Connect with us

HIKMAH

Bom Waktu Kesenjangan Sosial, Struktur Gaji Pejabat Harus di Koreksi

Published

on

UNTUK PERTAMA kalinya, Presiden Joko Widodo memberikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk para pensiunan. Sebelumnya, THR sudah diberikan sejak tahun 2016 kepada para aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS). Total yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pembayaran gaji ke-13 dan THR adalah Rp. 35,76 triliun atau 69% lebih banyak dari jumlah tahun lalu.

Kementerian Keuangan mengklaim, pembayaran gaji ke-13 dan THR tahun 2018 diharapkan bisa menyumbang sektor riil dan ekonomi Indonesia. Harapannya, pemberian THR yang berbarengan dengan libur panjang bisa mendongkrak belanja masyarakat dan mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi.

Apakah dengan kebijakan populis ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi? Artinya, masyarakat semakin sejahtera dari efek peningkatan konsumsi yang menggerakan pertumbuhan ekonomi. Belum tentu. Faktanya, pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan tingkat kesenjangan sosial di masyarakat.

Memang, dalam beberapa tahun terjadi pertumbuhan ekonomi meski dalam kondisi stagnan. Tapi selama ini yang banyak menikmati hanya sejumlah kecil, yakni kelompok elite masyarakat. Kue pertumbuhan ekonomi tidak bisa dinikmati secara merata. Berdasarkan studi World Bank, selama satu dekade s/d tahun 2015 yang menikmati pertumbuhan ekonomi hanya 20% masyarakat dan meninggalkan 80% yang lain.

Mayoritas rakyat tidak bisa merasakan pertumbuhan ekonomi tersebut, sehinggga taraf hidupnya semakin menurun bukannya makmur, yang ada justru banyak mendapakan tekanan beban hidup dari berbagai sektor. Penikmat pertumbuhan ekonomi ini hanya kelompok kecil saja akibat struktur sosial di Indonesia yang sejak zaman kolonial hingga pasca reformasi tidak berubah signifikan. Bahkah melahirkan raja-raja kecil paska berlakuknya otonomi daerah karena mental birokrat yang masih feodal dan koruptif. Nah, masih kentalnya sistem feodalistik dalam tatanan politik dan ekonomi negara ini menjadi pangkal masalahnya.

Dominan dalam kelompok kecil ini di antaranya adalah pejabat negara, kalangan militer, politikus, dan tentunya para konglomerat. Kelompok ini satu sama lain saling menyokong dan mengamankan kepentingannya masing-masing. Tak ayal, meski reformasi sudah bergulir, pertumbuhan ekonomi lagi-lagi hanya memberikan manfaat kepada kelompok kecil tersebut, yang secara bergantian leluasa mengakses sumber daya ekonomi. Sementara kelas menengah-bawah dan kalangan UMKM sulit naik kelas karena keterbatasan terhadap akses sumber daya ekonomi akibat dikuasai segelintir elite dan kroni-kroninya.

Mengutip laporan dari majalah internasional The Economist, Farouk menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat tujuh dunia dalam Crony Capitalism Index. Walaupun bukan sebuah indeks yang sempurna, indeks ini paling tidak menggambarkan sejauh mana sebuah negara memberikan kesempatan ekonomi yang lebih terbuka dan merata kepada warganegara-nya. Kondisi ekonomi yang belum benar-benar terbuka ini membuat ketimpangan sosial di Indonesia semakin parah dan akan menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak, hanya menanti momentum pemicunya. Berdasarkan studi Credit Suisse (2016) Indonesia adalah negara terburuk ke empat dalam hal ketimpangan ekonomi.

Lembaga internasional OXFAM juga memperingatkan, ketimpangan ekonomi di Indonesia sangat darurat. Dalam laporannya, OXFAM (2016) menyebutkan total harta empat orang terkaya di Indonesia, yang tercatat sebesar US$ 25 miliar setara dengan gabungan kekayaan sekitar 100 juta orang atau 40% dari total penghasilan masyarakat terbawah. Menurut laporan yang sama, pada tahun 2016, satu persen orang terkaya ini memiliki 49% atau hampir setengahnya dari total kekayaan populasi di tanah air. Hebatnya, hanya dalam sehari saja seorang konglomerat terkaya bisa mendapatkan bunga deposito 1.000 kali lebih besar dari pengeluaran 10% penduduk miskin Indonesia untuk setahun. Bahkan, jumlah uang yang diperolehnya setiap tahun dari kekayaan itu cukup untuk mengentaskan lebih dari 20 juta warga keluar dari jurang kemiskinan.

Merujuk data BPS, per September 2017, jumlah masyarakat miskin Indonesia adalah sekitar 26,6 juta, atau sekitar 10.12% dari total jumlah penduduk. Persoalannya adalah parameter penduduk miskin ini menggunakan batas garis kemiskinan yang sangat kecil, yakni Rp. 400.995 untuk masyarakat perkotaan dan Rp 370.910 untuk warga pedesaan.

Tapi jika menggunakan indikator Bank Dunia dalam menentukan batas kemiskinan, yaitu pendapatan sebesar US$ 2 per hari per orang, maka penduduk miskin Indonesia masih sangat tinggi, yakni di perkirakan mencapai 47% atau 120 juta jiwa dari total populasi. Batasan garis kemiskinan Rp 400.000 ini terlalu rendah, karena orang kota dengan penghasilan Rp 500.000 sudah dianggap tidak miskin, yang bahkan belum tentu cukup untuk kebutuhan dasar. Padahal kebutuhan manusia itu bukan makan saja tapi juga pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, juga rekreasi dan hiburan.

Tingkat kesenjangan sosial ini berpotensi semakin dalam ketika sekelompok kecil elite semakin kaya, sedangkan kebanyakan rakyat banyak menanggung beban ekonomi. Sikap pemerintah yang menganak emaskan birokrat dengan kenaikan gaji, tunjangan, dan bonus bisa jadi berimbas pada semakin parahnya kesenjangan sosial. Sebab rakyat biasa pada umumnya tidak mengalami peningkatan pendapatan yang memadai setiap tahun. Sedangkan gaji para pejabat negara di pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, direksi dan komisaris BUMN, serta lembaga negara lainnya yang fantastik justru akan berpotensi memantik konflik dan kecemburuan sosial.

Struktur penggajian institusi negara sebenarnya juga memperburuk kondisi ketimpangan sosial, bayangkan saja, gaji pejabat negara seperti direktur utama BPJS Kesehatan, gubernur Bank Indonesia, pimpinan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan yang sudah menyentuh diatas Rp 200 juta per bulan. Bahkan pernah di sinyalir bahwa penghasilan Gubernur BI melebihi penghasilan dari Federal Reserve Chairman Amerika Serikat. Padahal GDP per kapita Indonesia hanya sekitar 6.6% dari GDP per kapita Amerika Serikat. Belum lagi struktur penggajian yang fantastis dari banyak direktur dan komisaris BUMN. Bahkan belum lama ini juga mencuat polemik penggajian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang mencapai Rp 100 juta per bulan, belum lagi kasak kusuk total remunerasi kalangan anggota dewan di Senayan, yang dalam setahun bisa mencapai miliaran.

Sebagian mungkin berpendapat bahwa besarnya gaji sebanding dengan posisi vital dan beban tanggung jawab yang dipikul sangat berat dan rawan konflik kepentingan. Namun, yang harus dilihat adalah besarnya penghasilan itu apa sudah sebanding dengan produktivitas kinerjanya? Sejauh mana dampak manfaatnya untuk masyarakat banyak? dan yang tidak kalah penting sejauh mana pendapat per kapita masyarakat secara menyeluruh di bandingkan penghasilan para elite tersebut?. Jika tidak berdampak besar terhadap kinerja dan kemaslahatan secara umum, tentunya sebuah penghianatan yang memboroskan angggaran negara.

Ke depannya, perlu ada evaluasi terhadap struktur penggajian dalam kaitannya dengan persoalan ketimpangan sosial ini. Mungkin penentuan gaji institusi publik kedepannya perlu menggunakan dasar perbandingan pendapatan per kapita penduduk, ataupun mungkin dari penghasilan terendah anggota masyarakat yang ada. Cara perhitungan ini untuk memberikan rasa keadilan sebagaimana amanat konstitusi dan falsafah Pancasila. Pejabat negara yang bergaji besar tapi tidak ada manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sama artinya melanggar setidaknya empat pasal dalam Pancasila.

Lebih jauhnya, dalam kondisi beban utang negara yang besar, kondisi ekonomi rakyat secara umum masih berat, pekerja migran non-skill kita yang masih tinggi (belum lagi yang irregular), pemerintah bisa mengambil langkah solidaritas meski tidak populer, yakni memangkas gaji segenap pejabat negara, direksi dan komisaris BUMN untuk efisiensi anggaran. Di Malaysia, Mahathir Mohammad berani memotong gaji para menterinya demi menunjukkan rasa keadilan bagi rakyatnya.

Dalam hal ini, pejabat negara dan BUMN dengan gaji yang sangat besar dituntut serius bekerja sesuai dengan bagiannya masing-masing dalam mengupayakan perbaikan taraf hidup masyarakat. Segenap birokrat sepatutnya berfikir untuk terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, termasuk pelaku ekonomi dengan di antaranya pro-aktif melakukan pemangkasan segala macam perizinan dan aturan. Pada akhirnya, mendapatkan tanggung jawab di pemerintahan baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif juga di BUMN dan segenap institusi negara adalah untuk menjalankan fungsi negara dalam mengupayakan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, bukan mencari kesejahteraan sendiri untuk meningkatkan status sosial. Artinya, pendapatan naik kalau penghasilan rakyat secara menyeluruh juga bertambah. Jika tidak, gaji elite semakin besar tapi kesejateraan rakyat secara umum tidak meningkat. Ujung-ujungnya, kita akan tetap menjadi negara dunia ketiga yang mengekalkan struktur kolonial dan feudal.

Farouk Abdullah Alwyni
Chairman, Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED)
www.cisfed.org

Continue Reading
Comments

HIKMAH

Toleransi Antar Umat Beragama, Bukan Antar Agama

Published

on

By

Yang perlu kita lakukan sebagai umat beragama adalah menjaga toleransi antar umat beragama, bukan membuat toleransi antar agama. Toleransi antar umat beragama artinya kita saling bertoleransi ketika masing-masing umat beragama sedang menjalankan ibadah atau ritual agama masing-masing. Misalnya saat hari jumat, ketika jalan-jalan sekitar masjid menjadi padat dan macet, maka umat agama lain tak perlu menggerutu, cukup hindari area tersebut atau lewatilah dengan sabar. Hal sama bila hari minggu dan di sekitar gereja padat, wajar saja karena memang sedang waktunya beribadah bagi umat terkait.

Demikian pula untuk umat beragama lain, apakah itu di pura, vihara, klenteng dan sebagainya. Saat mereka sedang beribadah, maka umat beragama lainnya, sebaiknya tak usah merasa terganggu. Cukup hindari dan biarkan para saudara kita yang berbeda agama menjalankan ibadah agama mereka dengan khusuk. Inilah bentuk toleransi kehidupan yang perlu kita miliki, yaitu toleransi antar umat beragama. Jangan disalahkaprahkan dengan toleransi antar agama. Tidak ada yang namanya toleransi antar agama. Tidak perlu umat satu agama, mengikuti ibadah agama lain. Tidak perlu saling memberi selamat. Tidak perlu memuji ritual agama satu sama lain, karena faktanya agamanya masing-masing memang saling berbeda. Artinya memang beda iman, beda ibadah, beda prinsip moral hidup.

Satu hal yang pasti dari semua agama yang ada, adalah pesan perdamaian dan pesan hidup bersamanya. Tidak ada satupun agama yang memerintahkan untuk memusnahkan agama lain. Jadi hidup beragama memang diperintahkan untuk saling memahami perbedaan dengan kepercayaan masing-masing. Inilah yang disebut toleransi antar umat beragama. Inilah konsep Pancasila. Pancasila mengamanatkan tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu beragamalah. Jangan tidak beragama, itu tidak Pancasilais. Pancasila juga mengamatkan bersatulah, jangan bercerai berai sebagai bangsa. Jangan mau diadu domba dan berpecah belah. Pancasila juga mengamanatkan agar kita senantiasa bermusyawarah. Jika ada konflik di antara kita selaku anak bangsa dan umat beragama, maka bermusyawarahlah.

Akhirnya, karena masing-masing kita beragama, maka marilah kita taat dengan perintah agama masing-masing. Patuhi apa yang dilarang, kerjakan apa yang diperintahkan, dan hidup damailah bersama sebagai Bangsa Indonesia yang beragama. Marilah kita menjadi bangsa yang rukun dan damai walau kita berbeda suku, agama dan keturunan. Perbedaan di antara kitalah yang membuat hidup kita sebagai bangsa menjadi indah. Mari bertoleransi antar umat beragama, jangan bertoleransi antar ritual agama.

25 Desember 2018, 11.15
Teuku Gandawan Xasir

Continue Reading

HIKMAH

212, Gerakan Moral Untuk Indonesia Lebih Baik

Published

on

By

Oleh : Teuku Gandawan – Strategi Indonesia.

 

Terbukti sudah bahwa ternyata tak perlu kehadiran fisik seorang Habib Rizieq Shihab untuk membuat REUNI 212 pada 2 Desember 2018 dihadiri oleh begitu besar jumlah Umat Aksi Bela Islam. Tak perlu juga gembar-gembor kehadiran semua ulama yang dikriminalisasi terkait dana Aksi Bela Islam pada 2017 dan tak perlu juga kehadiran Ketua MUI. Nyata bahwa bahkan dengan segala upaya menghambat kehadiran baik secara intimidasi, persuasi, penggiringan opini, penghambatan fisik, pelarangan moda transport, minimnya publikasi media, Umat Aksi Bela Islam tetap tumpah ruah sejak dini hari hingga siang hari memenuhi kawasan Monas dan sekelilingnya.

Kenapa begitu banyak Umat Aksi Bela Islam ini membanjiri kawasan Monas? Sederhana saja, ada nikmat iman, nikmat sehat dan panggilan jihad di jiwa-jiwa mereka untuk menyuarakan pentingnya mengelola negara dengan moral yang tinggi. Demi menjalankan perintah ALLAH dan RASULULLAH sebagaimana dinyatakan pada QS. At-Taubah 9: Ayat 71, yaitu: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah swt. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Itulah yang membuat REUNI 212 menjadi begitu dahsyat. Semua bergerak karena adanya perintah untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Semua saling tolong menolong menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Berbagi konsumsi, berbagi tempat pemondokkan, saling berbagi tempat berdiri dan duduk, saling menjaga kebersihan, saling mengingatkan untuk sabar, saling berbagi kemudahan transportasi dan saling mendoakan demi kebaikan bersama.

Siapa yang kepanasan atas kegiatan ini? Tentu saja para pembusuk hati. Para orang yang tidak menempatkan moral sebagai gaya hidup. Para orang yang picik dalam bertoleransi antar umat beragama. Para orang yang merasa nikmat dunianya terganggu. Para pencari harta yang kerap memperkaya diri dengan tipu muslihat. Para pejabat penjilat yang takut posisinya diganti. Para politisi yang terbiasa menjadikan rakyat sebagai komoditas. Para kelompok yang mendapat manfaat dari ketidakbecusan kepemimpinan nasional. Para kelompok yang menjadi kerap menjadi penumpang gelap demokrasi. Dan tentu saja pemimpin yang berpura-pura mengurus rakyat, yang perilakunya penuh tipu daya.

Akankah gerakan moral ini terus berlangsung atau cuma sesaat menjelang Pemilu 2019? Semoga ALLAH memberikan hidayah kepada kita semua, sehingga kesadaran untuk tolong menolong dalam kebaikan dan tolong menolong untuk menjauhi keburukan menjadi budaya baru bangsa ini. Semoga panggilan iman untuk senantiasa mendukung kebaikan dan senantiasa menolak keburukan, tak pernah lekang dari hati Umat Aksi Bela Islam. Semoga semakin banyak Umat Islam yang turut mendukung gerakan moral ini. Semoga semakin banyak umat beragama lainnya yang juga mendukungnya, karena pada dasarnya semua agama melarang keburukan dan memerintahkan jalan kebaikan, kejujuran dan ketulusan.

Insya ALLAH, walau pada Pemilu 2019 kita mengalami pergantian kepemimpinan nasional, gerakan moral ini terus ada dan akan terus mengingatkan pemimpin nasional untuk terus fokus kepada amanat Pancasila dan UUD. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD yakni: “…pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…”.

Karenanya, jangan pernah berhenti mendukung GERAKAN MORAL 212. Jangan pernah berhenti meminta pemerintah untuk senantiasa terus menerus memberikan yang terbaik untuk rakyat. Jangan pernah membiarkan pemerintah berfoya-foya atau berleha-leha dengan semua fasilitas dan keuangan negara. Jangan pernah berhenti mengeritik kesalahan pemerintah siapapun presidennya. Jangan pernah berhenti mendukung pemerintah yang bekerja siang malam demi persatuan bangsa, demi rakyat adil makmur, demi bangsa berdikari, demi gemah ripah bagi seluruh rakyat. Demi Indonesia Raya yang lebih baik. Indonesia Raya, Merdekalah Selalu…!

4 Desember 2018, 19.00

Continue Reading

HIKMAH

Pernyataan Sikap Atas Batalnya Kenaikan Cukai Rokok Oleh Pemerintah Jokowi

Published

on

By

JAKARTA – Tidak dinaikkannya cukai rokok merupakan langkah mundur pemerintah dalam melindungi rakyat dari bahaya rokok. Terkait hal ini sejumlah organisasi anti rokok gelar konfrensi pers dan pernyataan sikap, yang digelar di Resto Bebek Bengil, Kawasan Menteng, Jumat Siang, 6/11/2018.

Hadir dalam acara tersebut tokoh nasional seperti Faisal Basri,

Continue Reading

Trending