Connect with us

KONSULTASI HUKUM

Sengketa Tanah Grant Sultan, Ketua MA Di Duga Langgar Hukum

Published

on

Ketua Mahkamah Agung diduga Melanggar Hukum atas Status Tanah Grant Sultan

JanoerKoening, Jakarta – Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Sarwata, SH. telah mengadili perkara No. 27 PK/TUN/1997 tanggal 26-06-1997 telah melanggar hukum yang objeknya terkait langsung dengan dirinya, yaitu Keputusan Dirjen. Agraria No. 78/HP/DA/87 yang diterbitkan oleh Sarwata, SH. saat menjabat sebagai Dirjen Agraria.

Hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 42 ayat 1 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan: “Seorang Hakim tidak diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak Iangsung,” ujar Manahan Sihombing, SH., MH selaku kuasa hukum ahli waris

Dalam Konperensi Pers “Status Tanah Grant Sultan” di Hotel Faletehan, Jakarta, Sabtu, 19 Januari 2019, Manahan juga menjelaskan bahwa, Konsekwensi atas pelanggaran hukum acara yang dilakukan oleh Ketua MA Sarwata, SH. tersebut, Mahkamah Agung “tidak berdaya” menghadang keberatan kuasa hukum ahli waris Dt. M Cheer tentang pembatalan atau “menyatakan Putusan No. 27 PK/TUN/1997 tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Ketidakberdayaan MA mempertahankan ketentuan Pasal 66 ayat 1 UU No 14 Tahun 1985 tentang permohonan PK hanya satu kali, adalah fakta pelanggaran ketentuan Pasal 42 ayat 1 UU No 14 Tahun 1985 tentang Hakim yang tidak diperkenankan mengadili perkara yang objeknya terkait langsung atau tidak langsung dengan dirinya yang dilakukan oleh Ketua MA (Sarwata) sendiri, tambahnya.

Sementara itu, pengacara Mangalaban Silaban, yang juga adalah kuasa hukum ahli waris mengungkapkan, apa yang mendorong mantan Ketua Mahkamah Agung Sarwata, SH. melakukan pelanggaran? dirunut ke Iatar belakang “Pengambilan dan penyimpangan peruntukan tanah yang dilakuan oleh TNI-AU Polonia Medan, dengan alasan perluasan Pangkalan Udara TNI-AU Polonia Medan.

“Jelas, melalui Surat Keputusan No.1/HPL/DA/70 tanggal 3 Februari 1970, Dirjen Agraria mengabulkan permohonan Panglima Komando Wilayah Udara (Pangkowilu) I Medan tentang pemberian tanah hak pengelolaan (HPL) seluas 1. 379. 659, 50 m2 di atas tanah yang terletak di Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan, dalam hal ini termasuk tanah Adat (Grant Sultan No.1 Th.1935 seluas 35 Ha,” ucap Silaban.

Namun ternyata permintaan tanah oleh Pangkowilu 1 Medan dengan alasan “perluasan Pangkalan Udara Polonia Medan” hanyalah kebohongan semata, sebab sebagian dari tanah HPL tersebut (dalam hal ini tanah Adat/Grant Sultan No.1/1935 an. Datuk Muhamad Cheer seluas 219 506 m2) diberikan kepada PT. Surya Dirgantara berdasarkan Skep. Pangkowilu I Medan No.019/B/VI/74 tanggal 1 Juni 1974.

“Akibat pengalihan tanah hak pengelolaan yang dilakukan berdasarkan Skep No.019/B/Vl/7, Dirjen Agraria melalui Surat Keputusan No.150/DJA/82 tanggal 8 September 1982 membatalkan tanah hak pengelolaan (HPL) Pangkowilu I Medan tersebut,” Pungkasnya. (Amhar)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

KONSULTASI HUKUM

Erwin Kallo Klarifikasi Penyitaan Gedung Granadi

Published

on

By

Kuasa Hukum Tomy ambil langkah-langkah Hukum baik Pidana maupun Perdata

Janoerkoening.com, Jakarta – Sehubungan dengan maraknya berita-berita yang tidak benar tentang disitanya gedung Granadi dimana hal tersebut dikait-kaitkan pada Klien Kami. Maka dengan ini kami ERWIN KALLO & Co Property Lawyers selaku kuasa hukum dari H. Hutomo Mandala Putra SH, bermaksud memberikan penjelasan dan klarifikasi tentang fakta yang sebenarnya terkait permasalahan tersebut.

Bahwa banyaknya berita yang dikeluarkan oleh media-media mengutip dari pernyataan Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDatun) Loeke Larasati Agoestina yang menyatakan Bapak H. Hutomo Mandala Putra diminta untuk tunduk pada hasil putusan dan menyerahkan gedung Granadi sebagai salah satu objek sita.

“Perlu kami tekankan bahwa pernyataan tersebut tidak benar dan sangat merugikan Klien Kami selaku pengusaha nasional dan internasional,” ujar Erwin Kallo dalam keterangan persnya di Granadi, Kuningan, Jakarta, Selasa (4/12/2018)

Erwin mengungkapkan, bahwa Klien kami sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum sita-menyita yang media beritakan belakangan ini, dimana Klien Kami hanya terikat perjanjian sewa-menyewa dengan PT. Granadi, sehingga sangatlah tidak mungkin Klien Kami menyerahkan apa yang bukan Klien Kami miliki.

Terlebih lagi Klien kami adalah salah satu tokoh nasional yang sangat menghargai segala putusan hukum yang ada, sehingga tidak mungkin Klien Kami menghambat proses hukum yang sedang berlangsung.

Bahwa terdapat juga pemberitaan yang tidak benar terhadap Klien Kami ataupun partai yang dipimpin oleh Klien Kami tentang adanya pemberitaan yang menyatakan DPP Partai Berkarya beralamat pada Gedung Granadi, dimana sesungguhnya berita tersebut adalah tidak benar dan sangat bermuatan politis.

Erwin menegaskan, bahwa sampai hari ini DPP Partai Berkarya beralamat di Jl. Pangeran Antasari Cilandak, Jakarta Selatan.

Kami sangat menyayangkan dengan adanya pemberitaan-pemberitaan tidak benar yang dikeluarkan oleh sebagian teman-teman media yang pemberitaannya terlihat sangat menyudutkan dan memberatkan Klien Kami, ungkapnya.

“Seharusnya teman-teman media melakukan pengecekan data yang akurat dari kedua belah pihak (cover both side),” harap Erwin.

Maka oleh itu Kami selaku kuasa hukum dari Bapak H. Hutomo Mandala Putra SH, akan mengambil langkah-langkah hukum baik Pidana maupun Perdata guna melindungi hak-hak dari Klien Kami, “pungkas” Erwin Kallo. (Amhar)

Continue Reading

KONSULTASI HUKUM

Hoky, Anggota PPWI Praperadilankan Kapolres Bantul

Published

on

By


Janoerkoening.com, Jakarta – Anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) yang juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO), Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky kembali didera kasus dugaan kriminalisasi di Polres Bantul. Kali ini, ia harus menghadapi persoalan yang muncul dari kasus yang dilaporkan oleh Faaz, oknum yang merupakan lawan Hoky dalam serentetan cerita perjuangannya sebagai seorang Ketua Umum Apkomindo yang sah, yang terus-menerus dipaksa untuk bertarung dalam permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana, terkait kedudukannya sebagai Ketua Umum organisasi para pengusaha komputer itu.

Hoky diketahui, telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat panggilan Polres Bantul nomor: S.Pgl/288/X/2018/Reskrim, tertanggal 27 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Bantul, AKP Rudy Prabowo, SIK, MM dan pada tanggal 01 November 2018 diminta hadir menemui IPTU Muji Suharjo SH atau Brigadir Hartono di Kantor Satuan Reskrim Polres Bantul lantai II unit II. Kasus ini bermula berdasarkan laporan Polisi dari Ir. Faaz dengan nomor: LP/109/V/2017/SPKT tertanggal 24 Mei 2017 dengan tuduhan Hoky melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP.

Penetapan tersangka yang menurut Hoky terkesan dipaksakan dan diduga kuat sengaja dimunculkan sebagai upaya pihak lawan menghancurkan reputasi dan nama baiknya, dan diduga ini merupakan rangkaian upaya kriminalisasi jilid 2 terhadap dirinya, sehingga ia menyatakan keberatan untuk hadir pada pada tanggal 01 November 2018.

Terkait dengan penetapan tersangka itu, Hoky akhirnya mengajukan permohonan praperadilan terhadap Kapolres Bantul ke PN Bantul dengan perkara Nomor: 3/Pid.Pra/2018/PN Btl. Tujuannya agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan dapat berjalan sesuai amanat konstitusi negara Indonesia. Apalagi Hoky telah mengalami kriminalisasi jilid pertama dan sempat ditahan secara sewenang-wenang selama 43 hari di Rutan Bantul oleh oknum penegak hukum yang diduga turut terlibat pada proses kriminalisasi tersebut beberapa waktu lalu.

Alasan Hoky mengajukan permohonan praperadilan di PN Bantul adalah karena diduga kuat proses penyidikan terkesan dipaksakan. Hoky menuturkan, Laporan Polisi Nomor LP/109/V/2017/SPKT, tertanggal 24 Mei 2017 di Polres Bantul, yang dilakukan oleh pelapor bernama Faaz sesungguhnya masih bersifat prematur dan/atau sumir secara hukum untuk dilakukan penyidikan. “Karena fakta hukum membuktikan penyidik belum memperoleh bukti permulaan yang cukup,” kata Hoky.

Hoky jelas keberatan dengan adanya penetapan tersangka ini, sebab menurutnya tidak ada fakta penganiayaan yang didalilkan oleh pelapor (Faaz – red) yang katanya terjadi di depan Lobby Utama PN Bantul pada tanggal 10 Mei 2017. Laporan pengaduan kepada Polres Bantul baru dilakukan pada tanggal 24 Mei 2017, yang secara formil hukum, menurut Hoky, untuk sebuah laporan tindak pidana penganiayaan tentunya diperlukan adanya surat keterangan Visum et Repertum dari pihak kedokteran untuk mendukung laporan pengaduan dimaksud.

“Laporan Faaz diduga kuat dilatarbelakangi adanya indikasi permufakatan jahat yang ditunggangi pihak ketiga, yang menginginkan perampasan hak dan kemerdekaan saya melalui transaksi hukum dan penyalahgunaan kewenangan hukum dan lembaga peradilan, terkait dengan kedudukan saya selaku Ketua Umum APKOMINDO. Apalagi diketahui selain laporan di Polres Bantul tersebut, sebelumnya ada 4 LP lainnya yang seluruhnya hasil rekayasa hukum, antara lain; Laporan Polisi Nomor: LP 503/K/IV/2015/-RESTRO Jakpus, Laporan Polisi Nomor: LP/670/VI/2015/Bareskrim Polri, Laporan Polisi Nomor: TBL/128/II/2016/Bareskrim Polri dan Laporan Polisi Nomor: LP/392/IV/2016/ Bareskrim Polri,” urai Hoky.

Sebagai anggota PPWI, Hoky, juga langsung mengadukan masalah yang dihadapinya kepada Ketua Umumnya, Wilson Lalengke S. Pd M. Sc, MA, Jumat (30/11/2018). Hoky melihat bahwa kasus ini adalah upaya kriminalisasi jilid kedua, setelah kasus kriminalisasi terhadap Ketua Umum Apkomindo itu dua tahun lalu yang akhirnya dimenangkannya. Ia kemudian meminta saran dan dukungan PPWI dalam menyikapi kasus tersebut.

Wilson merespon hal itu dengan memberikan dukungan penuh atas upaya anggotanya, Hoky dalam memperoleh perlakuan hukum yang adil. “Apa yang dilakukan Hoky telah tepat, sebab Praperadilan merupakan salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau oknum aparat dalam melakukan tindakan hukum,” kata Wilson yang merupakan Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini. (Ary)

Continue Reading

KONSULTASI HUKUM

Restrukturisasi Menyeluruh, Atasi Konflik Internal Group TPS Food

Published

on

By

Restrukturisasi Menyeluruh, Atasi Konflik Internal Group TPS Foo

(lebih…)

Continue Reading

Trending