Connect with us

HEADLINE

Uang dan Pekerja Cina, Bisa Hancurkan Jokowi

Published

on

 Hersubeno Arief

To win votes, the Indonesian leader needs Chinese cash to build railways and ports. To build those railways and ports he needs to accept the Chinese workers who are losing him votes

Jeffrey Hutton

Isu uang dan pekerja Cina menjadi ancaman serius bagi ambisi Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya.

Dalam artikel yang ditulis di laman South China Morning Post (SCMP) edisi 12 Mei 2018, Jeffrey Hutton sudah mengingatkan dan memprediksinya.

Dengan judul artikel “A Cattch-22 From China That Could Derail Indonesia’s Widodo” Hutton seorang wartawan yang memiliki spesalisasi bidang politik, ekonomi, dan HAM membuka tulisan dengan kalimat panjang yang sangat provokatif.

“Untuk memenangkan pilpres, Jokowi membutuhkan dana dari Cina untuk membangun jaringan kereta api dan pelabuhan. Dan untuk membangun jaringan kereta api dan pelabuhan itu, dia harus menerima para pekerja Cina yang menyebabkan dia kehilangan pemilih.”

Hanya kurang dari dua bulan sebelum pemilihan berlangsung, sinyalemen itu saat ini telah menjelma menjadi ancaman nyata.

Informasi datangnya pekerja Cina ke Indonesia mengalir deras di media sosial. Foto dan video rombongan pria yang disebut “tentara Cina,” berserakan di berbagai platform pertemanan. Mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, dan terutama group-group Whatsapp.

Tampilan mereka bertubuh tegap dan berambut cepak, kian meyakinkan publik bahwa benar sedang ada ekspansi pasukan kuning ke Indonesia. Kebanyakan rombongan pria yang direkam di sejumlah bandara itu tidak bisa berbahasa Indonesia.

Para pekerja Cina ini dilaporkan bekerja di berbagai sektor. Mulai infrastruktur, pertambangan, sektor pariwisata dan perhotelan, sampai di lahan pertanian, dan perkebunan.

Banyaknya pekerja Cina ini kemudian dikaitkan dengan kemungkinan kecurangan dalam pemilu. Jokowi disebut membutuhkan suara mereka untuk memenangkan Pilpres 2019.

Media massa melaporkan adanya sejumlah pekerja Cina memiliki e-KTP dan Nomor Induk Kependudukannya (NIK) masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu.

Bersamaan dengan itu di medsos juga beredar tutorial tata cara pemilihan dalam bahasa Cina. Video ini disebutkan diedarkan oleh kubu paslon 01. Ada logo 01 Jokowi-Ma’ruf dengan tagline “ orang baik, pilih orang baik.”

Informasi yang muncul di media dan medsos sesungguhnya merupakan percampuran antara isu dan fakta. Dengan posisi Jokowi dan para pendukungnya telah kehilangan kredibilitas, publik cenderung lebih mempercayai informasi yang beredar. Ancaman uang dan pekerja Cina itu memang nyata.

Ini bukan salah publik. Tapi salah Jokowi dan para pendukungnya. Mereka banyak mengumbar data yang salah dan melebih-lebihkan ( over claimed ). Antara satu pejabat dengan pejabat lainnya pernyataannya saling bertentangan. Sementara Jokowi membantah data yang pernah dikemukakannya sendiri.

Fakta telanjang yang paling telak adalah bantahannya atas pernyataan Prabowo soal dana orang Indonesia yang parkir di luar negeri.

Angka yang disebut Prabowo sebesar Rp 11.000 triliun, bersumber dari Kemenkeu dan beberapa kali disampaikan Jokowi. Bukti rekamannya ada. Situs resmi kantor Sekretaris Kabinet www.setgab.go.id juga memuatnya.

Menjadi sangat aneh ketika Jokowi membantahnya. Dia malah meminta Prabowo membuktikan dan melaporkannya bila ada datanya. Di medsos muncul meme “Jokowi melawan Jokowi!”

Soal pekerja Cina di Cianjur, Menakertrans Hanif Dakhiri juga langsung menudingnya sebagai kabar bohong alias hoax. “Saya sudah mendapat informasi. Itu hoax, hasil editan,” ujarnya.

Hanif juga mewanti-wanti agar kita tidak mudah mempercayai hoax. “ Hancur republik ini kalau kita mempercayai hoax!,” tegasnya memperingatkan.

Siapa sebenarnya yang sedang menebar hoax? Media, publik, atau pemerintah?

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Depdagri Zudan Fakhrullah membenarkan bahwa WNA termasuk dari Cina boleh memiliki e-KTP. Sudah banyak WNA yang memiliki e-KTP. Aturan itu bahkan telah berlaku sejak 2006.

Sebelumnya seorang warga di Cianjur dilaporkan namanya tercantum dalam DPT, namun NIK-nya ternyata milik seorang warga negara Cina.Temuan ini viral. Mendagri Tjahjo Kumolo juga menyatakan info itu palsu, karena nama dan NIK beda. Benarkah?

Ternyata temuan itu benar adanya. Bukan info palsu seperti dikatakan Mendagri atau hoax seperti kata Menakertrans. KPU Cianjur mengakui mereka memasukkan nama seorang warga Cianjur ke DPT, namun NIK-nya atas nama warga Cina. Mereka berkilah ada kesalahan input data.

Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Jabar juga menemukan fakta ada dua orang WNA yang masuk DPT. Tidak tertutup kemungkinan ditemukan fakta yang lebih banyak WNA masuk ke dalam DPT.

Berbagai bantahan dan temuan di lapangan yang menunjukkan fakta sebaliknya, semakin menghancurkan kredibilitas pemerintah. Mereka semakin tidak percaya kepada ucapan para pejabat. Publik akan menafsirkan sebaliknya, apapun ucapan pejabat ( public distrust).

Manakertrans misalnya pernah membantah jumlah pekerja Cina mencapai jutaan. Mengutip data BPS, Hanif mengatakan sampai awal tahun 2018 jumlah pekerja asing hanya sebanyak 126.000 orang. Mayoritas berasal dari Cina.

Namun publik cenderung mempercayai jumlahnya lebih besar. Apalagi dengan fasilitas Visa kedatangan ( On Arrival), diduga banyak pekerja Cina yang memanfaatkan celah ini untuk bekerja di Indonesia.

Di Bali diketahui banyak pekerja Cina yang menjadi pemandu wisata, juga juru masak di beberapa hotel. Seorang netizen yang mempunyai restoran langganan di sebuah hotel di kawasan Nusa Dua terkejut ketika suatu hari mengaku makanan favoritnya berubah rasa.

Karena penasaran, dia mencoba mengecek ke dapur. Ternyata juru masaknya sudah ganti. Dia menemukan warga Cina yang tidak bisa berbahasa Indonesia dan Inggris. Pekerja Cina juga diketahui banyak bekerja sebagai bell boy. Mereka bertugas membantu mengangkat tas tamu hotel.

Sejumlah netizen juga melaporkan menemukan fakta beberapa penerbangan ke Kendari, Sultra setiap hari selalu penuh dengan TKA Cina. Salah satu video yang sempat viral diambil oleh Ifan vokalis Group Band Seventeen . Dia terbang bersama mereka.

Dilema Jokowi
Dengan berbagai simpang siurnya info, uang dan pekerja Cina kini menjadi dilema bagi Jokowi. Di satu sisi dia sangat membutuhkannya. Di lain pihak menjadi ancaman yang sangat serius bagi elektabilitasnya.

Pembangunan infrastruktur meliputi jalan tol, jalur kereta api, pelabuhan merupakan jualan utama Jokowi. Namun jualan utama itu sekarang justru berbalik menjadi beban utama.

Pembangunan Infrastruktur yang massif pada era Jokowi pada awalnya berhasil dikapitalisasi. Secara sadar dan terencana Jokowi memanfaatkannya untuk mendongkrak elektabilitas. Dia bahkan sampai membeli jam tayang ( blocking time) beberapa stasiun tv. Tayangan pada episode infrastruktur itu merupakan iklan terselubung yang dikemas dalam format acara “Visi Presiden.”

Sejumlah survei menunjukkan infrastruktur merupakan sektor yang dinilai publik sangat berhasil. Jokowi sangat unggul di sektor ini.

Seiring berjalannya waktu, sektor ini mulai kehilangan pesonanya. Bank Dunia menilai infrastruktur Jokowi tidak direncanakan dengan baik, dan kualitasnya sangat rendah.

Audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghasilkan kesimpulan yang hampir sama. Proyek infrastruktur Jokowi banyak yang tidak termanfaatkan dengan baik ( idle ).

Dalam laporan audit BPK Semester I Tahun 2018 banyak temuan yang merugikan keuangan negara dengan modus dan penyebab yang berulang.

Media massa melaporkan jalan tol Trans-Jawa kebanggaan Jokowi sangat mahal. Truk pengangkut barang menghindarinya. Sementara para pengusaha di sepanjang Pantai Utara (Pantura) mulai dari Brebes, Tegal, sampai Pekalongan, Jateng mengeluh karena dagangan menjadi sepi. Mereka terancam bangkrut. Para pengusaha gulung tikar dan ratusan ribu pekerja menganggur.

Barangkali banyak yang tidak memperhatikan. Dalam debat capres kedua dengan Prabowo, Jokowi sama sekali tak menyinggung soal tol Trans-Jawa. Padahal bersama para pendukungnya, Jokowi sangat membanggakan proyek ini.

Ada yang menyamakan prestasi Jokowi setara dengan penguasa kolonial Daendels. Dia berhasil membangun jalan dari ujung Barat sampai ujung Timur Jawa. Tidak boleh ada kritik terhadap proyek Jokowi. Walikota Semarang asal PDIP Hendrar Prihadi bahkan sampai memperingatkan para penentang Jokowi ntuk tidak melewati jalan tol.

Semakin mendekati pilpres semangat Jokowi mulai mengendor. Dia menyadari isu uang maupun datangnya ribuan pekerja Cina sangat sensitif. Infrastruktur tidak lagi bisa menjadi jualan utama yang membuai publik.

Proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 Km yang semula juga sangat dibanggakan, terkendala. Lambatnya pembangunan proyek ini membuat pejabat Cina frustrasi. Mereka membandingkan dengan pembangunan jalur kereta api cepat di Cina sepanjang 3.500 Km dan bisa selesaikan dalam 1 tahun saja.

Seperti ditulis Hutton, dalam pertemuan dengan sejumlah pejabat Cina, Jokowi menjelaskan probematika yang dihadapinya. Mereka bisa memahami keterlambatan realisasi proyek ini.

Tahun 2019 rencananya proyek kereta cepat ini akan kembali digenjot. Ribuan pekerja Cina masuk untuk mempercepat proyek ambisius ini. Dari total 33 ribu orang pekerja, sekitar 20 persen atau 6.600 orang pekerja asal Cina.

Serbuan tenaga kerja cina menjadi sangat krusial, apalagi bila dikaitkan dengan isu lapangan kerja, dan ekspansi Cina. Belum lagi bila dikaitkan dengan ketimpangan ekonomi, berupa penguasaan aset dan kekayaan etnis Cina di Indonesia.

Jokowi tampaknya sedang mencoba mencari titik keseimbangan, antara uang dan pekerja Cina dengan kepentingan menjaga para pemilihnya. Bila tidak hati-hati isu ini bisa berubah menjadi gelombang besar yang meluluh-lantakkan “Istana Pasir.” Istana Pasir yang susah payah dibangunnya itu bernama Infrastruktur. End

 

Continue Reading

HEADLINE

Penempatan TKI ke Saudi melalui Satu kanal, Hati-Hati Jebakan Monopoli

Published

on

By

Oleh Dian Islamiati Fatwa

Moratorium pengiriman TKI ke-21 negara termasuk diantaranya ke Saudi ternyata berdampak dengan munculnya TKI illegal di sejumlah negara. Ini disebabkan pekerja Indonesia tidak mendapatkan kanal resmi bekerja di luar negeri. Dalam catatan BNP2TKI (Badan Nasioal Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) setidaknya 2600 TKI setiap bulannya termonitor oleh imigrasi keluar negri secara ilegal untuk mengadu nasib.

Hal ini mendorong pemerintah mulai mempertimbangkan untuk mencabut kembali moratorium pengiriman TKI melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (permenaker) no 291 tahun 2018 tentang penempatan TK melalui satu kanal.

Membaca permenaker tersebut saya garuk-garuk kepala. Pertama misalnya pemberian hak satu kanal kepada satu asosiasi untuk menyeleksi perusahaan yang mengirim TKI ke negara tujuan misalnya ke Arab Saudi.

Peraturan ini, seperti memberikan hak monopoli terselubung, sebab tidak ada asosiasi lain yang bisa menyeleksi perusahaan pengiriman TKI. Dengan pemberian hak monopoli akan membuka ruang munculnya kolusi dan nepotisme yang berujung pada persoalan perlindungan TKI atau PMI (Pekerja Migran Indonesia). Aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hilang ketika monopoli diberikan hanya kepada satu lembaga saja.

Hal lain yang cukup menggelitik adalah pada bab III Pasal 1 Huruf K. Disebutkan bahwa P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) harus memiliki surat/bukti keanggotaan dalam asosiasi yang ditunjuk sebagai wakil KADIN dalam lingkup penempatan dan perlindungan PMI (Pekerja MIgran Indonesia).

Bunyi pasal ini menimbulkan banyak tanda tanya. Apakah KADIN termasuk badan Pemerintah? Dan apa wewenang KADIN hingga diberikan kepercayaan begitu besar menentukan asosiasi yang mewakili dan dicantumkan dalam keputusan menteri? Kenapa sang asosiasi yang disebutkan itu ’ditunjuk’ sebagai wakil KADIN?

Jelas dalam pasal ini Negara wabil khusus Kemenaker memberikan otoritas yang sangat besar kepada KADIN (juga asosiasi) untuk menentukan P3MI mana yang bisa diloloskan sebagai perusahaan yang melaksanakan pengiriman TKI.

Sebelumnya setiap perusahaan jasa pengiriman TKI bisa mengirim langsung pekerja Indonesia ke agen perusahaan di Saudi melalui jalur P to P (private to private). Oleh agen perusahaan penyalur TKI di Saudi, setiap TKI dihargai $1800 atau sekitar 25 juta rupiah. Tentu saja ini bisnis menggiurkan. Tak mengherankan banyak P3PMI bermunculan bak jamur di musim hujan. Banyak TKI dikirim tanpa keterampilan yang memadai, bahkan hal yang mendasar sekalipun misalnya mengoperasikan mesin cuci, atau menyalakan kompor atau oven tidak tahu. Maka bukan menjadi hal yang mengagetkan setiap bulan muncul ribuan kasus yang dialami TKI. Bukan saja soal sebagian mereka tidak punya keterampilan yang cukup, namun negara penerima tidak menjamin perlindungan tenaga kerja asing sehingga majikan bisa berbuat sewenang-wenang bila dianggap TKi tidak becus atau bahkan melakukan pelecehan seksual.

Jadi bila soalnya pada pengawasan terhadap perusahaan jasa pengiriman TKI, mestinya kinerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) harus dioptimalkan. Bila perlu diaudit apakah BNP2TKI sudah melakukan tata-kelola perlindungan dan penempatan TKI dengan baik.

Kedua, Permenaker 291/281 juga tidak mengatur batas waktu bagi perusahaan jasa TKI beroperasi. Maka perusahaan-perusahaan abal-abal atau perusahaan jasa TKI yang lama tidak beroperasi bisa mengirim TKI tanpa memahami kondisi kekinian persoalan ketenakerjaan di Arab Saudi. Bagaimana misalnya bila perusahaan tersebut sudah lama tidak beroperasi mengirimkan TKI, apakah paham masalah perlindungan tenaga kerja asing terbaru di sana? Masih untung kalau paham, bisa jadi sang perusahaan ini malah lepas tangan bahkan tidak peduli setelah menerima $1800 perkepala. Maka wajar saja, kedubes2 di negara penerima TKI banyak menerima TKI bermasalah yang kesulitan dipulangkan karena perusahaan penyalur TKI tidak bertanggung jawab, merasa tugas telah selesai yakni mengirimkan TKI ke negara penerima, sementara bila TKI bermasalah akan menyerahkan tugas Kedubes Indonesia cuci piring.

Dalam Permenaker disebutkan soal persyaratan bagi perusahaan untuk beroperasi paling sedikit 5 tahun. Secara tehnis hal ini rawan dipermainkan karena tidak ada batas rentang waktu. Ah..jij tau sendiri kan banyak ‘raja’ olah di negeri ini. Apapun bisa di’olah’ yang penting jij untung ikke juga untung, begitulah bunyi nada kolusi dan nepotisme Indonesia. Semuanya menjadi ‘aturable’.

Nah lantas bagaimana dengan perusahaan baru yang mempunyai kinerja bagus dan memahami update perkembangan ketenagakerjaan di Saudi akan tetapi belum beroperasi selama 5 tahun. Ini artinya pemerintah tidak membuka ruang kesempatan berusaha bagi perusahaan-perusahaan baru.

Oke-lah pemerintah menganggap mereka masih piyik karena perusahaan baru, akan tetapi apakah pemerintah menyediakan mentorship atau coaching bagi perusahaan-perusahaan baru sehingga kegiatan operasi pengiriman memenuhi standard ketenagerjaan setempat atau host country. Dan yang paling panting adalah bagaimana menjadikan TKI dapat pekerja dengan tenang dan aman.

Barangkali ada semangat untuk menjaga standard perlindungan pengiriman TKI, karena itu disebutkan dalam Permenaker 291 minimal beroperasi 5 tahun, Namun apakah perusahaan lama dapat menjamin perlindungan TKI, sebab bisa jadi perusahaan ini sudah lama tidak beroperasi. Sebutlah perusahaan jasa TKI cap ‘Kuda terbang’ ini mati suri 10 tahun tapi masih punyai ijin berusaha, maka bisa diperkirakan perusahaan cap Kuda Terbang ini malah blas geblas-geblas gak paham soal kondisi terbaru di Saudi. Nah silahkan anda menggaruk-garuk kepala.

Saya teringat petuah Ronald Wilson Reagan – mantan Presiden Amerika 40, tugas pertama pemerintah adalah melindungi rakyat bukan sekedar mengatur saja. Jadi hemat saya, bila Permenaker paling gres 291/2018 tidak memberikan jaminan perlindungan TKI sebaiknya permenaker ini dibatalkan. After all tugas utama pemerintah adalah melindungi rakyatnya dimanapun berada termasuk TKI agar mereka dapat pekerja dengan rasa aman dan bermartabat.

Jakarta, Ba’da Ashar
5 January 2019

Penulis adalah Mantan Wartawan ABC dan Politisi Muda PAN

Continue Reading

HEADLINE

Ikatan Pilot Indonesia Netral Soal Pilpres 2019

Published

on

By

JAKARTA – Dalam pernyataannya di Kantor Ikatan Pilot Indonesia, Gedung Graha Dirgantara, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Badan Pengurus Ikatan Pilot Indonesia, Rabu pagi, 2/1/2019 menyampaikan dalam konsfrensi pers sebagai hak menjawab dan menjelaskan berkembangnya video yang ditengarai viral berkaitan “Pilot indonesia“ dalam sebuah video dukungan politik kepada salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik lndonesia Tertentu, beberapa hari terakhir ini .

Kepada khususnya member ikatan Pilot indonesia dan seluruh masyarakat indonesia yang mengikuti
acara konferensi pers ini, kami, Badan Pengurus Ikatan Pilot Indonesia (IPI) menyampaikan hal berikut ini.

1. Menegaskan bahwa Ikatan Pilot Indonesia adalah Organisasi Profesi Pilot yang profesional dan TIDAK terlibat dalam Politik Praktis .

2. Ikatan Pilot Indonesia TIDAK terlibat dalam dukung mendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil

Presiden Republik lndonesia dalam Kampanye Pemilihan bulan April 2019 yang akan datang.

Ikatan Pilot indonesia Netral dan independen, menyerahkan hak politik secara PRIBADI kepada anggota dan TIDAK mencampuri urusan hak politik pribadi anggota .

3.“Pilot Indonesia” dalam Video tersebut bukanlah Ikatan Pilot Indonesia dan tidak mewakili pilot Indonesia secara keseluruhan.

Konferensi pers ini kami buat untuk mendukung Pesta Demokrasi Pemilihan Umum di negara yang kita cintai Republik indonesia, yang akan diselenggarakan pada bulan April 2019, dengan harapan agar Pesta

Demokrasi yang akan datang tersebut dapat terselenggara dengan Semangat Persatuan, Saling menghormati dan menghargai , Sportif dan menyenangkan .

Untuk ini kami berharap agar masyarakat luas memahami akan sikap independen Ikatan Pilot Indonesia dan Netral dalam Pilpres nanti, terang Capt. Rama Noya, Ketua Umum Ikatan Pilot Indonesia. (Agusto)

Continue Reading

HEADLINE

Ikatan Pilot Indonesia Netral Soal Pilpres 2019

Published

on

By

JAKARTA – Dalam pernyataannya di Kantor Ikatan Pilot Indonesia, Gedung Graha Dirgantara, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Badan Pengurus Ikatan Pilot Indonesia, Rabu pagi, 2/1/2019 menyampaikan dalam konsfrensi pers sebagai hak menjawab dan menjelaskan berkembangnya video yang ditengarai viral berkaitan “Pilot indonesia“ dalam sebuah video dukungan politik kepada salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik lndonesia Tertentu, beberapa hari terakhir ini .

Kepada khususnya member ikatan Pilot indonesia dan seluruh masyarakat indonesia yang mengikuti
acara konferensi pers ini, kami, Badan Pengurus Ikatan Pilot Indonesia (IPI) menyampaikan hal berikut ini.

1. Menegaskan bahwa Ikatan Pilot Indonesia adalah Organisasi Profesi Pilot yang profesional dan TIDAK terlibat dalam Politik Praktis .

2. Ikatan Pilot Indonesia TIDAK terlibat dalam dukung mendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil

Presiden Republik lndonesia dalam Kampanye Pemilihan bulan April 2019 yang akan datang.

Ikatan Pilot indonesia Netral dan independen, menyerahkan hak politik secara PRIBADI kepada anggota dan TIDAK mencampuri urusan hak politik pribadi anggota .

3.“Pilot Indonesia” dalam Video tersebut bukanlah Ikatan Pilot Indonesia dan tidak mewakili pilot Indonesia secara keseluruhan.

Konferensi pers ini kami buat untuk mendukung Pesta Demokrasi Pemilihan Umum di negara yang kita cintai Republik indonesia, yang akan diselenggarakan pada bulan April 2019, dengan harapan agar Pesta

Demokrasi yang akan datang tersebut dapat terselenggara dengan Semangat Persatuan, Saling menghormati dan menghargai , Sportif dan menyenangkan .

Untuk ini kami berharap agar masyarakat luas memahami akan sikap independen Ikatan Pilot Indonesia dan Netral dalam Pilpres nanti, terang Capt. Rama Noya, Ketua Umum Ikatan Pilot Indonesia. (Agusto)

Continue Reading

Trending