Connect with us

Uncategorized

JAKI Ungkap Korban HAM dan Kriminalisasi Oleh Rezim Jokowi

Published

on

Kaukus Korban Hak Azasi Manusia dan Kriminalisasi oleh Rezim Jokowi

JanoerKoening.com, Jakarta – Sejak era kekuasaan Jokowi hingga saat ini, telah terjadi banyak indikasi bahwa Jokowi, Jaringan Kekuasaan dan Pemodalnya telah menjalankan praktek Imperialisme Gaya Baru pada Rakyat dengan memaksa dan menggunakan instrumen Negara demi kekuasaannya.

Tentu hal ini tidak terlepas dari kepentingan Cina Komunis (RRC) untuk menguasai Tanah, Air dan Cakrawala Indonesia melalui proyek OBOR (One Belt, One Road) dengan memaksakan prinsip Belt Road Initiave.

“Kita sebagai bagian dunia Internasional tentu saja kita tidak berhak membenci bangsa lain seperti Cina. Tapi kita anti dengan Imperialisme.” demikian disampaikan oleh Yudi Syamhudi Suyuti, Koordinator Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI), di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta, dalam seminar “Kaukus Korban Hak Azasi Manusia dan Kriminalisasi oleh Rezim Jokowi”, Selasa (15/1/2019).

Yudi menambahkan, problemnya adalah kita perlu bertanya kembali, ”Taukah Jokowi bahwa kita ini sedang dijajah Cina?” Ialu, kenapa kita mau dikuasai mereka. Boleh saja kita bekerja sama dengan siapapun selama menguntungkan untuk Rakyat dan Negara kita, tapi untuk apa bekerjasama jika kita hanya menjadi terjajah.

Sejauh ini kami telah mendapatkan banyak data bahwa jumlah masyarakat sipil yang dihukum atas tuduhan bermacam-macam seperti tuduhan makar, penyalahgunaan UU ITE dan pencemaran nama baik sangat begitu banyak, kemungkinan berjumlah ratusan atau paling tidak hampir mencapai ratusan.

“Dan ini termasuk yang terjadi pada isteri saya, Nelly Siringoringo yang jelas sekali terjadi kriminalisasi atas tuduhan UU ITE melalui tangan Lippo Group yang saat ini sedang di dakwa Negara sebagai Korporasi Jahat. Ternyata dalam persidangan Lippo, juga diungkap dugaan terjadi intervensi Para Pembantu Jokowi,” ungkap Yudi.

Banyak contoh kasus kriminalisasi selain dari kasus isteri saya, ini begitu berbahaya bagi kehidupan kita semua. Karena jika ada sekelompok kecil berkuasa menggunakan Negara sebagai instrument kekuasannya, maka Negara termasuk ”Criminal Justice System” (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) yang ada didalamnya tentu akan menjadi lemah.

Nelly Rosa Yulhiana Siringoringo salah satu korban Hak Azasi Manusia dan Kriminalisasi dari Rezim Jokowi, Jaringan Kekuasaannya dan Konglomerat yang sedang di dakwa oleh Republik Indonesia sebagai Grup Konglomerat atau Korporasi Jahat dengan dugaan melakukan Kejahatan Korporasi, yaitu Lippo Group.

Saya berdiri disini bukan saja demi kepentingan saya pribadi yang bagi saya tidak berarti bagi rakyat, bangsa, negara dan umat manusia, ucap Siringoringo

“Akan tetapi ada kepentingan besar bagi jutaan orang rakyat Indonesia dan terkhusus bagi saudara-saudari saya sedang dikriminalisasi, diintimidasi dan dihukum oleh sekelompok kecil yang dengan sombong dan congkak seenaknya menindas rakyat dengan menggunakan instrumen Negara,” tambahnya.

Jadi Saya bersama saudara-saudara saya dari banyak kalangan mulai dari, ulama, aktivis, ibu rumah tangga, guru sekolah, kepala desa, dokter, mahasiswa, ilmuwan, petani, buruh dan rakyat masyarakat biasa telah ditindas oleh kekuasaan dengan cara kriminalisasi, “Tegas” Siringoringo.

Untuk menyikapi hal tersebut, Koordinator JAKI Yudi Syamhudi Suyuti menyatakan, Resolusi Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI), yakni:

Pertama, mendesak Negara untuk mengeluarkan Amnesti Nasional dan membebaskan semua tahanan korban Hak Azasi Manusia dan Kriminalisasi oleh Rezim Jokowi tanpa syarat.

Kedua, jika Negara tidak melakukan, maka kami akan segera menindak lanjuti Hasil Kaukus yang berada di dalam Piagam Cikini 2019 untuk dilaporkan ke Lembaga-Lembaga lnternasional.

Ketiga, segera membawa masalah ini untuk didaftarkan secara resmi ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice) dan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal of Justice), dalam waktu segera, dimana Pihak Mahkamah lnternasional telah menghubungi jaringan kami untuk siap mengadili kasus ini dengan mekanisme yang berlaku di lembaganya. (Amhar)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

Teknologi Menari Membentuk Ombak

Published

on

By

Notes On A Tide Of Technology In Turbulent Times adalah Sebagai Pelengkap dari Tiga Buku Sebelumnya

JanoerKoening, Jakarta – Prof. Ir. Jusman Syafii Djamal, Menteri Perhubungan RI Periode 2007-2009 adalah Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia sejak 14 September 2018, sebelumnya beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT Garuda Indonesia Tbk pada Desember 2014 hingga September 2018. Jusman juga pernah diberi amanah untuk menjadi Komisaris Utama Telkom Indonesia Tbk, sejak Januari 2011 hingga Desember 2014.

Bertempat di Aula Jakarta Railway Center, Juanda, Jakarta, Sabtu, 26 Januari 2019 dengan difasilitasi oleh Lembaga Pengkajian dan Peminatan Sejarah (LPPS), Prof. Ir. jusman Syafii Djamal meluncurkan buku ke empat (tetralogi) Notes On Facebook berjudul “Notes On The Tides of Technology In Turbulent Times” sebagai pelengkap berbagai catatan dan pengalaman Beliau sebelumnya yang pernah dibukukan.

Buku ini ditulis sebagai kumpulan catatan harian dalam jaringan Facebook. Setiap jam 05.00 setelah shalat subuh, ataupun sebelum tidur, saya selalu menyempatkan diri menulis apa yang ada dalam pikiran Lebih dari 450 catatan pendek tersimpan sebagai notes, ungkap Prof. Jusman dalam sambutannya pada peluncuran dan diskusi keempat buku tersebut.

“Telah tiga buku yang diterbitkan untuk catatan tersebut Pertama, buku Notes on Leadership, Kedua yaitu Notes on Strategy, dan ketiga adalah Notes on the Economic of Innovation. Kini saya menerbitkan buku yang berjudul Notes on A Tide of Technology in Turbulent Times,” Tambahnya.

Buku keempat dari tetralogi catatan Facebook Jusman Syafii Djamal ini menjelaskan banyaknya istilah yang diguhakan untuk mendeskripsikan fenomena kecepatan perubahan teknologi. The tides of technology yang berwujud kurva S telah mengalir setiap detik, berpindah dari satu platform bisnis ke platform bisnis yang berbeda.

Kita dipaksa oleh keadaan untuk bersilancar dari satu ombak kemajuan teknologi ke ombak teknologi berikutnya, “Teknologi Menari Membentuk Ombak” Pungkasnya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

JPK Menuntut Agar Izin PT. Kubic Gasco Dicabut.

Published

on

By

Aksi Demo JPK Menuntut Agar Izin PT. Kubic Gasco Dicabut.

JanoerKoening, Jakarta – Jaringan Pemantau Kewenangan (JPK) Provinsi Jambi menggelar aksi di depan Istana, Kamis,24/01/2019.

Dalam aksinya mereka menuntut agar pemerintah menindak tegas oknum-oknum yang diduga adanya keterlibatan aparat dan stakeholder yang membackingi illegal drilling di Kab. Batang Hari dan Kab. Muaro Jambi.

“Kami meminta bapak Presiden agar menuntut oknum-oknum perampokan Illegal Drilling yang diduga dibackingi oleh aparat dan stake holder,” kata salah seorang peserta aksi dalam orasinya.

Berapa besar lanjutnya, kerugian negara yang hanya dinikmati para oknum-oknum tersebut yang seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat.

“Kami datang jauh-jauh dari Jambi hanya untuk meminta agar presiden memerintahkan Kapolri menindak perampokan Sumber Daya Alam (SDA) di dua kabupaten tersebut.” imbuhnya.

Melalui surat pernyataan sikap JPK Provinsi Jambi, di Kab.Muaro Jambi diduga kuat telah terjadi kebocoran negara dalam skala besar. Kami menduga PT. KUBIC GASCO melakukan praktek penjualan gas illegal.

Terkait dengan itu JPK dengan berpegang teguh pada azas praduga tak bersalah, mendesak kepada Presiden Republik Indonesia untuk menindak tegas kegiatan Illegal Drilling ( pengeboran minyak manual ) di Kab.Batang Hari dan Kab.Muaro Jambi yang diduga telah merugikan negara dan membahayakan masyarakat akan dampak dari kegiatan tersebut serta mencabut izin PT. KUBIC GASCO atas dugaan telah menyebabkan kebocoran keuangan negara.
(Ary/Darman).

Continue Reading

Uncategorized

6 Daerah Termasuk Bupati Banggai Raih Anugerah “Sahabat Ramah Anak” 2019

Published

on

By

6 Daerah di Indonesia Raih Penghargaan Sahabat Rumah Anak dalam Komitmen Melarang Iklan Rokok Menuju Kota Layak Anak

Yayasan Lentera Anak menganugerahkan penghargaan “SAHABAT RAMAH ANAK” 2019, kepada 4 Walikota dan Bupati, serta 2 Dinas Perlindungan Anak di daerah di Indonesia. Acara talkshow dan penganugerahan penghargaan diselenggarakan pada Selasa, 22 Januari 2019, di Ibis Hotel Tamarin, Wahid Hasyim, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat

Penghargaan yang pertama kali ini diberikan kepada 4 Pimpinan Daerah yang memiliki komitmen melindungi anak dari zat adiktif rokok melalui kebijakan di daerahnya yaitu Walikota Padang Bapak Mahyeldi Ansharullah, Walikota Sawahlunto Deri Asta SH, Bupati Lamongan Bapak H Fadeli SH.MH, Bupati Banggai Bapak Herwin Yatim.

Sedangkan 2 Organisasi Perangkat Daerah yang telah melakukan terobosan untuk mendorong lahirnya komitmen dan kebijakan di daerahnya dalam melindungi anak dari zat adiktif rokok yaitu DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat dan Dinas PPPA Kota Banjarmasin.

Berdasarkan hasil penelusuran Lentera Anak hingga tahun 2018, baru 43% Kota/Kabupaten yang telah memiliki peraturan terkait KTR dan saat ini baru 10 dari 516 Kab/Kota yang telah memiliki peraturan pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok (Kemenkes, 2018).

Sementara itu, ada 389 kab/kota yang berkomitmen menjadi kota layak anak, namun hanya 103 kota yang memiliki peraturan terkait KTR dan hanya 10 kab/kota yang memiliki pelarangan IPS rokok. Padahal untuk menjadi kabupaten/Kota Layak Anak, salah satu indikator yang harus dipenuhi adalah tidak boleh ada iklan, promosi dan sponsor rokok dan harus ada Perda KTR untuk melindungi anak-anak dari target pemasaran industri rokok dan paparan asap rokok.

Lentera Anak menilai bahwa 4 Walikota dan Bupati serta 2 organisasi perangkat daerah memiliki komitmen yang kuat dan keberanian untuk melarang iklan rokok melalui berbagai inisiatif, salah satunya adalah Kota Padang yang mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 46 tahun 2017 tentang penyelenggaraan reklame.

Ketua Yayasan Lentera Anak, Lisda Sundari mengatakan Apalagi mengingat hasil RISKESDAS 2018 lalu mengenai prevalensi perokok anak yang meningkat dari 7.2% (2013) jadi 9,1% (2018). Sepertinya memang kebijakan dari pemerintah pusat tidak mampu untuk melindungi anak-anak maka inisiatif dan komitmen dari daerah inilah yang sekarang dapat kami andalkan untuk melindungi anak lndonesia dari bahaya zat adiktif rokok.

Sementara itu Bupati Herwin dalam sambutannya, menekankan komitmenya untuk terus meningkatkan perlindungan terhadap anak dengan menggalakkan kampanye ke para remaja. Sebagai bentuk keseriusan, ia bahkan menyatakan akan menghilangkan iklan rokok dari sejumlah titik dalam Kota Luwuk.

“Jadi kami siap kehilangan sekitar delapan miliar lebih untuk perlindungan terhadap anak di tahun 2019,” paparnya.

Bupati Banggai Ir. H. Herwin Yatim menerima undangan untuk mendapatkan penghargaan dari Yayasan Lentera Anak Indonesia di Jakarta, berkaitan adanya penilaian bahwa Kabupaten Banggai masuk dalam kategori Kota Layak Anak. Beliau juga didaulat sebagai narasumber pada kegiatan yang turut dihadiri oleh Walikota Padang, Bupati Lamongan dan Walikota Sawahlunto, Sumatera Barat.

“Pemberian award tersebut akan semakin mencambuk diri dan komitmen pimpinan daerah dalam mewujudkan kebijakan kebijakan yang pro kepada kualitas kehidupan anak-anak dan masa depan mereka melalui lingkungan yang bersih dan sehat. Nyaman dalam artian salah satunya adalah bebas dari asap,” tutur Bupati Banggai, Herwin Yatim. (Amhar)

Continue Reading

Trending