Connect with us

HUKUM & KORUPSI

KPK Harus Periksa Luhut dan James Ready, Terkait Mega Proyek Meikarta

Published

on

JAKARTA – Ketua Presidium Pergerakan Andrianto,SIP angkat bicara soal adanya aroma korupsi di mega proyek Meikarta yang ditandai oleh penetapan tersangka KPK pada sejumlah pejabat Kabupaten Bekasi dan Lippo Group.

Gencarnya publikasi dan promosi rumah hunian idaman Meikarta serta kontroversi rencana awal pembangunan, berujung ditetapkannya tersangka oleh KPK terhadap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, dkk serta Dir.Ops Lippo Group Billy Sindoro, dkk sebagai pemberi suap.

Mereka tersandung dikegiatan pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi yang diduga terjadi penyuapan.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/10/2018), telah meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan sembilan orang sebagai tersangka dari kedua pihak yakni aparat sipil negara dan Lippo Group.

Pihak pemberi suap, KPK menjerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Kemudian, viral penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam keterangan yang disampaikan ke redaksi tabayun.co.id melalui telephone, Andrianto ungkap kok bisa – bisanya barang sudah grounbreaking, sementara izin belum ada? Lalu sekarang barang ini bermasalah dengan KPK.

“Jelas apa yang terjadi pada proyek Meikarta tidak saja bermasalah di pelaksanaan aturan namun sangat dimungkinkan adanya intervensi kekuasaan yang kemudian melanggar aturan. Ini jelas tidak mendidik dan sangat merugikan konsumen dan publik,” terang Andri panggilan akrab Andrianto.

Ditambahkan Andri, KPK harus bertindak adil dalam masalah Meikarta ini, dan tidak berhenti pada ditersangkakannya Bupati Kab Bekasi serta staff Lippo. KPK harus berani usut juga Luhut Binsar Pandjaitan dan James Riady, pemilik LIPPO group.

“Dulu Menko Maritim Luhut B Pandjaitan yang meresmikan groundbreaking serta bilang bahwa ijin Meikarta tidak masalah, fakta ijin sekarang bermasalah. Kemudian Lippo dalam aktivitasnya sering merasa sok kuasa, terbukti salah satunya muncul masalah di Mekarta. Dulu pernah terjadi kasus suap dengan KPPU, sekarang terjadi lagi, artinya sudah sistemik yang dilakukan Lippo” kenang Andri mengingatkan.

Dalam soal perijinan proyek Meikarta diduga telah terjadi kasus suap antar pihak pelaksana dan pemerintah Kab Bekasi yang menyeret nama bupati serta staff Lippo group.

“KPK jangan lemah. Jangan karena James Riady dekat dengan Presiden lalu KPK sungkan mengusut James pemilik Lippo group. Cara – cara Lippo harus diganjar sebagai bentuk kejahatan korporasi,” tegas Andri.

Dengan nada prihatin Andrianto sampaikan, seharusnya Luhut dan James yang merupakan orang dekat Presiden bisa memberi tauladan yang baik. Justru dengan cara – cara ini malah akan membuat publik tidak simpatik yang akhirnya bisa menurunkan elektabilitas Jokowi sebagai capres petahana. Apalagi sekarang rakyat sudah semakin cerdas ditengah terbukanya informasi dan pemberitaan.

“Semoga KPK tidak hanya mengusut kasus Meikarda pada level kroco – kroconya saja, sementara aktor intelektualnya tak tersentuh. Maka KPK harus adil dan tegas dalam pengungkapan kasus ini, agar tidak menimbulkan ketidak pastian hukum yang akan memicu gelombang besar protes serta ketidak percayaan publik pada hukum khususnya KPK, tutup Andri berharap. (Agusto) (foto : ist)

 

 

Redaksi : tabayun.online@gmail.com

HUKUM & KORUPSI

KPB Laporkan Darmadi, Caleg DPR-RI PDIP ke BAWASLU RI

Published

on

By

JAKARTA – Ratusan masyarakat, mahasiwa dan akitivis yang tergabung dalam massa aksi Komite Pemilu Bersih (KPB) datangi Gedung Kantor Bawaslu RI, siang tadi, Senin 17/12/2018.

Mereka membawa spanduk dan poster yang bergambar foto Darmadi Durianto, anggota komisi VI DPR RI – FPDIP, spanduk, yang bertuliskan “Tolak Darmadi Durianto mejadi wakil rakyat – tegakkan pemilu bersih”.

Massa Aksi KPB gelar orasi di depan Gedung Bawaslu RI Jl. Thamrin Jakarta Pusat (17/12).

Sebelumnya viral video di media sosial terkait kampanye Caleg DPR RI Darmadi Durianto – Dapil 3, Jakarta Timur yang diduga team sukses membagi – bagi amplop berisi uang. Hal inilah yang menjadi dasar KPB melaporkan Darmadi ke Bawaslu RI guna diproses lebih lanjut sesuai aturan.

Ratusan massa aksi menyampaikan orasi bergantian menyoal money politik dan meminta Bawaslu agar mencoret Darmadi Durianto dicoret dari daftar calon legislatif DPR RI Dapil III Jakarta Timur, ungkap orator aksi.

Kemudian perwakilan aksi KPB, Yusuf Rangkuti, Tubagus Fahmi, dan Didin menemui pimpinan Bawaslu untuk sampaikan aspirasinya.

“Pihak Bawaslu belum bisa memproses laporan kami, karena mereka pihak kami untuk lebih dulu mengisi formulir, bukti rekaman video, laporan kejadian dari Panwaslu rempat kejadian serta saksi yang hadir dalam kejadian tersebut, ” terang Yusuf dan Fahmi.

Fahmi menambahkan bahwa Bawaslu akan tindak lanjuti laporan ini jika semua data lengkap di ikuti laporan dari Panwaslu.

Tiap jelang Pemilu pihak Bawaslu tak jarang menerima laporan pengaduan. Beberapa bulan lalu pihak Bawaslu telah melakukan peringatan dan sanksi kepada salah satu Caleg Partai X atas dugaan money politik saat acara bazar di area Monas.

“Kami akan menyiapkan segala data yang diminta pihak Bawaslu secepatnya, agar kasus ini segera hasilkan keputusan yang jelas, ” tutup Fahmi. (Agusto)

Berikut video liputan kegiatan aksi dan wawancara korlap aksi.

Continue Reading

HUKUM & KORUPSI

KPB Laporkan Darmadi, Caleg DPR-RI PDIP ke BAWASLU RI

Published

on

By

JAKARTA – Ratusan masyarakat, mahasiwa dan akitivis yang tergabung dalam massa aksi Komite Pemilu Bersih (KPB) datangi Gedung Kantor Bawaslu RI, siang tadi, Senin 17/12/2018.

Mereka membawa spanduk dan poster yang bergambar foto Darmadi Durianto, anggota komisi VI DPR RI – FPDIP, spanduk, yang bertuliskan “Tolak Darmadi Durianto mejadi wakil rakyat – tegakkan pemilu bersih”.

Massa Aksi KPB gelar orasi di depan Gedung Bawaslu RI Jl. Thamrin Jakarta Pusat (17/12).

Sebelumnya viral video di media sosial terkait kampanye Caleg DPR RI Darmadi Durianto – Dapil 3, Jakarta Timur yang diduga team sukses membagi – bagi amplop berisi uang. Hal inilah yang menjadi dasar KPB melaporkan Darmadi ke Bawaslu RI guna diproses lebih lanjut sesuai aturan.

Ratusan massa aksi menyampaikan orasi bergantian menyoal money politik dan meminta Bawaslu agar mencoret Darmadi Durianto dicoret dari daftar calon legislatif DPR RI Dapil III Jakarta Timur, ungkap orator aksi.

Kemudian perwakilan aksi KPB, Yusuf Rangkuti, Tubagus Fahmi, dan Didin menemui pimpinan Bawaslu untuk sampaikan aspirasinya.

“Pihak Bawaslu belum bisa memproses laporan kami, karena mereka pihak kami untuk lebih dulu mengisi formulir, bukti rekaman video, laporan kejadian dari Panwaslu rempat kejadian serta saksi yang hadir dalam kejadian tersebut, ” terang Yusuf dan Fahmi.

Fahmi menambahkan bahwa Bawaslu akan tindak lanjuti laporan ini jika semua data lengkap di ikuti laporan dari Panwaslu.

Tiap jelang Pemilu pihak Bawaslu tak jarang menerima laporan pengaduan. Beberapa bulan lalu pihak Bawaslu telah melakukan peringatan dan sanksi kepada salah satu Caleg Partai X atas dugaan money politik saat acara bazar di area Monas.

“Kami akan menyiapkan segala data yang diminta pihak Bawaslu secepatnya, agar kasus ini segera hasilkan keputusan yang jelas, ” tutup Fahmi. (Agusto)

Berikut video liputan kegiatan aksi dan wawancara korlap aksi.

Continue Reading

HUKUM & KORUPSI

KPB Akan Demo Tuntut Bawaslu Coret Darmadi Terkait Politik Uang

Published

on

By

*Politik Uang, KIP Akan Gelar Aksi Tuntut Bawaslu Coret Darmadi Durianto Dari Caleg PDIP*

Politik Uang, KIP Akan Gelar Aksi Tuntut Bawaslu Coret Darmadi Durianto Dari Caleg PDIP

Sumber klikaktifis. id

JAKARTAKomite Pemilu Bersih (KPB) berencana akan menggelar aksi demonstrasi di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Senin 17 Desember 2018 Pukul 12.30* sesuai undangan yang di terima redaksi.

 

KPB mempersoalkan politisi PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto terang-terangan bagi-bagi amplop kepada warga, kejadian ini direkam oleh warga lain yang hadir. KIP menduga Darmadi menggunakan dana CSR BUMN untuk acara itu.

“Jangan sampe salah, pilih caleg nomor satu” ajak Bendahara Megawati Institute itu seperti dalam video yang viral beredar. Diketahui Darmadi saat ini maju kembali menjadi caleg dari PDIP Dapil DKI Jakarta III.

Dalam video itu terdengar jelas saat Darmadi mengajak pilih nomor 01. Perekam video tetap menegaskan pilihan no 02. “Jangan takut, tetap pilih nomor 02. Prabowo-Sandi, insya Allah menang” jawabnya.

Saat Darmadi mengajak warga memilih dirinya kembali, tampak ada pria dan wanita yang bertugas bagi-bagi amplop.

Koordinator Aksi KPB M. Yusuf mengatakan, sanksi bagi mereka yang melakukan praktik politik uang bisa dilihat di dalam Pasal 187A, 187B, dan Pasal 187C ayat 187A. ayat (1) setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia.

Baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah.

Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.0000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Ayat (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya di dalam Pasal 187B disebutkan Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), papar Yusuf.

KPB tambah Yusuf, mendesak Bawaslu RI segera menjatuhkan sangsi pada Darmadi berupa pencoretan sebagai caleg PDIP. “Bawaslu harus serahkan Darmadi ke penegak hukum Karena telah melanggar UU Pemilu”, tutup Yusuf, Ahad malam (16/12/2018)

Sebelumnya Darmanto membantah membagi-bagi amplop berisi uang. Anggota Komisi VI DPR tersebut menegaskan yang dibagi timnya itu bukan amplop isu uang seperti yang disebut dalam video. Namun, kata dia, timnya membagikan kupon untuk warga memperoleh konsumsi serta kalender.

“Begini, itu bukan uang ya. Itu kan kupon buat ambil konsumsi serta kalender baru 2019. Kalau yang ngomong itu amplop berisi uang itu enggak benar, keliru itu,” kata Darmadi Kamis (13/12).

“Tanya saja langsung ke warga yang hadir. Apa benar saya atau tim saya bagi-bagi uang dalam amplop. Tim saya sudah tahu siapa yang rekam itu video sampai nyebar kayak sekarang,” tegas Darmadi.

Continue Reading

Trending