Connect with us

Ketua Umum SI

DKI Digugat ke Mahkamah Agung, Ini Perda 20% Lahan Mal Harus Gratis ke UKM

Published

on

Jakarta – Pengelola mal kaget dan menjerit dengan Perda DKI Jakarta tentang Perpasaran. Pangkalnya, pengelola mal dipaksa menggratiskan 20 persen lahan tiap mal untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Mereka tergabung dalam Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI). Tidak terima dengan Perda tersebut, APPBI manggandeng mantan Ketua Mahkamah Konstitusional (MK) Hamdan Zoelva untuk mengajukan gugatan judicial review atas Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2018 tentang Perpasaran ke Mahkamah Agung (MA).

“Yah tahulah, mengenai sosok Pak Hamdan, tentu untuk biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit,” ujar Ketua Bidang Hukum dan Advokasi APPBI, Hery Sulistyono di Kawasan Kuningan, Jakarta sebagaimana dikutip dari Antara, Senin (16/12/2019).

Aturan itu, menyebutkan pengusaha mal wajib mengakomodir pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ke dalam mal sebesar 20 persen.

“Bagaimana kami mau merangkul mereka, toh yang berjualan di mal kami juga pelaku UMKM. Justru kalau kami sediakan, bakal memicu kecemburuan sosial bagi pelaku UMKM yang menyewa atau membeli tempat usaha,” terang Hery.

Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budijardjo Iduansjah menilai kewajiban para pengusaha Pusat Perbelanjaan untuk menyediakan ruang usaha bagi kalangan UMKM sebesar 20%, seperti yang tercantum dalam pasal 42 poin 4 Perda No. 2 Tahun 2018 harus tepat sasaran.

Menurut dia definisi UMKM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) perlu diperjelas dan produk yang ditawarkan harus sesuai dengan kelas/target konsumen dari Pusat Perbelanjaan.

“Misalnya tidak mungkin Pusat Perbelanjaan dengan target konsumen kelas atas diisi dengan UMKM yang menawarkan produk seperti yang dijajakan pedagang kaki lima,” kata Budi dalam siaran pers, Rabu (11/12/2019).

Dia mengungkapkan jika memang ada UMKM yang menjual produk sesuai dengan kelas konsumen di Pusat Perbelanjaan tersebut Hippindo juga turut menolak jika ruang usaha sebesar 20% tersebut diberikan secara gratis.

“Hal tersebut akan menimbulkan persaingan tidak sehat bagi anggota UMKM Hippindo yang sudah menyewa ruang-ruang usaha di pusat-pusat perbelanjaan,” jelas dia.

Menurut dia, pemberian 20% ruang usaha secara gratis juga akan berdampak pada kenaikan harga sewa. Karena pusat perbelanjaan tidak mungkin untuk menanggung beban operasional dan servis dari 20% ruang usaha yang diberikan secara gratis tersebut, dan akan membebankan ke penyewa lainnya.

Perda No. 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran diberlakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejak 31 Mei 2018. Perda ini memuat sejumlah kewajiban bagi para Pengelola Pusat Belanja (mal) untuk memberdayakan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui tiga pola kemitraan (Pasal 41 ayat 2), yakni: penyediaan lokasi usaha; peyediaan pasokan; dan/atau penyediaan fasilitasi.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki tak sepakat dengan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran yang mewajibkan pemberian ruang efektif sebesar 20% secara gratis kepada pelaku UMKM di pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta.

Menurutnya, kebijakan itu bukan malah membantu tapi justru tidak mendidik bagi pelaku usaha kecil yang tengah berkembang.

“Selama ini kan brand-brand lokal ini jarang dikasih tempat premium di mal-mal itu. Nah, mungkin itu jauh lebih (baik). Jadi kalau gratis mungkin juga tidak mendidik lah,” ujar Menteri Teten.

sumber: detik.com

Ketua Umum SI

Polemik Perda Perpasaran, Akumindo Nilai Aturan Tersebut Kurang Tepat

Published

on

By

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA – Pengelola pusat perbelanjaan merasa keberatan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2018 tentang Perpasaran.

Terutama aturan yang tercantum dalam Pasal 42 ayat (4) utamanya terkait keharusan para pengelola mall menyediakan ruang usaha sebesar 20% bagi UMKM, secara gratis.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi UKM Indonesia (Akumindo) Muhammad Ikhsan Ingkurtubi menilai, aturan tersebut tidak tepat.

“Di dalam mal itu ada area mal dan ada gedung mal. Di area mal itu sudah ada UMKM di area perpakiran. Misalnya kantin sopir. Itu berbayar, tapi (biaya sewanya) tidak sama dengan yang di dalam Gedung. Pemasalahannya, Perda tersebut meminta (ruang usaha) di dalam gedung mal. Kalau di dalam gedung itu kan ada biaya listrik, AC, keamanan, kebersihan. Nah kalau dia minta gratis ya nggak tepat,” ujar Ikhsan saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Selain itu, kata Ikhsan, Perda tersebut juga berpotensi menimbulkan kecemburuan antar pelaku UMKM.

“Itu gimana ngaturnya? Nggak bisa. Peraturan itu tidak tepat. Walaupun tujuannya berpihak pada UMKM, tapi keliru dan kurang tepat kalau minta gratis,” tambahnya.

Ikhsan pun menilai kajian dalam Perda tersebut tidak komprehensif dan dalam. Karena itu, ia mengusulkan agar Pemerintah Daerah (Pemda) DKI mengevaluasi Perda No. 2 Tahun 2018.

“Tapi ya, kalau mau keadilan, yang pasti paling bagus Judicial Review,” ujar Ikhsan.

Karena itu, ia menghormati langkah Asosisasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) yang akan melakukan Judicial Review atas Perda tersebut.

“Kami menghormati dan hal yang sangat wajar jika JR tersebut dilakukan,” tuturnya.

Seperti diketahui, APPBI akan melakukan Judicial Review atas Perda No. 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran.

APPBI keberatan dengan kewajiban untuk menyediakan ruang usaha 20% secara gratis untuk UMKM. Untuk Judicial Review ini, APPBI menunjuk Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva sebagai kuasa hukum.

Editor: Muhammad Zulfikar

sumber:jakarta.tribunnews.com

Continue Reading

Ketua Umum SI

Gugat Pemprov DKI, Asosiasi Pengelola Mal Tunjuk Mantan Ketua MK sebagai Pengacara

Published

on

By

Penulis Rindi Nuris Velarosdela | Editor Ambaranie Nadia Kemala Movanita

JAKARTA, KOMPAS.com – Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia ( APPBI) menunjuk Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva sebagai pengacara untuk mengajukan uji materi (judical review) ke Mahkamah Agung (MA). Pengajuan gugatan itu berkaitan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran yang diterbitkan Pemprov DKI Jakarta. Perda tersebut mewajibkan pengelola mal dan pusat perbelanjaan memberikan ruang sedikitnya 20 persen kepada UMKM. “Iya benar Bapak Hamdan Zoelva kami tunjuk sebagai pengacara,” kata Ketua Umum APPBI Stefanus Ridwan saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (17/12/2019). Stefanus mengungkapkan, Hamdan dipilih mewakili mereka karena dianggap memiliki rekam jejak yang baik dalam urusan hukum. Hamdan juga dinilai mengerti masalah gugatan yang akan diajukan APPBI terhadap Pemprov DKI Jakarta.

“Beliau adalah pengacara yang kredibel, punya pengalaman yang luas pada saat menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, dan punya rekam jejak yang baik,” ungkap Stefanus. Sebelumnya diberitakan, APPBI berencana mengajukan uji materi (judical review) ke Mahkamah Agung (MA) terkait Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran. Aturan dalam Perda itu dianggap memberatkan pengelola pusat perbelanjaan (mal). Pasalnya, Perda itu mewajibkan pengelola pusat perbelanjaan menyediakan ruang usaha sebesar 20 persen secara gratis bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Stefanus mengungkapkan, penyediaan ruang usaha bagi pelaku UMKM bisa mengakibatkan persaingan antarpelaku UMKM. Diketahui, sebanyak 50.000 pelaku UMKM beroperasi di pusat perbelanjaan di Jakarta. Sehingga, Perda itu sulit untuk diterapkan oleh pengelola pusat perbelanjaan.

“Walaupun sewa digratiskan dan service charge-nya kecil, gaji karyawan mereka juga mahal. Apalagi kalau mengikuti jam operasional mal, harus ada tiga shift. Satu kios (UMKM) enggak akan sanggup bayar. Ujung-ujungnya satu orang jaga lima sampai sepuluh counter. Kalau begini bagaimana jualannya?” kata Stefanus.

Penulis : Rindi Nuris Velarosdela
Editor : Ambaranie Nadia Kemala Movanita

sumber: kompas.com

Continue Reading

Ketua Umum SI

Gugat Pemprov DKI ke MA, Pengelola Mal Tunjuk Eks Ketua MK Jadi Pengacara

Published

on

By

Jakarta – Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) manggandeng mantan Ketua Mahkamah Konstitusional (MK) Hamdan Zoelva untuk mengajukan gugatan judicial review atas Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2018 tentang Perpasaran ke Mahkamah Agung (MA). APPBI menilai Perda itu memberatkan pengelola mal.

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi APPBI, Hery Sulistyono mengatakan organisasinya sengaja menggandeng Hamdan Zoelva karena dianggap memiliki segudang prestasi selama menjadi praktisi hukum, hingga menjadi Ketua MK ke-4 periode 2013 hingga 2015.

“Yah tahulah, mengenai sosok Pak Hamdan, tentu untuk biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit,” ujar Hery di Kawasan Kuningan, Jakarta sebagaimana dikutip dari Antara, Senin (16/12/2019).

Adapun gugatan tersebut, tambah Hery akan didaftarkan oleh pihaknya, secepatnya sebelum libur tahun baru 2020.

Hingga saat ini, jelas Hery organisasinya tengah mengumpulkan sejumlah bukti untuk dibawa kepada MA sebagai bahan pertimbangan. Dia berharap agar permohonannya itu dikabulkan karena keberadaan Perda Nomor 2 tahun 2018 tentang Perpasaran dianggap memberatkan pengusaha mal.

Aturan itu, menyebutkan pengusaha mal wajib mengakomodir pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ke dalam mal sebesar 20 persen.

“Bagaimana kami mau merangkul mereka, toh yang berjualan di mal kami juga pelaku UMKM. Justru kalau kami sediakan, bakal memicu kecemburuan sosial bagi pelaku UMKM yang menyewa atau membeli tempat usaha,” terang Hery.

Wakil Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja mengatakan, pihaknya meminta Mahkamah Agung (MA) untuk mengkaji kembali aturan itu karena dianggap memberatkan para pengusaha mal. Lewat aturan itu, Pemprov DKI Jakarta meminta mal untuk tempat sebesar 20 persen untuk pelaku UMKM dari tempat yang disediakan.

“Perda ini sulit dilaksanakan khususnya untuk ketentuan yang harus mewajibkan pusat perbelanjaan memberikan lahan 20 persen dari luas efektifnya tempat usaha kepada UMKM,” ungkap Alphonzus.

Berdasarkan perda itu, lanjut dia pusat perbelanjaan dibagi menjadi tiga bagian. Pertama pusat perbelanjaan yang dikelola sendiri, kedua pusat perbelanjaan yang sifatnya sewa dan pusat perbelanjaan strata title.

“Nah kalau yang strata title ini mustahil bisa diterapkan, karena lokasi tempat perbelanjaan seperti ini cenderung 100 persen sudah dijual. Jadinya tidak ada lagi area 20 persen yang bisa dibagikan, lalu 20 persen diambil dari mana?,” tanya Alphonzus.

Dia lalu mencontohkan pusat perbelanjaan di Thamrin City, Jakarta Pusat. Seluruh pedagang di sana adalah pelaku UMKM dan sudah menjadi hak milik, bahkan ukuran kiosnya cenderung kecil sehingga sulit diambil sebesar 20 persen untuk kebutuhan pelaku UMKM lain.

“Di sana itu kiosnya kecil hanya 9 hingga 12 meter persegi, yah artinya mau diambil 20 persen bagaimana?” ucapnya.

Di Jakarta sendiri, tambah dia ada dua kategori pertama mal mewah yang diisi oleh pelaku usaha ternama, dan kedua mal menengah ke bawah yang diisi oleh pelaku UMKM. Untuk di DKI Jakarta terdapat 82 anggota APPBI dari kalangan mal yang mayoritas diisi oleh pelaku UMKM.

“Pelaku usaha yang kelas atas tidak lebih 10 persen dari 82 mal itu, misalnya Plaza Senayan, Grand Indonesia. Justru kalau ini diterapkan bisa terjadi ketidak adilan, karena pelaku UMKM yang selama ini berusaha di sana tiba-tiba ada pelaku usaha lain datang dengan secara gratis,” jelasnya.

Dia menilai, perda ini justru bisa menimbulkan efek domino. Pengelola mal akan menaikan tarif operasional dan sewa kepada tenant yang ada di sana agar usahanya tidak rugi.

Dampaknya, pelaku usaha di sana juga menaikan harga barangnya kepada pelanggan, artinya yang dirugikan juga masyarakat sendiri.

“Pusat perbelanjaan akan membagi beban itu kepada tenant yang 80 persen bayar, nah padahal mayoritas 80 persen itu adalah UMKM juga. Kalau ini diterapkan bagaimana dengan perpajakan dan operasional. Misalnya pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan biaya listrik, ini kami semua bayar loh dan nggak bisa dipisahin untuk yang 20 persen itu,” lanjutnya.

sumber: detik.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 janoerkoening.com. All right reserved.