Connect with us

EKONOMI

Forum A1: Indonesia Bukan Negara Miskin

Published

on

Forum A1: Indonesia Bukan Negara Miskin, Restoran Cikini Lima

JanoerKoening, Jakarta – Berdasarkan data Bank Dunia, saat ini Iebih dari 50 juta penduduk Indonesia, atau 20 persen dari populasi, telah masuk dalam kelompok kelas menengah, yaitu mereka yang tidak lagi miskin atau rentan jatuh miskin. Sementara itu, 120 juta Iainnya (45 persen) masuk kelompok ”Aspiring Class” tidak Iagi miskin meski belum memiliki keamanan ekonomi seperti kelas menengah.

Kedua kelompok ini berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan mampu mengalokasikan pengeluaran untuk berinvestasi pada pendidikan, kesehatan, hingga modal dan alat produksi. Data terbaru ini menunjukkan 2/3 penduduk Indonesia bukan lagi tergolong kelompok miskin.

Mereka merupakan konsumen, pekerja yang giat, dan pembayar pajak. Selain itu, para kelas menengah ini juga berkontribusi dalam menumbuhkan kewirausahaan. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya daya beli dan belanja hiburan masyarakat Indonesia sebagai tanda dari kelas menengah yang bergairah.

Bertema ”Indonesia Bukan Negara Miskin”, diskusi perdana Forum A1 digelar pada Selasa, 22 Januari 2019, di Tjikinii Lima, Menteng, Jakarta Pusat. Diskusi akan dipandu oleh sosiolog dari Universitas Indonesia Imam Prasodjo, yang juga merupakan ketua dari Yayasan Nurani Dunia, dengan menghadirkan Narsum yakni: Sri Mulyani-Menteri Keuangan, M. Chatib Basri, serta Happy Salma-Artis.

Sri Mulyani berbicara tentang ekonomi Indonesia, tahun ini masih Januari 2019. Tapi 2018 itu satu episode yang sangat spesial. Tahun 2018 ekonomi dunia guncang, kenaikan suku bunga di AS menyebabkan perubahan arus modal.

Menurut Sri Mulyani, mengelola ekonomi tahun lalu memang dihadapkan situasi layaknya air pasang. “Kita harus jaga agar kapal tidak oleng,” ungkapnya.

Karena guncangan tadi, seluruh dunia kena imbas. Tidak hanya di Indonesia. Dalam situasi itu, pemerintah dan BI harus kelola ekonomi ini.

Menurutnya ancaman paling bahaya adalah ‘hijrahnya’ modal asing atau capital outflow dan tidak adanya arus modal masuk atau capital inflow.

Ia pun bercerita, di 2018 diharapkan ekonomi Indonesia bisa tumbuh baik. Di mana Sri Mulyani memproyeksikan bisa mencapai 5,17%.

“Kemudian inflasi kita 3,5%, angka terakhir 3,2% Ini dalam situasi guncangan. Sering kita tidak melihat itu. Apalagi situasi politik, kita hanya ambil beberapa pilihan fakta sehingga kesannya Indonesia tidak mencapai sesuatu,” kata Sri Mulyani.

APBN defisit jauh lebih kecil 1,76% dan kita bisa melewati guncangan, tetap stabil dan growth momentum tetap jalan. (Amhar)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

EKONOMI

Lanjutkan Komitmen, SMF Tandatangani PKO Dengan Bank Penyalur

Published

on

By

Lanjutkan Komitmen,
SMF Tandatangani PKO Dengan Bank Penyalur

JanoerKoening, Jakarta – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), atau SMF kembali melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan Bank Penyalur KPR FLPP, pada Kamis di Hotel Borobudur, Lapangan Banteng, Jakarta (17/1/2019).

Penandatanganan PKO ini merupakan wujud komitmen SMF beserta bank penyalur KPR FLPP dalam mewujudkan ketersediaan rumah yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Penandatanganan PKO dilakukan oleh Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo bersama Jajaran Direksi / manajemen dari Bank Penyalur KPR FLPP, diantaranya yaitu Bank BTN, Bank Papua, Bank Kalbar, Bank Artha Graha, Bank Sultra, Bank NTT, Bank Jatim, Bank BJB, Bank Sulselbar, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Kalsel, UUS Bank BTN, UUS Bank BJB, UUS Bank Jatim, dan UUS Bank Sumut.

Penandatanganan ini merupakan kerjasama lanjutan setelah PKO sebelumnya yang ditandatangani bersama, PPDPP, SMF dan Bank Pelaksana, pada 14 Agustus 2018 dan rencananya komitmen bersama ini akan ditegaskan ulang setiap tahun. Sejak Agustus 2018 hingga saat ini, SMF telah berhasil merealisasikan penyaluran dana KPR FLPP, kepada 28.932 debitur dengan total penyaluran dana sebesar Rp948 miliar melalui 10 bank penyalur KPR FLPP yang merupakan bagian dari realisasi Program FLPP 2018 sebesar Rp5,896 triliun.

Dukungan dari SMF memberikan dampak positif bagi pertumbuhan penyaluran KPR FLPP dalam ketersediaan likuiditas bagi penyaluran KPR FLPP, sehingga semakin banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memperoleh fasilitas KPR FLPP disamping adanya penyerapan tenaga kerja dari pembangunan rumah yang berujung pada terciptanya multiplier effect.

“Realisasi penyaluran KPR FLPP tersebut merupakan komitmen SMF dalam Program Penurunan Beban Fiskal direalisasikan melalui pemberian dukungan kepada Pemerintah lewat program KPR FLPP, yang berkoordinasi dengan BLU PPDPP, Kementerian PUPR,” ungkap Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo.

Ananta juga mengaku optimis, dengan adanya sinergi yang kuat, program sejuta rumah dapat tercapai dan memberikan kontribusi luar biasa bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan rumah.

Adapun dalam Program penyaluran KPR FLPP ini SMF memiliki peran dalam mengurangi beban fiskal Pemerintah dengan membiayai porsi 25% pendanaan KPR FLPP, sehingga Pemerintah hanya menyediakan 75% dari total pendanaan FLPP dari semula yang sebesar 90%.

Adanya Surat Menteri Keuangan, No. S-163/MK.6/2018 tanggal 12 April 2018, perihal Penurunan Beban Fiskal dalam KPR Program FLPP dan SSB, dan Keputusan Menteri PUPR No 463/KPTS/M/2018, tentang Proporsi Pendanaan Kredit / Pembiayaan Pemilikan dan Perumahan Rakyat, menjadi dasar bagi SMF sebagai Special Mission Vehicle (SMV) menjalankan fungsi sebagai Fiscal Tools Pemerintah dalam penyediaan dana jangka menengah panjang guna merealisasikan penurunan beban fiskal Pemerintah. (Amhar)

Continue Reading

EKONOMI

Bun

Published

on

By

Msksnskdn

Hhhhhhjsjdkndndbdjjdndbdjjdbsjjdnnd

Hshsjjsjsjsjjd

Hsjsjsj

Continue Reading

EKONOMI

Bun

Published

on

By

Msksnskdn

Hhhhhhjsjdkndndbdjjdndbdjjdbsjjdnnd

Hshsjjsjsjsjjd

Hsjsjsj

Continue Reading

Trending