Connect with us

Uncategorized

RUU Migas Salah Satu Pekerjaan DPR yang Belum Tuntas

Published

on

RUU Migas Salah Satu Pekerjaan DPR yang Tidak Tuntas di 2018

JanoerKoening, Jakarta – Tahun 2019 merupakan tahun ke-5 Pemerintahan Jokowi-JK hasil pemilu 2014.
Sepanjang periode pemerintahan tersebut, sektor energi dan pertambangan diwarnai oleh berbagai peristiwa.
Konstelasi dan agenda politik di tahun 2019 diperkirakan akan mempengaruhi perkembangan dan kemajuan sektor yang dipandang cukup siginifikan dalam mempengaruhi kondisi makro ekonomi negeri.

Dalam rangka mendorong pengembangan sektor energi dan pertambangan yang berkeadilan dan berkelanjutan, bersama ini kami menyelenggarakan media briefing dan diskusi publik “Outlook Energi dan Pertambangan Indonesia 2019.

acara di gelar pada Kamis, 17 Januari 2019, di Tjikinii Lima Restaurant & Cafe, Menteng, Jakarta menghadirkan Narsum yakni: Dr. Andang Bachtiar, Asosiasi Daerah Penghasil Migas, Prof. Dr. Irwandy Arief , Indonesia Mining Institute, Fauzi Imron, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Singgih Widagdo, Ikatan Ahli Geologi Indonesia dan Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR

Sekretaris Jenderal Asosiasi Daerah Penghasil Migas, Andang Bachtiar, menyoroti berbagai pekerjaan rumah yang mesti dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Salah satunya menyelesaikan persoalan Rancangan Undang-Undang (RUU) minyak dan gas bumi (migas).

“RUU migas adalah pekerjaan rumah yang belum dituntaskan oleh DPR dan pemerintah. Urgensi undang-undang migas harus segera ditangani. Kalau bisa dilakukan tahun ini ya luar biasa,” katanya.

Andang mengatakan, rancangan untuk undang-undang migas ini sudah digaungkan sejak 2006. Namun, sayangnya belum dapat diselesaikan hingga akhir 2018

“Kalau serius dalam undang undang migas (ini bisa diselesaikan). Semua tergantung dari undang-undang migas ini. Undang-undang migas sudah diberikan versi DPR kemudiann diberikan ke pemerintah,” imbuh dia.

Selain RUU migas, Andang juga mendesak pemerintah segera menuntaskan RUU mineral dan batu bara (minerba). Sebab, sejak 2015 RUU ini belum dibahas secara resmi antara pemerintah dan DPR.

“DPR dan pemerintah secara bersama sama perlu memperkuat komitmen dan bekerja keras untuk menyelesaikan kedua RUU tersebut,” katanya. (Amhar)

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

Teknologi Menari Membentuk Ombak

Published

on

By

Notes On A Tide Of Technology In Turbulent Times adalah Sebagai Pelengkap dari Tiga Buku Sebelumnya

JanoerKoening, Jakarta – Prof. Ir. Jusman Syafii Djamal, Menteri Perhubungan RI Periode 2007-2009 adalah Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia sejak 14 September 2018, sebelumnya beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT Garuda Indonesia Tbk pada Desember 2014 hingga September 2018. Jusman juga pernah diberi amanah untuk menjadi Komisaris Utama Telkom Indonesia Tbk, sejak Januari 2011 hingga Desember 2014.

Bertempat di Aula Jakarta Railway Center, Juanda, Jakarta, Sabtu, 26 Januari 2019 dengan difasilitasi oleh Lembaga Pengkajian dan Peminatan Sejarah (LPPS), Prof. Ir. jusman Syafii Djamal meluncurkan buku ke empat (tetralogi) Notes On Facebook berjudul “Notes On The Tides of Technology In Turbulent Times” sebagai pelengkap berbagai catatan dan pengalaman Beliau sebelumnya yang pernah dibukukan.

Buku ini ditulis sebagai kumpulan catatan harian dalam jaringan Facebook. Setiap jam 05.00 setelah shalat subuh, ataupun sebelum tidur, saya selalu menyempatkan diri menulis apa yang ada dalam pikiran Lebih dari 450 catatan pendek tersimpan sebagai notes, ungkap Prof. Jusman dalam sambutannya pada peluncuran dan diskusi keempat buku tersebut.

“Telah tiga buku yang diterbitkan untuk catatan tersebut Pertama, buku Notes on Leadership, Kedua yaitu Notes on Strategy, dan ketiga adalah Notes on the Economic of Innovation. Kini saya menerbitkan buku yang berjudul Notes on A Tide of Technology in Turbulent Times,” Tambahnya.

Buku keempat dari tetralogi catatan Facebook Jusman Syafii Djamal ini menjelaskan banyaknya istilah yang diguhakan untuk mendeskripsikan fenomena kecepatan perubahan teknologi. The tides of technology yang berwujud kurva S telah mengalir setiap detik, berpindah dari satu platform bisnis ke platform bisnis yang berbeda.

Kita dipaksa oleh keadaan untuk bersilancar dari satu ombak kemajuan teknologi ke ombak teknologi berikutnya, “Teknologi Menari Membentuk Ombak” Pungkasnya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

JPK Menuntut Agar Izin PT. Kubic Gasco Dicabut.

Published

on

By

Aksi Demo JPK Menuntut Agar Izin PT. Kubic Gasco Dicabut.

JanoerKoening, Jakarta – Jaringan Pemantau Kewenangan (JPK) Provinsi Jambi menggelar aksi di depan Istana, Kamis,24/01/2019.

Dalam aksinya mereka menuntut agar pemerintah menindak tegas oknum-oknum yang diduga adanya keterlibatan aparat dan stakeholder yang membackingi illegal drilling di Kab. Batang Hari dan Kab. Muaro Jambi.

“Kami meminta bapak Presiden agar menuntut oknum-oknum perampokan Illegal Drilling yang diduga dibackingi oleh aparat dan stake holder,” kata salah seorang peserta aksi dalam orasinya.

Berapa besar lanjutnya, kerugian negara yang hanya dinikmati para oknum-oknum tersebut yang seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat.

“Kami datang jauh-jauh dari Jambi hanya untuk meminta agar presiden memerintahkan Kapolri menindak perampokan Sumber Daya Alam (SDA) di dua kabupaten tersebut.” imbuhnya.

Melalui surat pernyataan sikap JPK Provinsi Jambi, di Kab.Muaro Jambi diduga kuat telah terjadi kebocoran negara dalam skala besar. Kami menduga PT. KUBIC GASCO melakukan praktek penjualan gas illegal.

Terkait dengan itu JPK dengan berpegang teguh pada azas praduga tak bersalah, mendesak kepada Presiden Republik Indonesia untuk menindak tegas kegiatan Illegal Drilling ( pengeboran minyak manual ) di Kab.Batang Hari dan Kab.Muaro Jambi yang diduga telah merugikan negara dan membahayakan masyarakat akan dampak dari kegiatan tersebut serta mencabut izin PT. KUBIC GASCO atas dugaan telah menyebabkan kebocoran keuangan negara.
(Ary/Darman).

Continue Reading

Uncategorized

6 Daerah Termasuk Bupati Banggai Raih Anugerah “Sahabat Ramah Anak” 2019

Published

on

By

6 Daerah di Indonesia Raih Penghargaan Sahabat Rumah Anak dalam Komitmen Melarang Iklan Rokok Menuju Kota Layak Anak

Yayasan Lentera Anak menganugerahkan penghargaan “SAHABAT RAMAH ANAK” 2019, kepada 4 Walikota dan Bupati, serta 2 Dinas Perlindungan Anak di daerah di Indonesia. Acara talkshow dan penganugerahan penghargaan diselenggarakan pada Selasa, 22 Januari 2019, di Ibis Hotel Tamarin, Wahid Hasyim, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat

Penghargaan yang pertama kali ini diberikan kepada 4 Pimpinan Daerah yang memiliki komitmen melindungi anak dari zat adiktif rokok melalui kebijakan di daerahnya yaitu Walikota Padang Bapak Mahyeldi Ansharullah, Walikota Sawahlunto Deri Asta SH, Bupati Lamongan Bapak H Fadeli SH.MH, Bupati Banggai Bapak Herwin Yatim.

Sedangkan 2 Organisasi Perangkat Daerah yang telah melakukan terobosan untuk mendorong lahirnya komitmen dan kebijakan di daerahnya dalam melindungi anak dari zat adiktif rokok yaitu DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat dan Dinas PPPA Kota Banjarmasin.

Berdasarkan hasil penelusuran Lentera Anak hingga tahun 2018, baru 43% Kota/Kabupaten yang telah memiliki peraturan terkait KTR dan saat ini baru 10 dari 516 Kab/Kota yang telah memiliki peraturan pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok (Kemenkes, 2018).

Sementara itu, ada 389 kab/kota yang berkomitmen menjadi kota layak anak, namun hanya 103 kota yang memiliki peraturan terkait KTR dan hanya 10 kab/kota yang memiliki pelarangan IPS rokok. Padahal untuk menjadi kabupaten/Kota Layak Anak, salah satu indikator yang harus dipenuhi adalah tidak boleh ada iklan, promosi dan sponsor rokok dan harus ada Perda KTR untuk melindungi anak-anak dari target pemasaran industri rokok dan paparan asap rokok.

Lentera Anak menilai bahwa 4 Walikota dan Bupati serta 2 organisasi perangkat daerah memiliki komitmen yang kuat dan keberanian untuk melarang iklan rokok melalui berbagai inisiatif, salah satunya adalah Kota Padang yang mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 46 tahun 2017 tentang penyelenggaraan reklame.

Ketua Yayasan Lentera Anak, Lisda Sundari mengatakan Apalagi mengingat hasil RISKESDAS 2018 lalu mengenai prevalensi perokok anak yang meningkat dari 7.2% (2013) jadi 9,1% (2018). Sepertinya memang kebijakan dari pemerintah pusat tidak mampu untuk melindungi anak-anak maka inisiatif dan komitmen dari daerah inilah yang sekarang dapat kami andalkan untuk melindungi anak lndonesia dari bahaya zat adiktif rokok.

Sementara itu Bupati Herwin dalam sambutannya, menekankan komitmenya untuk terus meningkatkan perlindungan terhadap anak dengan menggalakkan kampanye ke para remaja. Sebagai bentuk keseriusan, ia bahkan menyatakan akan menghilangkan iklan rokok dari sejumlah titik dalam Kota Luwuk.

“Jadi kami siap kehilangan sekitar delapan miliar lebih untuk perlindungan terhadap anak di tahun 2019,” paparnya.

Bupati Banggai Ir. H. Herwin Yatim menerima undangan untuk mendapatkan penghargaan dari Yayasan Lentera Anak Indonesia di Jakarta, berkaitan adanya penilaian bahwa Kabupaten Banggai masuk dalam kategori Kota Layak Anak. Beliau juga didaulat sebagai narasumber pada kegiatan yang turut dihadiri oleh Walikota Padang, Bupati Lamongan dan Walikota Sawahlunto, Sumatera Barat.

“Pemberian award tersebut akan semakin mencambuk diri dan komitmen pimpinan daerah dalam mewujudkan kebijakan kebijakan yang pro kepada kualitas kehidupan anak-anak dan masa depan mereka melalui lingkungan yang bersih dan sehat. Nyaman dalam artian salah satunya adalah bebas dari asap,” tutur Bupati Banggai, Herwin Yatim. (Amhar)

Continue Reading

Trending