya istilah ‘sandi nya Jum’ at keramas… Untuk menguasai lembaga  anti rasuah  itu setidaknya harus menguasai sebuah  lembaga  kejaksaan  dalam  sebuah  negara.

Ingat menguasai bisa dimaknai melemahkan. Kenapa? Karena penyidik di lembaga-lembaga dipasok dari lembaga  anti  rasuah dan sebuah institusi kepolisian  pada sebuah negara.  Apabila Kedua institusi hukum ini dikuasai,  menurut saya setidaknya sudah 60% bisa amankan kekuasaan.

Selanjutnya, mengamankan di level pimpinan lembaga  pencegahan rasuah. Berikut  contoh  kasus Tersangkanya SN sebenarnya tidaklah berarti apa-apa. Itu hanya semacam muslihat (Deception), bahkan mereka hendak kuasai pimpinan di sebuah lembaga negara.

Masih. Menurut saya, logikanya bagaimana? Loh, seperti SN itu pegang banyak rahasia pejabat. atau mungkin benar yang diceritakan Nz bahwa SN ini orang yang kebal hukum. Bahkan AR ini pun gak bersih-bersih amat, setali tiga uang saja. Bagaimana NB bisa dikriminalisasi, Padahal sudah sejak kasus A A, lembaga  anti  rasuah sudah dilemahkan. Tapi harap diingat pula, pimpinan lembaga anti  rasuah tersebut  memegang  banyak rahasia  orang (pejabat dan penyelenggara negara), bahkan partai politik.

Kalo dulu yang mengamankan seorang berkuasa di zaman nya nah sekarang ini dicoba diamankan oleh yang berkuasa di zaman nya pula. Kalau sudah dikuasai, gampang aja jalannya politik transaksional. Singkat kata, tidaklah perlu berharap banyak berharap dengan pemberantasan korupsi di era milenial ini. Masyarakat sendiri yang sebaiknya belajar untuk memahami tentang pemberatasan korupsi.!! Hukum di sebuah negara bisa disetting.. menjadi alat bergening yang paling ampuh.!!

Bisa juga sebagai alat transaksional politik..!! Jadi saran dari saya, berbuat lah sebaik-baiknya terhadap negara. Ini Karena saya pernah mendengar kata-kata hebat dan penuh makna” Beri aku 10 pemuda akan kuguncang kan dunia.”

Berikan aku 1000 orang tua kan kucabut Semeru sampai akarnya. Dan jangan pernah kau beri 7 pemuda alay Pasti akan ku buat boyband..!!! Begitulah analisa saya yang sederhana ini. Benar atau salah anda yang menentukan…!! Salam Hormat.

Dr.J Sekjend Macan Muda Pancasila & Pemerhati Kebijakan Publik.

Continue Reading

HIKMAH

Kwalitas Berpolitik

Published

on

By

JIKA ANDA menyimak film biografi berjudul “The Iron Lady,” seorang kader partai politik di Inggris direkrut dari lulusan terbaik di sekolahnya. Margaret dalam film tersebut merupakan mahasiswa berbakat yang tertarik dengan politik. Betapa tidak, di usia yang masih muda, Margareth sudah mampu membungkam pandangan politik para petinggi politik.

Kemudian di Amerika, baik seperti nama Hillary Diane Rodham maupun Bill Clinton, keduanya merupakan siswa berprestasi, aktivitas dengan reputasi akademik yang cukup menonjol. Mereka bukan aktivis jalanan, tetapi mahasiswa yang berbakat di bidang akademis.

Kita ke Jepang, Shinzo Abe, Perdana Menteri Jepang merupakan tokoh akademisi yang cukup kontroversial di era 1990-an dengan tesisnya berjudul “Japanese Society for History Textbook Reform and the New History Textbook.

Mereka semua orang-orang terbaik yang direkrut oleh partai politik. Mereka punya latar belakang yang cukup jelas, berprestasi, bermartabat, dan tentunya disiplin tinggi. Dengan kualifikasi seperti mereka, tidak akan ada lagi skandal pijat-pijat istri/suami orang di ruang sidang yang terhormat, tidak ada yang mesti melanggar batas demarkasi ruang sidang, karena mereka menggunakan AKAL, mereka sdh mengantongi ILMU BERPIKIR STRATEGIK.

Kalo cuma sekedar teriak-teriak, mereka ini paling kuat disuruh teriak, jangan salah, tapi mereka bukan ‘preman’. Oh ya, sekedar catatan saja, sudah menjadi kebiasaan, berdasarkan kualifikasi sumberdaya manusia, mereka anggota dewan di Indonesia merupakan warga negara dengan kualifikasi kelas 3 dan 4. Ini yang harus diperbaiki, pengkaderan oleh partai politik, jangan lagi mengkader preman, jangan mengkader mahasiswa yang tidak pernah bertanggungjawab dan sekedar menjadi KTP sebagai mahasiswa, jangan pernah lagi merekrut mahasiswa yang tidak pernah bikin jurnal ilmiah.

Dr J Pemerhati Kebijakan Publik &
Sekjen Macan Muda Pancasila
Continue Reading

Trending